SBY Minta Jokowi Jelaskan Mengapa Tol Suramadu Digratiskan sementara yang Lainnya Tidak

Ia didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani.

Dengan mengenakan kemeja putih lengan panjang dan berpeci hitam, Presiden Jokowi terlihat berdiri di atas truk logistik tanpa kontainer saat mengumumkannya.

“Dan dengan mengucapkan bismillahirohmanirahim, Jalan Tol Suramadu pada sore hari ini kita ubah menjadi jalan non tol biasa,” ucap Presiden.

Perubahan status ini tidak datang secara tiba-tiba.

Presiden mengaku sebelumnya telah mendapatkan masukkan dari para alim ulama, tokoh masyarakat, serta para pemuka agama di Madura terkait kondisi masyarakat.

Tingkat kemiskinan masyarakat Madura masih terbilang tinggi bila dibandingkan daerah lain di sekitarnya, yaitu sekitar 16-23 persen.

Sementara, tingkat kemiskinan di wilayah lain seperti di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo hanya sekitar 4-7 persen.

Padahal sebelumnya pada 2016 lalu, tarif Tol Jembatan Suramadu sudah dipangkas 50 persen, serta pada 2015 para pengguna kendaraan roda dua atau Golongan VI tak perlu lagi membayar tarif.

“Tetapi dari kalkulasi dari perhitungan yang kita lihat, bahwa belum memberikan dampak pertumbuhan ekonomi kepada Madura,” kata Presiden.

“Oleh sebab itu dengan sekali lagi usulan dan desakan tokoh-tokoh agama, ulama, para kyai dan juga tokoh masyarakat dari Ikama, dari bupati, pada hari ini saya memutuskan Tol Suramadu akan menjadi jembatan non tol biasa,” tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

• Hasil Lengkap Liga Inggris: Chelsea dan MU Raih 3 Poin Penuh, Arsenal Harus Puas Hasil Imbang

Sementara itu, mengutip SuryaMalang.com, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir saat diwawancarai di acara peresmian Rumah Aspirasi Jaringan Kiai Santi Nasional (JKSN) untuk pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Jalan Diponegoro, Surabaya, Jumat (26/10/2018), menegaskan bahwa kebijakan menggratiskan tarif Tol Suramadu bukanlah kebijakan yang bersifat politis.

Erick juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut adalah murni kebijakan presiden untuk rakyatnya.

"Saya tidak melihat begitu ya, kalau seorang presiden selalu ingin melakukan (suatu kebijakan). Contoh kemarin habis Para Games bagaimana beliau memperhatikan tadi masyarakat disabilitas harus mendapat perhatian khusus. ya itu kan bagian dari kerja seorang presiden," kata Erick.

Erick menuturkan, masyarakat seharusnya bisa bijak dalam menilai.

Ia berharap agar masyarakat tidak terus menganggap langkah Jokowi untuk masyarakat dalam masa kampanye ini dilakukan sebagai langkah yang bersifat politis.

"Kalau semua keputusan beliau dianggap politis akan sulit karena memang beliau presiden terpilih dan masih bergerak saat ini," jelasnya. (TribunWow.com/Ananda Putri Octaviani)