Soal Kasus Suap Meikarta, Ridwan Kamil Jelaskan Proses Perizinan hingga Urusan Penghentian Proyek

TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara soal kasus suap Meikarta.

Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil melalui laman Instagram @ridwankamil, Minggu (21/10/2018).

Ridwan Kamil tampak mengunggah foto berisi tulisan tangan yang memperlihatkan proses perizinan tanah dalam proyek Meikarta.

Melalui caption, Ridwan Kamil menjabarkan prosesnya.

Mantan Wali Kota Bandung ini secara tegas menyampaikan bahwa perizinan Meikarta merupakan wewenang dari Pemerintah Kabupaten Bekasi.

• Ferdinand Hutahaean Bandingkan Pernyataan Luhut soal Meikarta dengan Kasus Ratna Sarumpaet

Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya memberikan rekomendasi tata ruang yang diajukan Pemkab Bekasi.

Ridwan Kamil juga menjelaskan bahwa 85 hektar lahan sudah mendapatkan persetujuan.

Terkait masalah suap, Ridwan menyampaikan Pemprov mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses secara hukum.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa kang Emil ini menyampaikan akan melakukan kajian menyeluruh untuk menyikapi proyek ini di masa mendatang.

"MEIKARTA. Perijinan (Tata ruang, Amdal, IMB dll) Meikarta adalah wewenang Pemkab Bekasi.

Wewenang Pemprov adalah memberi rekomendasi tata ruang yang diajukan Pemkab Bekasi.

Rekomendasi hanya untuk pertimbangan terkait peruntukan tanah.

Dari 500 Ha yang direncanakan dan 143 Ha yang diajukan Pemkab, Pemprov Jabar di zaman gubernur terdahulu, sudah mengeluarkan rekomendasi untuk seluas 85 Ha.

Dari kajian, sementara ini tidak ada masalah administrasi dalam pengajuan 85 Ha.

Jika ada masalah suap menyuap pada ijin-ijin lanjutannya (IMB/AMDAL), maka itu adalah aspek pidana, sehingga Pemprov mendorong agar KPK menegakkan hukum dengan tegas dan adil.