Jokowi Sentil Dirut BPJS, Fahri Hamzah: Pak, soal Perut dan Kesehatan Rakyat Tak Bisa Dimanipulasi

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah tampak menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), Rabu (17/10/2018).

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak dari laman Instagram @fahrihamzah yang diunggah pada Kamis (18/10/2018).

Fahri Hamzah mengatakan apabila soal perut dan kesehatan rakyat tidak bisa dimanipulasi,

Ia pun mengaku jika dirinya sudah melakukan investigasi terkait persoalan tersebut.

Menurut Fahri, pernyataan Jokowi "Masak beginian aja sampai Presiden" adalah sebuah pernyataan yang fatal.

Politisi Fraksi PKS itu menyebutkan jika pernyataan Jokowi menandakan jika sang presiden tidak mendapat masukan yang benar.

• Fahri dan Ferdinand Tanggapi soal Dokumen yang Sebut Divestasi Saham Freeport Belum Terealisasi

"PAK @jokowi SOAL PERUT DAN KESEHATAN RAKYAT TAK BISA DIMANIPULASI
Teman-teman sambil aktivitas pagi saya nonton TV pak Jokowi sedang komplain kepada Dirut BPJS Kesehatan RI dan Kemenkes RI tentang Defisit BPJS yang sampai ke meja beliau. Beliau menyentil keras. “Masak beginian aja sampai Presiden”, semburnya. Para pejabat tertawa kecut.

Kebetulan, saya sudah melakukan investigasi masalah ini. Saya ingin buka sedikit catatan supaya presiden Jokowi sebagai presiden membaca fakta yang benar (baik betul saya). Karena ini bom waktu yang bisa meledak pas mau pencoblosan. Waspada.

Pernyataan pak Jokowi itu isyaratkan beliau tidak dapat masukan yang benar. Dan kayaknya memang salah paham. Fatal sekali sebetulnya. karena Kartu Indonesia Sehat (KIS) itu bisa jadi ladang pembantaian saat debat Pilpres yang akan datang. (Baik lagi kan gue..).

Pak Jokowi, BPJS Kesehatan adalah program strategis nasional yang oleh bapak disebut dengan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Di awal kemunculannya dulu kartu KIS ini Bapak bagi-bagi sebagai kampanye, bekal mendulang simpati dari rakyat.

Hari ini saya mengingatkan Pak Jokowi jika BPJS Kesehatan sedang mengalami masalah yang tidak bisa dianggap enteng. Karena itu negara harus hadir, Presiden harus tanggap dan peduli. Kalo Presiden peduli, sebenarnya permasalahan mudah diselesaikan.

Sekali lagi bahwa JKN-KIS ini adalah program strategis nasional. Bertujuan memberi perlindungan kesehatan menyeluruh (universal coverage) bagi rakyat Indonesia. Elemen yang terlibat begitu banyak dan jika dibiarkan bermasalah maka dampaknya juga masif.

Di sana ada peserta BPJS yang sebagian besar adalah rakyat tidak mampu. Saat ini jumlah kepesertaannya sudah 77% ( 201 juta jiwa). Ada jutaan tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) yang terhimpit nasibnya dan bergantung pada sukses program ini.

Ada ratusan rumah sakit dan institusi kesehatan yang terganggu operasionalnya. Perusahaan farmasi dan penyedia obat terancam gulung tikar. Sebagai wakil ketua DPR RI saya pernah kumpulkan mereka dan mendengar keluhannya. Panjang," tulisnya.

• Ferdinand Hutahaean Bandingkan Pernyataan Luhut soal Meikarta dengan Kasus Ratna Sarumpaet

Fahri Hamzah pun lantas melanjutkan pernyataannya melalui laman web pribadinya fahrihamzah.com.

Di mana sang wakil ketua DPR itu membeberkan catatannya soal BPJS.

"Jadi ini bukan permasalahan remeh. Defisit BPJS Kesehatan ini adalah masalah strategis, jangan dilempar begitu saja kepada direktur BPJS Kesehatan RI. Karena mereka hanya skrup dari sistem besar yang gagal mengatasi masalah ini. Defisit membengkak. Terus membengkak.

Saya teringat saat kartu-kartu ini dibagi. Nuansanya sukses sekali. Janganlah kalo berhasil saja kita turun tangan menghadap ke rakyat, tapi kalo gagal kita gak mau tau. Ini adalah negara, ada sistemnya, ada leadership, seorang kapala pemerintahan harus nampak.

Kalo kita seriusi ini hanya masalah alokasi uang saja. Kalo selama ini pemerintahan Pak Jokowi begitu mudah mengeluarkan uang ratusan triliun untuk bangun infrastruktur, masa Defisit BPJS Kesehatan yang hanya 10 triliun saja tidak sanggup. Mereka sudah hitung.

Secara prinsipil akar masalah defisit jelas, iuran yang masuk tidak seimbang dengan klaim yang dibayarkan karena harga iuran dibawah nilai ekonominya (underprice). Mau diotak-atik seperti apa ya masalahnya akan kembali ke itu lagi. Itu aja akar Defisit BPJS ini.

Kemarin RAPBN 2019 telah disepakati bersama DPR. Ini peluang pemerintah untuk mengambil alih persoalan defisit BPJS. Saya belum periksa apakah pengambilalihan ini sudah tercantum. Alokasikan saja, karena Ini jelas kok untuk kepentingan masyarakat bawah.

Tolong pastikan, saya katakan apa adanya. Kalo mau dipilih lagi oleh rakyat, ini saran kongkret saya. Selesaikan permasalahan Defisit BPJS Kesehatan, tambah subsidi PBI ke rakyat. 10 triliun itu uang yang kecil dibandingkan dana PMN BUMN yang ratusan triliun itu.

Apalagi jika program pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama ini difokuskan untuk membangun infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Itu akan lebih riil dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat bawah. Karena kesejahteraan rakyat adalah permasalahan riil saat ini.

Jangan kupa, kita mungkin bisa memanipulasi pikiran rakyat bahwa rakyat sejahtera. Tetapi urusan perut, urusan kesehatan dan pelayanannnya tidak bisa dimanipulasi. Dan rakyat akan benar-benar memilih pemimpin yang bisa menjamin kesejahteraannya.

Saat bertemu para stakeholders, saya melihat titik mentoknya ada di langit kekuasaan, di sebelah kiri kanan bapak. Bukan di bawah. Yang dibawah adalah korban dari ketidakmampuan mengambil keputusan yang sebetulnya sederhana.

Lalu, karena keputusan dilempar lagi ke bawah, muter-muterlah bola itu ditendang kesana kemari. Kita sih melihat seolah semua lagi sibuk kerja selesaikan masalah, ternyata semua justru sedang sibuk ke sana kemari memperpanjang masalah. Modus ini hampir di semua bidang.

Waspadalah pak Jokowi karena di sekitar bapak banyak orang gak mau ambil resiko dan semua ditumpuk ke sisi bapak. Ada banyak bola yang ditendang ke wajah bapak. Maka ini bisa jadi masalah yang meledak dan merugikan bapak setelah merugikan rakyat banyak.

Ini sekedar catatan pahit tentang komplain bapak kemarin. Silahkan dinikmati dengan secangkir kopi pahit pagi ini. Agar tidak terlalu pahit, tambahkan kebesaran jiwa dan kebersihan hati. Kritik saya niatkan baik. Semoga diterima baik. Demi kebaikan bersama. Amin," ungkap Fahri.

Jokowi Sindir Dirut BPJS

Selebelumnya, di acara Persi tersebut, Jokowi menyebut jika BPJS butuh adanya manajamen yang jelas.

Dalam arahannya, Presiden bercerita, bulan lalu telah sampai ke mejanya terkait tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit.

Atas persetujuannya pun, negara setidaknya membantu mengucurkan dana untuk menambal tunggakan itu seebsar Rp 4,5 triliun.

"Permasalahan itu sampe ke meja saja. Tapi sebetulnya ini urusan Dirut BPJS Kesehatan, nggak harus sampe ke Presiden yang kayak gini-gini," kata Presiden di JCC Senayan, Rabu (17/10/2018), dikutip Kontan.co.id.

"Maka itu kita putuskan tambah Rp 4,9 triliun, ini pun katanya masih kurang. Lah kok enak banget kalau kurang minta," imbuh Jokowi.

"Artinya, Dirut BPJS itu ngurus rumah sakitnya ribuan, tapi tapi sekali lagi kalau mau membangun sistem yang bener itu gampang, selalu saya tekankan sistem dan manajemen," ujar presiden.

"Seharusnya masalah ini sudah rampunglah di Menkes dan DIrut BPJS urusan utang rumah sakit sampai ke Presiden kebangetan itu," sambungnya

"Kalau tahun depan masih begitu ya kebangetan!" tegas Jokowi. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)