4 Sikap Manajemen Persib Bandung yang Keberatan atas Sanksi Komdis PSSI

Lebih lanjut, Kuswara menegaskan jika fakta yang dimiliki Komdis PSSI tidak akurat.

Dirinya menilai, sanksi yang dijatuhkan bersifat diskriminatif.

"Kedua, tentang adanya pertimbangan tidak adanya ketidakakuratan fakta dari Komdis PSSI," lanjut Kuswara.

"Kami berpendapat, sanksi yang dijauhkan bersifat diskriminatif dan melanggar asas equality before the law sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28."

• Masih Tunggu Hasil Banding, Manajemen Persib Bandung Sebut Sanksi Komdis PSSI Sangat Merugikan Klub

Ditambahkannya, seharusnya Komdis PSSI menjatuhkan keputusan yang bersifat preventif, edukatif, dan persuasif.

"Komdis tidak memberi dasar yang menjadi alasan-alasan yang sangat berat kepada Persib. Oleh karena itu, kami keberatan dengan adanya keputusan," jelas Kuswara.

Menurut Kuswara, keputusan Komdis PSSI sangat berlebihan dan tidak memberikan perlindungan hukum seperti yang diamanatkan UUD 1945.

3. Soroti tim pencari fakta (TPF) yang dibentuk PSSI.

"Ketiga, tentang adanya keputusan Komdis PSSI yang dijatuhkan sebelum berakhirnya masa kerja tim pencari fakta yang dibentuk PSSI."

"Kita tahu PSSI telah membetuk TPF, TPF menyampaikan hasilnya setelah komdis menyampaikan keputusannya, ini menurut kami kurang tepat," jelas Kuswara.

Menurut Kuswara, ada beberapa pasal dari kode etik PSSI yang salah dalam penerapan hukumannya.

4. Ada Kesalahan Penerapan Hukum

Kuswara menambahkan, poin terakhir yang paling penting yakni karena adanya kesalahan penerapan hukum.

"Keempat, ini yang paling prinsip, adanya kesalahan penerapan hukum. Penerapan hukum di sini adalah peraturan Kode Disiplin PSSI 2018," ujar Kuswara.

"Ada kesalahan penerapan hukum Pasal 52 Kode Disiplin 2018, Pasal 21 Kode Displin PSSI 2018, ada kesalahan penerapan hukum atau penerapan peraturan Pasal 141 Kode Disiplin 2018," tandas Kuswara.