Utang Indonesia di Bulan September Mencapai Rp 4.416 Triliun, Naik Rp 53 Triliun dari Agustus

TRIBUNWOW.COM - Utang pemerintahan Indonesia dicatat oleh Kementerian Keuangan melalui realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, hingga akhir September menyentuh angka Rp 4.416,37 triliun.

Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, Rabu (17/10/2018), sebelumnya, di bulan Agustus utang pemerintah sebesar Rp 4.363,19 triliun, berdasarkan dari publikasi resmi Kemenkeu dalam dokumen APBN Kinerja dan Fakta (KiTa)

Berarti,  utang pemerintah dari Agustus ke bulan September mengalami kenaikan sebesar 1,21 persen, atau bertambah Rp 53,18 triliun.

Utang tersebut terdiri dari komponen pinjaman dan Surat Berharga Negara (SBN).

Pinjaman sebesar Rp 823,11 triliun dengan laporan pinjaman luar negeri tercatat sebesar Rp 816,73 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 6,38 triliun.

Kemudian SBN sebesar Rp 3.593,26 triliun, yang berdenominasi rupiah sebesar Rp 2.537,16 triliun dan dari denominasi valas sebesar Rp 1.056,10 triliun.

Secara keseluruhan, komposisi utang pemerintah adalah 18,64 persen dari pinjaman, 57,45 persen dari SBN denominasi rupiah, serta 23,91 persen dari SBN denominasi valas.

Dengan begitu, rasio utang terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) akhir September meningkat jadi 30,47 persen di mana rasio pada akhir Agustus masih 30,31 persen terhadap PDB.

• Lebih Duluan Mana Telur atau Ayam? Inilah Jawabannya Menurut Ilmuan Australia

Meski begitu, rasio tersebut disebut masih dalam batas aman.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur, batas maksimal utang pemerintah adalah 60 persen terhadap PDB.

Sementara itu, dilansir dari BI.go.id, Senain (15/10/2018), Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Agustus 2018 tercatat sebesar 360,7 miliar dolar AS.

Terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 181,3 miliar dolar AS dan utang swasta termasuk BUMN sebesar 179,4 miliar dolar AS.

• Bank Dunia Tawarkan Pinjaman 1,4 Miliar Dolar ke Indonesia, Fadli Zon: Kenyataan Berbicara Lain

Secara bulanan, posisi ULN pemerintah tercatat meningkat dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya karena adanya net penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, serta net pembelian SBN domestik oleh investor asing.

Penarikan pinjaman antara lain berasal dari Asian Development Bank (ADB) untuk mendukung program yang dijalankan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

• Kutip Data IMF, Jubir PSI Sebut Utang Indonesia Paling Kecil di Dunia: Tak Benar jika Ekonomi Sakit

Meski begitu, BI melaporkan pemerintah terus memastikan membayar utang ULN secara tepat waktu dan menjamin tidak terjadi gagal bayar.

BI menilai Perkembangan ULN Indonesia tetap terkendali dengan struktur yang sehat.

Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Agustus 2018 yang tercatat stabil di kisaran 34 persen. (TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)