Kabar Tokoh
Cerita Basuki Hadimuljono yang Kerap Ditelepon Jokowi jika Ada Kasus Korupsi
Basuki Hadimuljono berkisah, ia kerap dihubungi langsung oleh Jokowi jika ada kabar soal penangkapan di daerah tertentu terkait ranah Kementerian PUPR
Editor: Astini Mega Sari
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku, selalu gemetar ketika mendengar kabar penangkapan kasus suap atau korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun instansi penegak hukum lain.
Terlebih, bila kasus tersebut ada kaitannya dengan instansi yang dipimpinnya atau instansi di daerah yang memiliki nama serupa seperti Dinas PUPR.
"Kalau saya dengar itu juga mak sir-siran. Tapi itu harus dibedakan," kata Basuki di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Selasa (16/10/2018).
Basuki berkisah, dia kerap dihubungi langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah mendengar kabar ada penangkapan di daerah tertentu yang terkait dengan ranah Kementerian PUPR.
• Sentil Dirut BPJS dan Menkes soal Defisit BPJS Kesehatan, Jokowi: Ini Kebangetan Sebetulnya
Seperti pada saat kasus dugaan suap yang dilakukan secara bersama-sama di Provinsi Jambi, yang menyeret nama Gubernur Jambi nonaktif, Zumi Zola, beberapa waktu lalu.
Dalam kasus ini, Zumi diduga melakukan suap dengan Plt Sekda Pemda Provinsi Jambi Apif Firmansah, Erwan Malik, lalu Plt Kadis PUPR Arfan dan Asisten 3 Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Saipudin.
"Presiden pasti langsung telepon saya, siapa itu. Karena dia juga monitor. Saya sendiri, istri saya juga langsung telepon, siapa itu," ungkap Basuki.
Namun, Basuki menyatakan, keberadaan Dinas PUPR di daerah memiliki hierarki berbeda dengan Kementerian PUPR.
Dinas PUPR merupakan bagian dari satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yang bertanggung jawab kepada gubernur, bupati/walikota.
• Kronologi OTT KPK di Bekasi, Kantor Dinas PUPR Disegel hingga Temukan Dolar Singapura
Sementara Kementerian PUPR bertanggung jawab kepada presiden.Kalau pun ada hubungan, hanya bersifat sentimental.
Dalam arti ada koordinasi untuk menyinkronisasi antara program kerja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Baru-baru ini, KPK menangkap Kepala Dinas PUPR Kabuapten Bekasi Jamaluddin, terkait dugaan suap perizinan proyek Meikarta yang digarap Lippo Group.
Dalam kasus ini, KPK juga turut menetapkan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai tersangka lain, termasuk Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Setiap Ada Kasus Korupsi, Basuki Ditelepon Jokowi dan Istri...
