Kabar Tokoh
Tanggapi soal Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam, Fadli Zon: Harus Dibedakan
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai kampanye negatif dan hitam harus dibedakan. Menurutnya, kritik kepada pemerintah harus berdasarkan fakta dan data.
Penulis: Vintoko
Editor: Claudia Noventa
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, turut memberikan komentar terkait negative campaign (kampanye negatif) dan black campaign (kampanye hitam) dalam gelaran pemilihan umum (pemilu).
Hal itu disampaikan Fadli Zon melalui akun Twitter-nya, @fadlizon, yang ditulis pada Senin (15/10/2018).
Awalnya, Fadli Zon mentautkan pemberitaan terkait pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, yang mempersilakan kadernya melakukan kampanye negatif di samping memperbanyak kampanye positif.
• Kampanye Negatif Tuai Kontroversi, Inilah Penjelasan Polri, Sohibul Iman hingga Mahfud MD
Namun dalam pemberitaan itu, Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen (Pol) Setyo Wasisto menilai pernyataan Sohibul Iman kurang tepat.
Menanggapi hal itu, Fadli Zon mengatakan jika kampanye negatif dan kampanye hitam harus dibedakan.
Menurutnya, evaluasi dan kritik kepada pemerintah yang didasarkan pada fakta dan data itu diperbolehkan.
"Harus dibedakan kampanye negatif n kampanye hitam. Klu evaluasi n kritik pd pemrintah didasarkan pd fakta n data, itu jelas boleh," tulis Fadli Zon.
Kicauan Fadli Zon (Twitter/@fadlizon)
Sebelumnya diberitakan, Presiden PKS, Sohibul Iman mempersilahkan kadernya untuk melakukan negative campaign di samping memperbanyak positive campaign.
Hal itu disampaikan Sohibul dalam sambutannya kepada para kader PKS saat Konsolidasi Nasional Pemenangan Pemilu 2019, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10/2018).
"80 persen dalam kampanye kita harus positive campaign. Silakan untuk masuk ke negative campaign cukup 20 persen," ujarnya yang dikutip TribunWow.com dari Kompas.com.
• Refly Harun Sebut Kampanye Positif dan Negatif dalam Pemilu adalah Hal yang Lumrah
Sohibul menjelaskan kampanye negatif yang dimaksud adalah fakta-fakta soal kelemahan lawan.
"Negative campaign adalah kampanye yang kita angkat kelemahan lawan kita, tetapi ada faktanya. Enggak bohong itu namanya negative campaign, itu boleh, sebab publik harus tahu calon ini apa kelemahannya," terang dia.
Ia juga mengimbau para kadernya untuk tidak melakukan praktek politik uang.
Menurut dia, dengan bukti kerja keras, publik dapat mendukung mereka.
Bahkan, mereka yang berasal dari kalangan menengah ke atas dapat turut memberi sumbangan secara finansial.
"Meraih kelas menengah ke atas tidak perlu uang, asal kita punya komitmen, menciptakan moral, memberikan kepastian hukum, memperjuangkan kepastian usaha, mereka bisa jatuh cinta kepada kita," tutur Sohibul.
"Tanpa harus diberi uang oleh kita, bahkan sebaliknya kalau mereka yakin kita bekerja untuk itu, kelas menengah justru bisa memberikan uang kepada kita," lanjut dia.
• Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dan Mahfud MD Beri Tanggapan soal Kampanye Hitam dan Negatif
Di sisi lain, Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen (Pol) Setyo Wasisto mengatakan jika pernyataan untuk memperbolehkan kampanye negatif dinilai kurang tepat.
Terlebih dengan memberikan perbandingan kuantitas antara kampanye negatif dan kampanye postif dengan jumlah persenan.
"Siapa yang bisa memperseni itu, siapa? Apakah kita ‘oh kita boleh menyebarkan 10 yang 2 (persen) itu negative campaign. Ini jelas-jelas tidak mendidik ke masyarakat,” ujar Setyo saat diskusi bersama organisasi-organisasi kepemudaan dengan tema “Menangkal Hoaks Menjelang Pilpres 2019,” di Aula Perkumpulan Gerakan Kebangsaan, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018).
"Saya terus terang sedih dengan pernyataan politisi yang mengatakan boleh 'negative campaign' 20 persen dan 'positive campaign' 80 persen," ucap Setyo yang dikutip dari Kompas.com. (TribunWow.com/ Rekarinta Vintoko)
