Pilpres 2019
Kampanye Negatif Tuai Kontroversi, Inilah Penjelasan Polri, Sohibul Iman hingga Mahfud MD
Presiden PKS Sohibul Iman mempersilahkan kadernya untuk berkampanye negatif, sejumlah tanggapan pun datang dari Polri, Refly Harun hingga Mahfud MD.
Penulis: Tiffany Marantika Dewi
Editor: Wulan Kurnia Putri
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Setelah pernyatan dari Presiden Partai Keadilan Sosial (PKS) Sohibul Iman terkait kampaye negatif (negative campaign) dan kampanye hitam (black campaign) pada sejumlah kadernya, para tokoh ramai-ramai memberikan penjelasan.
Seperti Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen (Pol) Setyo Wasisto yang mengatakan jika pernyataan untuk memperbolehkan kampanye negatif dinilai kurang tepat.
Terlebih dengan memberikan perbandingan kuantitas antara kampanye negatif dan kampanye postif dengan jumlah persenan.
"Siapa yang bisa memperseni itu, siapa? Apakah kita ‘oh kita boleh menyebarkan 10 yang 2 (persen) itu negative campaign. Ini jelas-jelas tidak mendidik ke masyarakat,” ujar Setyo saat diskusi bersama organisasi-organisasi kepemudaan dengan tema “Menangkal Hoaks Menjelang Pilpres 2019,” di Aula Perkumpulan Gerakan Kebangsaan, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018).
"Saya terus terang sedih dengan pernyataan politisi yang mengatakan boleh 'negative campaign' 20 persen dan 'positive campaign' 80 persen," ucap Setyo yang dikutip dari Kompas.com.
• Tegaskan Demokrat Tidak akan Kampanye Negatif dalam Pemilu, Andi Arief: Tugas Kami Mendidik Rakyat
Sementara dua pakar hukum tata negara, Refly Harun dan Mahfud MD turut berkomentar terkait jenis kampanye itu.
Hal tersebut disampaikan kedua pakar hukum tersebut melalui Twitter miliknya masing-masing.
Mahfud MD yang juga Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi ini mengatakan bahwa black campaign adalah kampanye yang penuh fitnah dan kebohongan tentang lawan politik.
Sementara kampanye negatif merupakan kampanye yang mengemukakan sisi negatif dari lawannya.
"Black campaign adl kampanye yg penuh fitnah dan kebohongan ttg lawan politik.
Negative campaign adl kampanye yg mengemukakan sisi negatif/kelemahan faktual ttg lawan politik.
Negative campaign tdk dilarang dan tdk dihukum krn memang berdasar fakta.
Yg bs dihukum adl black campaign," kicau Mahfud MD, Minggu (14/10/2018).
Namun, Mahfud lebih mengimbau untuk melakukan adu program dibanding harus berkampanye hitam maupun kampanye negatif.
"Intinya, sebaiknya kampanye itu adu program saja.
Tak usah pakai black campaign atau negative campaign.
Tp kalau Anda terpaksa melakukan negative campaign maka tdk ada sanksinya.
Barulah Anda bisa dihukum atau dipidanakan kalau melakukan black campaign," tambahnya.
• Projo Sebut Slogan Make Indonesia Great Again yang Dikampanyekan Prabowo Sedang Dikerjakan Jokowi
Senada dengan Mahfud MD, Refly Harun juga berkomentar soal negative campaign dan black campaign.
Refly mengatakan bahwa kampanye negatif merupakan cara untuk mengekploitasi kelemahan lawan.
Dan hal tersebut merupakan hal yang lumrah dalam pemilu.
"Beda black campaign dan negatif campaign itu, yg prtama fitnah yg kedua faktual.
Kampanye Pemilu umumnya membolehkan negative campaign sbg cara utk mngeksploitasi klmhn lawan.
Kalau seseorang berkampanye tentu akan menyampaikan hal positif dari dirinya (positive campaign) dan pastinya lebih banyak soal negatif faktual terhadap lawannya (negative campaign).
Itu lumrah sih dlm pemilu.
Dikontraargumen dg data dan fakta tandingan sj.
Negative campaign itu hanyalah metode kampanye tetapi blm tentu juga efektif dalam konteks pemilu Indonesia.
Nggk perlu risau, belajarlah utk bersabar dan siapkan kontraargumen," kicau Refly Harun melalui Twitter @ReflyHZ, Senin (15/10/2018).
Mengomentari kicauan dari Refly Harun, Wakil Ketua Majlis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa Presiden PKS Sohibul Iman juga pernah mengemukakan terkait negative campaign dan black campaign.
"Maka pak Sohibul Iman,Ph.D dlm arahannya kpd ribuan caleg DPR PKS kemaren,tegaskan;positive campaign itu yg harus dilakukn,black campaign tegas dilarang(zero tolerance), negative campaign boleh tp 20% saja.
Eh ada media yg nyebar fitnah/hoax:”presiden PKS bolehkn black campaign," kicau Hidayat Nur Wahid melalui Twitter @hnurwahid, Senin (15/10/2018).
• Anies Luncurkan Rumah DP 0 Rupiah, Hidayat Nur Wahid: Ini Bukti Janji Kampanye Ditepati
Diberitakan sebelumnya, Sohibul Iman mempersilahkan kadernya untuk melakukan negative campaign di samping memperbanyak postivie campaign.
Hal itu disampaikan Sohibul dalam sambutannya kepada para kader PKS saat Konsolidasi Nasional Pemenangan Pemilu 2019, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10/2018).
"80 persen dalam kampanye kita harus positive campaign. Silakan untuk masuk ke negative campaign cukup 20 persen," ujarnya yang dikutip dari Kompas.com.
Sohibul menjelaskan kampanye negatif yang dimaksud adalah fakta-fakta soal kelemahan lawan.
"Negative campaign adalah kampanye yang kita angkat kelemahan lawan kita, tetapi ada faktanya. Enggak bohong itu namanya negative campaign, itu boleh, sebab publik harus tahu calon ini apa kelemahannya," terang dia.
Ia juga mengimbau para kadernya untuk tidak melakukan praktek politik uang.
Menurut dia, dengan bukti kerja keras, publik dapat mendukung mereka.
• Bantah Prabowo Tak Aktif Kampanye ke Daerah, Ketua DPP Gerindra: Cuma Tidak Selalu Diekspos
Bahkan, mereka yang berasal dari kalangan menengah ke atas dapat turut memberi sumbangan secara finansial.
"Meraih kelas menengah ke atas tidak perlu uang, asal kita punya komitmen, menciptakan moral, memberikan kepastian hukum, memperjuangkan kepastian usaha, mereka bisa jatuh cinta kepada kita," tutur Sohibul.
"Tanpa harus diberi uang oleh kita, bahkan sebaliknya kalau mereka yakin kita bekerja untuk itu, kelas menengah justru bisa memberikan uang kepada kita," lanjut dia. (TribunWow.com/Tiffany Marantika)
