Sindir Konflik PKS, Fahri Hamzah: Semua Diperlakukan sebagai Anak, Keinginan Pemimpin Mutlak

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS), Fahri Hamzah kembali menyindir soal konflik yang ada di tubuh partainya tersebut.

Hal ini diungkapkan Fahri Hamzah melalui Twitter miliknya, @FahriHamzah, Jumat (12/10/2018).

Dengan memberikan tagar konflik PKS, Fahri mengatakan jika konflik di partainya itu sudah sulit difasilitasi.

Ia juga mengatakan perbedaan PKS yang disebutnya telah bertansformasi dari rumah tangga tradisional ke rumah politik modern.

Wakil Ketua DPR RI ini menyebutkan jika kepemimpinan baru PKS telah memutar balik arah jarum jam.

Berikut ini tweet Fahri Hamzah yang dikutip TribunWow.com.

• Harga BBM Premium Tak Jadi Naik, Fahri Hamzah Sindir Pemerintah dan Menteri ESDM

"Nampaknya, konflik dalam tubuh PKS semakin sulit difasilitasi. Konflik ini semakin ketemu akarnya; pada pemahaman, pada pengertian dan cara pandang antar generasi. Ini konflik yang tak terhindari. Ada nuansa kebangkitan pada yg baru dan nuansa kematian pada yg lama. #KonflikPKS

Ini tentang ide. Karena ide adalah nyawa suatu organisasi. Dan sebetulnya konflik ide itu harus dijaga sebab dengan itu dialektika akan menghidupkan dan menumbuhkan. Tapi, kalau konflik ide dipersepsi sebagai konflik eksistensi maka itu bencana. #KonflikPKS

Nampaknya, konflik ide inilah yang tidak terfasilitasi dan lalu menjadi konflik saling meniadakan. Ibarat sebuah rumah yang bising oleh percakapan, tadinya kebisingan itu jadi dinamika yang menyenangkan. Sekarang tak ada lagi suara, orang saling membungkam.

Dalam rumah politik, pemimpin memang beda dengan bapak. Dalam rumah tangga tradisional. Wajar bapak dominan. Dia yg memilih isteri, dia yang menafkahi keluarga dan dia yang menentukan masa depan. Dalam rumah politik pemimpin bukan segalanya.

Itulah sedikit perbedaan, transformasi PKS dari rumah tangga tradisional kepada rumah politik yang modern, terbuka dan demokratis. Paham lama masih ingin menyerahkan diri kepada pemimpin yg mereka sebut Qiyadah. Faktanya, pola itu mustahil diteruskan.

Partai politik bukanlah lembaga private murni. Disebut demikian karena mereka menyuplai produk berupa pejabat ke ruang publik. Maka produk parpol harus mengalami kalibrasi dengan standar negara. Maka parpol harus dikelola seperti negara; demokratis, terbuka, dll.

Kepemimpinan baru di PKS sejak akhir 2015 memutar balik arah jarum jam reformasi yang sedang dijalankan. Oleh motif yang tak jelas, pola kepemimpinan semakin feodal. Qiyadah dianggap memiliki segalanya, hak dan kewenangan seperti bapak dalam tradisi kita.

Akhirnya, semua diperlakukan sebagai anak. Keinginan pimpinan mutlak. Murka pimpinan jadi hukuman. Kebahagiaan pimpinan jadi prestasi dan semakin hari pimpinan manunggal dengan partai. Mengkritik pimpinan adalah kritik partai dan membela adalah kinerja.

Bagi yang belajar ilmu organisasi tidak ada yg luar biasa dari #KonflikPKS ini. Trend kelembagaan PKS sekarang yang semakin sentralistik dan feodal dapat dilacak dari kebijakan sehari-hati mulai surat pengunduran diri caleg sampai sumpah setia bermaterai RP.6000.

Sementara itu, kader tidak boleh kritis mengajukan pertanyaan dan orang2 tertentu dilarang bersentuhan dengan kader kebanyakan.

Suasana kecurigaan tinggi dan kader dibagi menjadi orang sana dan orang sini. Lalu mereka didatangi dan diinterogasi untuk memilih.

Bagi yang memahami kuktur negara modern dan demokrasi, tentu semua ini adalah kuktur yang sudah kita tinggalkan. Parpol Salam UU pun telah kita demokratisasi. Tapi, masih saja ada parpol yang dikuasai dengan sistem kepemilikan. Sehingga prinsip “equality” hilang.

Bagi generasi baru di PKS, gejala ini mudah dipahami karena mereka mereka tumbuh dengan iklim demokrasi dalam negara. Memang Ada sedikit lapis generasi yang sulit memahami demokrasi kerena mereka terbebani masa lalu. Inilah kelompok resistensi yg berkuasa kini," tulis Fahri Hamzah.

• Survei SMRC Menangkan Jokowi, PKS: Apakah Masih Ingat Hasil Survei Terjungkal?

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, konflik dalam tubuh PKS juga terlihat pada DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) di Bali.

Pengurus DPW di Bali ramai-ramai mengundurkan diri dari kepengurusan maupun kader partai, Jumat (28/9/2018).

Mereka beramai-ramai mendatangi kantor PKS di Jalan Tukad Ho, Renon, Kota Denpasar, Bali, sambil membentangkan spanduk bertuliskan

"Seluruh Kader dan Pengurus PKS se-Bali Mengundurkan Diri".

Ketua Demisioner DPW PKS Bali Mudjiono mengatakan, hari ini secara serentak seluruh pengurus dan kader PKS mengundurkan diri karena kecewa terhadap keputusan DPP PKS yang dinilai tidak demokratis dalam menentukan mekanisme penggantian kepengurusan.

"Kisruh yang terjadi di dalam tubuh PKS bermula dari penggantian jajaran Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Provinsi Bali pada 27 September 2018 yang dilaksanakan tidak dengan prosedur kepartaian, tanpa musyawarah, dan dilakukan pada detik setelah kelolosan PKS sebagai kontestan Pemilu 2019," ujar Mudjiono yang dikutip dari Kompas.com.

Menurut Mudjiono, kekecewaan mereka terangkum dalam empat alasan untuk mengundurkan diri yang disampaikan dalam pernyataan sikap.

• 10 Relawan PKS Alami Kecelakaan saat Hendak ke Palu, Tidak Ada Korban Jiwa

Pertama, penggantian kepengurusan adalah bentuk otoritarianisme DPP PKS dengan menabrak AD/ART dan persekusi terhadap kader yang dituduh tidak loyal.

Kedua, DPP PKS antidemokrasi, pimpinan PKS menutup pintu dialog dan perbedaan pandangan.

Ketiga, sikap dan tindakan pimpinan PKS berbeda jauh dengan nilai-nilai Islam yg menjadi identitas PKS selama ini.

Keempat, pembelahan pimpinan PKS sejak 2016 secara sistematis, konflik dan pemecatan di dalam tubuh PKS yang membuat PKS kehilangan kekuatannya, khususnya menghadapi Pemilu 2019.

"Oleh karena itu, kami bersama jajaran DPW, Dewan Pengurus Tingkat Daerah (DPTD), kader inti, dan anggota PKS se-Bali menyatakan mundur dari jabatan struktural pengurus PKS dan meletakkan status sebagai kader dan anggota PKS yang kami tujukan kepada Ketua Majelis Syuro (KMS) selaku pimpinan tertinggi PKS dengan tembusan kepada presiden PKS," ucap Mudjiono.

Mudjiono lebih lanjut mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Bali atas dukungannya selama ini.

Dia juga menyampaikan permohonan maaf harus menempuh cara ini karena sudah tidak efektif lagi berjuang lewat PKS. (TribunWow.com/Tiffany Marantika)