Misbakhun Unggah Bukti Notulensi Anggaran IMF-WB Annual Meeting 2018 Sudah Disetujui Komisi XI

TRIBUNWOW.COM - Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, berikan bukti bahwa DPR RI sebelumnya telah menyetujui jumlah anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pelaksanaan IMF-World Bank Annual Meeting 2018.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak dari laman Twitter Misbakhun, @MMisbakhun, Selasa (9/10/2018).

Misbakhun tampak membagikan beberapa foto berisi hasil scan notulensi rapat yang membuktikan bahwa Komisi XI DPR menyetujui anggaran IMF-World Bank Annual Meeting 2018.

Menurut Misbakhun, Anggaran IMF-World Bank Annual Meeting 2018 masuk dalam mata anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI.

• Tanggapi Pernyataan Rizal Ramli, Fadli Zon Sebut Negara yang Dekat IMF akan Berakhir Kacau

Dari Komisi XI DPR, hanya ada catatan khusus agar Menteri Keuangan lebih efisien dalam penggunaan anggaran.

Karenanya, ucap Misbakhun, jika ada anggota Komisi XI DPR yang menyangkal telah menyetejui anggaran IMF-World Bank Annual Meeting 2018, maka dia berbohong.

Berikut isi kicauan lengkapnya.

"Jelas dalam notulensi rapat di Komisi XI @DPR_RI bahwa anggaran IMF-WB Annual Meeting 2018 di Bali sudah di setujui melalui mekanisme aturan pembahasan Anggaran Kementrian @KemenkeuRI dg Komisi XI.

Rapat Komisi XI kuorum sesuai mekanisme pengambilan keputusan.

• Jadi Peserta IMF-World Bank, Misbakhun: Saya Beli Tiket Pesawat, Hotel, dan Makan Pakai Uang Sendiri

Anggaran IMF-WB Annual Meeting 2018 masuk dalam mata anggaran di Sekretariat Jenderal @KemenkeuRI bersama anggaran di bidang Sekjen yg total keseluruhannya ada 19,887 triliun.

Hanya ada catatan khusus pada poin 2 supaya Menteri Keuangan lebih efisien.

Bukti otentik kesimpulan rapat Komisi XI @DPR_RI.

Kalau sekarang ada anggota DPR RI Komisi XI menyangkal telah menyetujui anggaran IMF-WB Annual Meeting 2018 #AM2018BALI itu sebuah dusta politik yg nyata.

Silahkan dinilai sendiri apakah mereka layak dipercaya?" tulis Misbakhun.

Dalam kicauan sebelumnya, Misbakhun juga tampak angkat bicara soal anggaran dana penyelenggaraan IMF-World Bank Annual Meeting 2018, pada Senin (8/10/2018).

Misbakhun dalam kicauannya menegaskan bahwa anggaran IMF-World Bank Annual Meeting 2018 itu melalui proses persetujuan DPR RI.

Karenanya, Misbakhun meminta kepada anggota partai untuk menanyakan dulu kepada pengurus partainya yang punya kursi DPR sebelum bicara ke media.

Lebih lanjut, Misbakhun juga meminta agar persoalan anggaran IMF-World Bank Annual Meeting 2018 tidak dijadikan ajang pencitraan.

• Misbakhun: Pelaku Ekonomi Dunia di IMF dan WB Justru Yakinkan Publik Kondisi Ekonomi Indonesia Kuat

Ia bahkan menganggap, bila ada anggota partai yang mempertanyakan soal anggaran IMF-World Bank Annual Meeting 2018, hal tersebut merupakan kegagalan anggota partai itu dalam mengerti arti berpartai.

Berikut kicauan lengkap Misbakhun tentang hal tersebut.

"Kalau ada ketua umum partai atau pengurus partai yg punya kursi di DPR RI mempertanyakan soal jumlah anggaran penyelenggaraan IMF-WB Annual Meeting 2018 di Bali,

silahkan tanyakan dulu ke pengurus fraksi dan anggota badan anggaran partai mereka di DPR RI sebelum bicara ke media.

Proses anggaran yg dialokasikan pemerintah untuk IMF-WB Annual Meeting 2018 di Bali melalui proses persetujuan Komisi XI dan badan anggaran DPR RI.

Melalui perdebatan yg panjang.

Semua fraksi di DPR RI setuju anggaran tersebut.

Janganlah menelan ludah sendiri untuk pencitraan.

Semua proses penyusunan anggaran IMF-WB Annual Meeting 2018 di Bali melaui proses politik yg transparan.
Pemerintah mengajukan sbg anggaran Kementrian Keuangan.

Masuk dalam struktur APBN 2018.

Lalu ada sebagian anggaran melalui anggaran di Anggaran Tahunan Bank Indonesia 2018.

Soal perdebatan jumlah, alokasi dan manfaat dari IMF-WB Annual Meeting 2018 semua diperdebatkan melalui proses perdebatan yg panjang di DPR RI.
Termasuk oleh anggota fraksi dari partai yg ketua umum nya menanyakan soal anggaran tersebut saat ini.

Semuanya sudah dibahas.

Saran saya, sebelum mempertanyakan ke pemerintah.

Ketua umum partai bertanya dulu ke anggota fraksi mereka di Komisi XI dan Badan Anggaran DPR RI.

Atau pimpinan fraksi di DPR RI.

Jangan-jangan pimpinan fraksi dan anggotanya belum lapor ke ketua umum mereka soal ini.

• Jusuf Kalla Sebut Penyebab Melemahnya Rupiah Ada Faktor dari Dalam, Jansen Sitindaon: Ini Baru Bijak

Bila ada pengurus partai atau anggota partai ikut-ikutan mempertanyakan soal anggaran IMF-WB Annual Meeting 2018 di Bali lebih kepada kegagalan mereka mengerti berpartai.

Keputusan fraksi DPR RI mereka yg setuju adalah sama dengan keputusan partai mereka.

Sebab fraksi di DPR RI adalah kepanjangan partai politik yg memperoleh kursi di DPR RI.

Sehingga keputusan apapun fraksi di DPR RI baik soal anggaran atau keputusan politik yg lain.

Pasti sebelumnya sudah melalui mekanisme persetujuan para pimpinan partai.

Kalau sbg pengurus partai gagal paham mekanisme berpartai maka kita tinggal mempertanyakan kualitas dan kapasitas yg bersangkutan dalam berorganisasi.

Fraksi DPR RI itu kepanjangan partai mereka di DPR RI.

Melalui fraksi atau anggota fraksi keputusan politik di DPR berproses," tulis Misbakhun.

Diketahui, terdapat sejumlah kritik yang menyebutkan bahwa anggaran untuk IMF-World Bank Annual Meeting 2018 terlalu besar.

Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyebutkan bahwa peserta pertemuan IMF-World Bank 2018 membiayai dirinya sendiri untuk hadir dalam pertemuan tersebut.

Dikutip TribunWow.com dari setkab.go.id, hal tersebut disampaikan Jokowi usai menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Sumut, Senin (8/10/2018) pagi.

Yang dimaksud dalam pernyataan Jokowi ini adalah biaya akomodasi para peserta IMF-World Bank Annual Meeting 2018.

“Hotel bayar sendiri, makan bayar sendiri,” jelasnya.

Terkait anggaran yang besar, Jokowi mengungkapkan anggaran tersebut digunakan untuk memperluas appron di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali.

Anggaran juga dipakai untuk membuat terowongan, dan persimpangan yang ada di Bali sehingga nantinya tidak terjadi kemacetan lalu lintas.

“Artinya, itu juga akan kita gunakan terus, terowongan dan appron untuk parkir bandara akan kita gunakan terus, bukan sesuatu yang hilang,” tambah Jokowi. (TribunWow.com/Ananda Putri Octaviani)