Kabar Tokoh
SBY Minta Maaf ke Jokowi, Ruhut Sitompul: Akhir-akhir Ini Pernyataan Kader-kadernya Tak Akurat
Ruhut Sitompul menanggapi permohonan maaf Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Laila N
Editor: Astini Mega Sari
Pernyataan spontan AA tsb mungkin berlebihan & membuat tak nyaman Pak Jokowi & Pak Prasetyo *SBY*
Saya tahu AA mewakili perasaan jutaan kader Demokrat yg tidak terima partai & pemimpinnya dilecehkan oleh Partai Nasdem *SBY*
Penjaketan Ketua DPD PD Sulut Vicky Lumentut (jadi kader Nasdem) secara demonstratif tadi malam memang sangat melukai *SBY*
Meskipun saya yakin Pak Jokowi tidak tahu-menahu, beliau pasti bisa rasakan perasaan kader Demokrat. Semoga dapat dipetik hikmahnya *SBY*
Saya juga yakin Presiden Jokowi ingin pemilu ini berlangsung secara damai & tak ada perilaku politik yg melampaui batasnya *SBY*," tulis SBY.
• Arie Untung Kenang Foto saat di Jembatan Ponulele yang Kini Runtuh akibat Gempa Palu

Tudingan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief
Diketahui, Andi Arief melalui laman Twitter @AndiArief__ pada Jumat (28/9/2018), menuding Kejaksaan Agung sebagai alat politik Partai Nasdem.
Andi menuding bahwa Kejaksaan Agung menggunakan kekuasaannya sebagai lembaga penegak hukum untuk kepentingan politik.
Selain itu, Andi Arief juga menuding bahwa Presiden Jokowi mengetahui dan terlibat dalam hal tersebut.
"Jokowi ini tahu apa pura2 gak tahu atau malah terlibat dalam urusan abuse of power jaksa agung yang menjadi ketua DPD Nasdem propinsi kejaksaan?
Kalau Jokowi memang terlibat dalam skandal jaksa agung jadi alat politik Nasdem, saya menyerukan #2018gantipresiden.
Kejaksaan jadi alat politik Nasdem, lebih baik #2018gantipresiden dan pemilu dipercepat.
Jokowi, kejaksaan dan Nasdem apa harus menunggu SBY menyerukan rakyat turun ke jalan untuk mengakhiri kebobrokan hukum yang digunakan untuk politik?" tulis Andi Arief.

Tanggapan Nasdem
Di sisi lain, Nasdem melalui Johnny G. Plate selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) mengatakan apabila beralihnya kader dari partai satu ke partai lainnya tidak menjadi ranah presiden.