Fadli Zon: Keberadaan IMF Sejak 1997 Tidak Berhasil Memulihkan Ekonomi Kita

TRIBUNWOW.COM – Wakil ketua DPR RI Fadli Zon menolak keberadaan International Monetary Fund (IMF) di Indonesia.

Dilansir TribunWow dari akun Twitter @fadlizon, Fadli Zon nampak menjadi narasumber pada diskusi publik yang diselenggarakan oleh Gerakan Rakyat Menentang IMF, Jumat (28/9/2018).

Dalam diskusi tersebut Fadli mengungkapkan beberapa indikator IMF di Indonesia.

Fadli menyebut krisi ekonomi yang melanda Asia dimulai di Thailand pada 2 Juli 1997.

• Fadli Zon: Tak Heran Kalau Ada yang Mengatakan IMF Sebagai Institut Penderitaan dan Kelaparan

Pada tanggal 8 Juli 1997 nilai tukar rupiah mulai merosot secara perlahan.

Pada saat itu Indonesia masih berpegang pada sistem nilai tukar mata uang terkendali.

Pada tanggal 4 Agustus 1997, sistem terkendali diganti dengan sistem mengambang (floating), namun ternyata nilai tukar rupiah malah semakin jatuh.

Fadli mengungkapkan, saat itu Stanley Fischer yang menjabat sebagai Deputi Managing Director IMF mengatakan bahwa dasar ekonomi Indonesia kuat dan dengan kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati akan membawa Indonesia kembali ke posisi performa ekonomi yang impresif seperti beberapa tahun sebelumnya.

Pernyataan Fischer diikuti dengan sikap optimis bahwa bersama IMF ekonomi Indonesia bisa pulih dalam waktu tiga bulan.

Di awal krisis ini, pemerintah terlihat masih percaya diri bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat.

Situasi ini terjadi karena efek psikologis pasar.

• Fadli Zon Sebut Soeharto Bapak Pembangunan, Juli Antoni: Bagaimana Perasaan para Aktivis 98?

Pada awal oktober 1997, nilai tukar rupiah semakin terpuruk bahkan meloncat dari Rp 2.000 ke Rp 3.845.

Dua hari setelah terpuruknya nilai tukar rupiah, pemerintah mengumumkan akan meminta bantuan dari IMF.

Pada tanggal 31 Oktober 1997 Indonesia menandatangani Letter of Intent (LoI) untuk pertama kalinya.

LoI tersebut ditandatangani oleh Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad dan Gubernur BI Sudradjad dalam Memorandum on Economic and Financial Policies.

Tanggal 1 November 1997, IMF menyarankan Indonesia untuk menutup 16 bank yang diduga bank-bank hasil kolusi.

Efek dari penutupan membuat kepanikan di dunia finansial, terjadi rush dan capital flight.

Di berbagai bank terjadi barisan antrian orang-orang yang mengambil uang di bank.

• Karni Ilyas Umumkan Penayangan Film G30S di Televisi, Fadli Zon: Agar Rakyat Mengerti Sejarah

Karena penutupan 16 bank tersebut, kepercayaan orang kepada bank runtuh, sehingga sebagian besar uang orang Indonesia berpindah ke Singapura.

Bersamaan dengan itu, cadangan mata uang asing di Bank Indonesia (BI) pun merosot.

Tanggal 5 November 1997 IMF menyatakan akan memberikan bantuan berupa utang 10 miliar dolar Amerika.

Nota kesepakatan dengan IMF tersebut mencakup pada sasaran anggaran berimbang, sasaran pada pengadaan uang dan inflasi, kebijakan nilai tukar uang, keseimbangan dan kebijakan perdagangan, reformasi hukum perburuhan, reformasi struktur PNS, privatisasi dan perubahan perundang-undangan.

Dalam syarat pinjaman jangka pendek, IMF menekankan 3 kebijakan

Pertama devaluasi nilai tukar uang, unifikasi dan peniadaan control uang, kedua liberalisasi harga, peniadaan subsidi dan control dan ketiga pengetatan anggaran.

Sedangkan syarat pinjaman jangka panjang, IMF menekankan 6 kebijakan.

Pertama liberalisasi perdangan dengan mengurangi dan meniadakan kuota impor dan tarif, kedua deregulasi sektor perbankan debagai program penyesuaian sektor keuangan, ketiga  privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara.

Keempat privatisasi lahan pertanian dan menbdoronga agribisnis, kelima memperkenalkan/meningkatkan pajak tidak langsuang dan keenam mengelola kemiskinan melalui penciptaan sasaran-sasaran dana-dana sosial.

Pada awal Januari setelah pemerintah mengumumkan RAPBN 1998/1999 yang dianggap terlalu optimistik, rupiah jatuh di angka Rp 10.000 perdolar Amerika.

Pada 15 Januari 1998, Presiden Soeharto menandatangani LoI yang kedua.

Namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan, rupiah jatuh 10 persen dan terus merosot di minggu-minggu berikutnya.

Pasar tidak merespon dengan postitif LoI yang kedua karena isinya lebih pada skala besar structural adjustment program (SAPs)  dengan menghilangkan cronyism dan membuka ekonomi Indonesia lebih luas.

Fadli menjelaskan bahwa LoI gagal menyelesaikan masalah utama yaitu jatuhnya nilai tukar rupiah.

Bahkan, Fadli mengungkapkan beberapa pengamat mengatakan program kedua IMF seperti menyiram bensin di api yang sedang menyala.

Tanggal 10 April 1998 kesepakatan ketiga ditandatangani

Fokus pada kesepakatan ketiga ini tetap berfokus pada reformasi ekonomi mikro dan tidak berfokus pada krisis mata uang yang sedang terjadi.

Tanggal 4 Mei 1998, pemerintah atas tekanan dari IMF menaikkan harga BBM sampai 71 persen yang berlaku saat tengah malam.

Pada saat kenaikan harga BBM diumumkan, Jakarta dan sekitarnya mengalami kemacetat total hingga ke daerah cibubur dan cimanggis.

Kemacetan disebabkan oleh ribuan orang untuk mengisi tangki kendaraan sebanyak-banyaknya.

Tarif listrik secara gradual juga dinaikkan dan rakyat semakin tertekan, dalam beberapa bulan tingkat kemiskinan naik menjadi ratusan persen akibat nilai tukar rupiah yang semakin jatuh.

Kekacauan ini semakin merajalela dan menemukan momentum pada peristiwa Trisakti pada 12 Mei 1998.

Pada saat itu, empat mahasiswa meninggal ditembak aparat polisi dan kerusuhan pun merebak terjadi dimana-mana.

Dan puncak kerusuhan terjadi pada 14 Mei 1998.

Tanggal 20 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dan mengakhiri 32 tahun pemerintahannya.

Pada tanggal 9 November 1999, Direktur IMF Michel Camdessus mengomentari terkait turunnya Suharto.

Fadli mengatakan seperti dikutip New York Timer 10 November 1999, Camdessus mengakui bahwa yang dilakukan IMF di Indonesia bertujuan agar Presiden Suharto jatuh.

Camdessus mengatakan we created the conditions that obliged President Suharto to leave his job.

Dari pengakuan Camdessus ini menunjukkan bahwa IMF tidak hanya memiliki agenda ekonomi namun juga memiliki agenda politik.

Mulai saat itu, Presiden Suharto tidak lagi menjadi anak emas Amerika seperti pada saat Perang Dingin.

Suharto sudah tidak disukai oleh IMF dan Pemerintah Clinton.

Managing Director Stanley Fisher pada waktu itu mengatakan pencairan dana 400 juta dolar Amerika ditentukan situasi pasca sidang istimewa serta situasi politik dan keamanan.

Sehingga pencairan dana ditunda hingga Megawati menjabat sebagai presiden.

Namun ironisnya, dana stand by loan tidak dapat digunakan kecuali devisa sudah habis.

Fadli mengatakan sebenarnya pada era Suharto sempat tercetus gagasan penggunaan Currency Board System (CBS) tepatnya tanggal 9 Februari 1998.

CBS diusulkan oleh Steve Hanke, ekonom dari John Jopkins University yang sempat menjadi penasehat Presiden Suharto beberapa bulan.

Ide CBW juga dirintis oleh Menteri Keuangan (Mankeu( Fuad Bawazir.

Menurut Fadli, CBS sebenarnya bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia jika saat itu diterapkan.

Pasar meilihat CBS secara positif, hal ini terbukti dengan menguatnya nilai tukar rupiah sebesar 28 persen per dolar Amerika.

Steve Hanke meyakinkan bahwa rupiah akan menjadi stabil dengan menerapkan CBS.

Namun IMF bereaksi negatif terhadap ide CBS dengan alasan prasyarat diajukan CBS belum cukup.

Oleh karena itu, Presiden Clinton langsung menelpon Presiden Suharto agar gagasan CBS dihentikan.

Ironisnya, setahun sebelumnya, IMF menekankan penerapan CBS di Bulgaria, saat  Steve Hanke menjadi penasehat Presiden Bulgaria.

Dalam Dayton Accords juga terdapat bagian yang mengharuskan Bosnia mengadopsi CBS.

Menurut Hanke, konsdisi ekonomi Bulgaria dan Bosnia tidak lebih baik dari Indonesia, sehingga Indonesia lebih layak klasifikasinya untuk menerapkan CBS.

Beberapa negara lain yang menerapkan CBS adalah China termasuk Hongkong sebelum berintegrasi kembali.

Akhirnya, rencana penerapan CBS tidak dilakukan.

Selain karena mendapat tekanan dari IMF dan Amerika, kandasnya gagasan CBS juga karena pengaruh dari opini public yang dikuasai sebagian ekonom Indonesia yang menolak kehadiran CBS.

Menurut Fadli, kegagalan IMF di Indonesia bukan hanya karena memberikan diagnose dan resep yang salah terhadap krisis ekonomi dan kesalahan dalam membaca peta sosial politik Indonesia.

Tapi juga karena IMF tidak mempunyai kapabilitas intelektual yang memadai untuk memahami situasi Indonesia.

Perhitungan terhadap penutupan 16 bank dan dampaknya tidak dikalkulasi secara matang.

Menaikkan BBM dan mencabut subsidi di sektor yang masih dibutuhkan rakyat mengakibatkan ketidakstabilan sosial politik dan juga kondisi yang menakutkan bagi investor.

Reaksi pasar bukan menjadi makin baik, tapi justru malah menjadi semakin buruk.

Rupiah terus melemah hingga saat ini dan tidak kembali ke level yang lebih baik.

Dan Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang bergulat dengan krisis.

Dalam kritik Stiglitz, krisis ekonomi Asia Tenggara awalnya bukan karena pemerintah tidak berhati-hati, namun karena sektor swasta tidak prudent.

Karena itu, kebijakan penghematan drastis anggaran pemerintah dengan tujuan untuk memulihkan kepercayaan, namun kebijakan ini tidak berhasil.

Anggaran pendidikan dan pembangunan infrastruktur justru tetap penting untuk pertumbuhan ekonomi.

Saran lain dari IMF untuk menaikkan suku bunga tinggi tidak hanya menyulitkan likuiditas perbankan, namun juga menghancurkan bisnis pengutang besar sehingga mereka tidak sanggup untuk membayar utang.

Fadli menjelaskan kebijakan moneter yang super ketat dan anggaran berimbang yang dipaksakan IMF mengakibatkan kerusuhan sosial politik di Indonesia.

Kerusuhan ini mendorong arus modal keluar dari Indonesia terlebih IMF mewajibkan Indonesia untuk melakukan aliran modal bebas.

Fadli mengatakan keberadaan IMF di Indonesia sejak 31 Oktober 1997 bukan hanya tidak berhasil memulihkan ekonomi Indonesia.

Tapi juga membenamkan Indonesia pada krisis yang makin dalam.

Krisis yang terjadi adalah krisis politik dan krisis sosial yang multidimensional.

Akibat dari krisis tersebut, lebih dari setengah kegiatan bisnis di Indonesia bangkrut total, tidak ada produksi dan ruang leluasa untuk melakukan ekspor sehingga pengangguran semakin berlimpah dan kemiskinan semakin merata.

Fadli mencontohkan akibat dari liberalisasi ala IMF, para peternak ayam Indonesia harus disingkirkan untuk masuknya paha ayam dari Amerika.

Menurut Fadli, keberadaan IMF di Indonesia menjadi institusi yang paling berkuasa melebihi kuasa dari Presiden RI, MPR RI dan bahkan dari konstitusi UUD 1945.

IMF tidak hanya mempengaruhi perubahan rezim, tapi juga memaksa penjualan aset-aset BPPN dengan harga obral.

Privatisasi BUMN strategis seperti Indosat mendesain restrukturisasi ekonomi Indonesia dan menentukan aparat pejabat lembaga perbankan dan keuangan negara.

Fadli mengungkapkan bahwa siapapun yang menjabat sebagai menteri keuangan atau gubernur Bank Indonesia harus seizin dari IMF.

Fadli juga menambahkan bahwa IMF tidak memikirkan penderitaan rakyat Indonesia yang harus menanggung semua akibat dari kegagalan IMF.

"1) Siang tadi di @DPR_RI sy mnjd narsum pd diskusi publik Narsum Diskusi Publik di yg diselenggarakan oleh Gerakan Rakyat Menentang IMF. Sy akan kultweet bbrp indikator kegagalan IMF di Indonesia. #TOLAKIMF.

2) Krisis ekonomi melanda Asia dimulai di Thailand pada 2 Juli 1997. Tanggal 8 Juli 1997, nilai rupiah mulai merosot perlahan-lahan. Saat itu Indonesia masih berpegang pada sistem nilai tukar mata uang terkendali. #TOLAKIMF

3) Tanggal 4 Agustus 1997, sistem terkendali ini dibubarkan dan diganti dengan sistem mengambang (floating). Nilai tukar rupiah ternyata makin jatuh. #TOLAKIMF.

4) Stanley Fischer yg ketika itu menjabat Deputi Managing Director IMF menyatakan bhw fundamental ekonomi Indonesia kuat, dan dgn dukungan kebj fiskal n moneter yg hati-hati akan mmbuat Indonesia kembali ke posisi performa ekonomi yg impresif spti bbrp tahun belakangan. #TOLAKIMF.

5) Pernyataan Fischer ini diikuti optimisme bhw dgn IMF, ekonomi Indonesia bs pulih dlm waktu tiga bulan. Di awal krisis ini, pemerintah tampaknya tetap percaya diri bhw fundamental ekonomi kita kuat, situasi ini terjadi krn efek psikologis pasar. #TOLAKIMF.

6) Awal Oktober 1997, nilai rupiah makin terpuruk. Pada 6 Oktober 1997 bahkan meloncat dari Rp. 2.500 ke Rp. 3.845. Dua hari kemudian pemerintah mengumumkan akan meminta bantuan IMF. #TOLAKIMF.

7) Tgl 31 Oktober 97, Indonesia menandatangani Letter of Intent/LoI pertama dgn IMF ditandatangani Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad dan Gubernur BI Sudradjad Djiwandono dalam Memorandum on Economic and Financial Policies. #TOLAKIMF.

8) Tgl 1 Nopember 1997, IMF membantu penutupan 16 bank yg diduga adlh bank-bank hasil kolusi (cronyism). Saran penutupan ini dtg dari IMF. Hasilnya adlh kepanikan dunia finansial kita, terjadi rush dan capital flight. Di mana-mana barisan antrian orang mengambil uang dri bank.

9) Kepercayaan orang kpd bank runtuh. Sebagian besar uang lari ke Singapura. Bersamaan dgn itu cadangan rupiah kita dan mata uang asing di Bank Indonesia (BI) pun merosot. Tanggal 5 Nopember 1997, IMF menyatakan akan memberikan bantuan berupa utang 10 milyar USD.

10) Nota Kesepakatan dgn IMF umumnya mencakup: sasaran anggaran berimbang, sasaran2 pengadaan uang n inflasi, kebijakan nilai tukar uang, keseimbangan perdagangan n kebjk perdagangan, reformasi hukum perburuhan, reformasi struktur PNS, privatisasi, nperubahan perundang-undangan.

11) Dalam syarat pinjaman jangka pendek, IMF pada dasarnya menekankan kebijakan: (a) devaluasi nilai tukar uang, unifikasi dan peniadaan kontrol uang; (b) liberalisasi harga: peniadaan subsidi dan kontrol; (c) pengetatan anggaran. #TOLAKIMF.

12) Sedangkan untuk jangka panjang, kbjk yg ditekankan adlh: (a) liberalisasi perdagangan: mengurangi dan meniadakan kuota impor dan tarif; (b) deregulasi sektor perbankan sebagai 'program penyesuaian sektor keuangan'; (c) privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara;.

13) privatisasi lahan pertanian, mendorong agribisnis; reformasi pajak: memperkenalkan/meningkatkan pajak tak langsung; (f) mengelola kemiskinan melalui penciptaan sasaran dana-dana sosial. #TOLAKIMF.

14) Awal Januari setelah pemerintah mengumumkan RAPBN 1998/1999 yg dianggap terlalu optimistik, rupiah jatuh ke angka Rp 10.000 per USD. Pada 15 Januari 1998, lalu Presiden Suharto menandatangani LoI yg kedua.

15) Hasilnya hari itu rupiah jatuh 10% dan terus merosot hingga minggu-minggu berikutnya. Pasar tdk merespon dgn positif LoI kedua ini krn isinya lebih pd skala besar structural adjustment programs (SAPs) dgn konsentrasi menghilangkan cronyism n buka ekonomi Indonesia lebih luas.

16) LoI ini gagal menyelesaikan masalah utama ketika itu yakni jatuhnya rupiah. Malah menurut bbrp pengamat, program kedua IMF ini seperti menyiram bensin di api yg tengah menyala. #TOLAKIMF.

17) Tgl 10 April 1998, kesepakatan ketiga ditandatangani, fokusnya tetap pd reformasi ekonomi mikro, tdk fokus pada krisis mata uang yg tengah terjadi. Tanggal 4 Mei 1998, pemerintah, atas tekanan dari IMF, menaikkan harga BBM sampai 71% yg berlaku tengah malam."

"18) Malam itu Jakarta dan sekitarnya mengalami kemacetan total hingga ke daerah pinggiran, di Cibubur hingga Cimanggis. Pom bensin diserbu oleh ribuan orang untuk mengisi tangki kendaraan sebanyak-banyaknya. #TOLAKIMF.

19) Tarif listrik secara gradual juga dinaikkan. Rakyat semakin tertekan, dlm bbrp bulan mereka bertambah miskin hingga ratusan persen akibat mata uang yg kian jatuh. #TOLAKIMF.

20) Instabilitas semakin merajalela dan menemukan momentumnya pada Peristiwa Trisakti, 12 Mei 1998, empat mahasiswa tewas ditembak aparat polisi. Maka kerusuhan pun merebak terjadi di mana-mana dengan puncaknya pada 14 Mei 1998. #TOLAKIMF.

21) Tgl 20 Mei 1998, rezim Suharto mengundurkan diri mengakhiri 32 tahun kekuasaan. Komentar IMF dgn kejatuhan Suharto tecermin dalam pidato direkturnya, Michel Camdessus pd 9 Nopember 1999 ketika dia mengundurkan diri dari IMF. #TOLAKIMF.

22) Seperti dikutip New York Times, 10 Nopember 1999, Camdessus mengakui bhw apa yg dilakukannya di Indonesia secara sengaja dlm rangka menciptakan katalisator agar Presiden Suharto jatuh. #TOLAKIMF.

23) We created the conditions that obliged President Suharto to leave his job," kata Camdessus. Pengakuan Camdessus ini jelas menunjukkan bhw IMF di Indonesia mempunyai agenda politik, bukan sj agenda ekonomi.

24) Ketika itu, Presiden Suharto bkn lagi anak emas Amerika sprti pd era Perang Dingin. Suharto sdh tdk disukai oleh IMF dan Pemerintah Clinton.

25) Managing Director Stanley Fisher waktu itu mengatakan pencairan dana 400 juta USD ditentukan situasi pasca Sidang Istimewa serta situasi politik n keamanan. Dana ditunda hingga rezim Megawati naik. Ironisnya dana stand by loan itu tak dpt digunakan, kecuali devisa sdh habis.

26) Pada era Suharto sebenarnya sempat tercetus gagasan penggunaan Currency Board System (CBS) tepatnya tanggal 9 Februari 1998. CBS ketika itu diusulkan oleh Steve Hanke, ekonom dari John Hopkins University yg sempat mnjd penasehat Presiden Suharto bbrp bulan.

27) Setahu sy ide penerapan ini jg dirintis Menkeu Fuad Bawazir. CBS lebih mengarah pada fixed rate (system mata uang tetap/peg). CBS sebenarnya bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia kalau ketika itu diterapkan.

28) Pasar melihat CBS secara positif, terbukti dgn menguatnya rupiah sebesar 28% per USD pada saat ide CBS mulai digulirkan. Steve Hanke meyakinkan bahwa dgn CBS, rupiah akan stabil. #TOLAKIMF.

29) Reaksi IMF melalui Camdessus ternyata negatif terhadap ide CBS, dgn alasan prasyaratnya belum cukup. Lebih jauh bbrp pemimpin negara maju terutama Presiden Clinton malah menelepon langsung Presiden Suharto di rumahnya agar menghentikan gagasan CBS.

30) Ironisnya, setahun sebelumnya IMF justru menekankan penerapan CBS di Bulgaria, saat Steve Hanke mnjd penasehat Presiden Bulgaria. Dalam Dayton Accords juga tdpt bagian yg mengharuskan Bosnia mengadopsi CBS. #TOLAKIMF.

31) Menurut Hanke, kedua negara ini kondisi ekonominya tdk lebih baik dari Indonesia dan Indonesia lebih layak klasifikasinya untuk menerapkan CBS. Bbrp negara lain yg menggunakan CBS antara lain adlh Cina, termasuk Hongkong sebelum berintegrasi kembali, dll.

32) Akhirnya gagasan CBS kandas, di samping krn tekanan IMF dan Amerika, jg opini publik yg dikuasai sebagian ekonom Indonesia (khususnya anak buah dan pengikut Widjojo, sebagian besar dari FE UI yg beraliran ekonom neoliberal/neoklasik) yg menolak kehadiran CBS.

33) Kegagalan IMF di Indonesia blm krn memberikan diagnosa n resep yg salah thdp krisis ekonomi kita, dan kesalahan dlm membaca peta sosial politik Indonesia, tapi juga krn memang IMF tdk mempunyai kapabilitas intelektual yg memadai untuk memahami situasi Indonesia.

34) Assesment thdp penutupan 16 bank dan dampaknya tdk dikalkulasi secara matang. Menaikkan BBM dan mencabut subsidi di sektor yg masih dibutuhkan rakyat, malah menciptakan instabilitas sosial politik, situasi yg juga menakutkan investor.

35) Reaksi pasar ternyata bukan makin baik tapi justru makin buruk, rupiah terus melemah hingga kini dan tak dapat kembali ke level yg lebih baik. Indonesia mnjd satu-satunya negara Asia yg masih bergulat dgn krisis. #TOLAKIMF.

36) Seperti disinyalir dlm kritik Stiglitz, krisis ekonomi di Asia Tenggara awalnya bukan krn pemerintah tdk hati-hati, lain dgn di Amerika Latin, tapi krn sektor swasta yg tdk prudent, misalnya bankir-bankir peminjam gambling di bdg bisnis properti. #TOLAKIMF."

"37) Karena itu kbjkn penghematan drastis anggaran pemerintah, dgn maksud memulihkan kepercayaan, tak akan berhasil. Anggaran pendidikan dan pembangunan infrastruktur justru tetap penting untuk pertumbuhan ekonomi. #TOLAKIMF.

38) Saran IMF yg lain untuk menaikkan suku bunga tinggi bukan sj menyulitkan likuiditas perbankan tapi jg menghancurkan bisnis pengutang besar sehingga mereka tak sanggup membayar utang. #TOLAKIMF.

39) Kebijakan moneter yg super ketat dan anggaran berimbang, yg dipaksakan IMF, akhirnya mendorong kerusuhan sosial politik di Indonesia. Kerusuhan ini semakin mendorong arus modal keluar Indonesia, apalagi IMF mewajibkan kita melakukan aliran modal bebas. #TOLAKIMF.

40) Singkat kata, keberadaan IMF di Indonesia sejak 31 Oktober 1997, bukan saja tak berhasil memulihkan ekonomi kita, tpi lebih jauh membenamkan kita pd krisis ekonomi yg makin dalam, krisis politik dan brbagai krisis sosial multidimensional. #TOLAKIMF.

41) Lebih dari setengah kegiatan bisnis di Indonesia bangkrut total. Tdk ada produksi n kita tdk mendapat ruang leluasa utk ekspor. Pengangguran makin berlimpah, kemiskinan semakin merata. #TOLAKIMF.

42) Sbg contoh, akibat liberalisasi ala IMF, para peternak ayam Indonesia hrs dipinggirkan untuk masuknya paha ayam dari Amerika. IMF di Indonesia kini sebenarnya institusi yg paling berkuasa, lebih berkuasa dari Presiden RI, MPR RI bahkan dari konstitusi UUD 1945. #TOLAKIMF.

43) IMF bukan saja mempengaruhi proses regime changes, tapi juga memaksakan penjualan aset-aset BPPN dgn harga obral, privatisasi BUMN strategis spt Indosat, mendesain restrukturisasi ekonomi Indonesia n menentukan aparat pejabat lembaga perbankan dan keuangan negara. #TOLAKIMF.

44) Siapapun yg duduk menjadi Menteri Keuangan atau Gubernur BI harus seizin IMF. Tidak ada negosiasi horisontal dgn IMF, yg ada instruksi top down. kalau tak mau mengikuti keinginan IMF maka tak ada bantuan utang, as simple as that. #TOLAKIMF.

45) Tak ada sedikitpun dlm benak IMF memikirkan penderitaan rakyat Indonesia yg hrs menanggung semua akibat kegagalan ini. Tak heran kalau ada yg mengatakan IMF itu Institute for Misery and Famine (Institut Penderitaan dan Kelaparan). #TOLAKIMF." (TribunWow.com/Gigih Prayitno)