Agenda Presiden
Inisiatif Jokowi untuk Para Pensiunan PNS agar Tidak Hanya Beristirahat di Rumah dan Mengemong Cucu
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan inisiatif untuk para pensiunan PNS agar tetap aktif dan memiliki kegiatan lain.
Penulis: Hestin Nurindah
Editor: Fachri Sakti Nugroho
TRIBUNWOW.COM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan inisiatif untuk para pensiunan PNS agar tetap aktif dan memiliki kegiatan lain.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam unggahan akun Instagramnya, @jokowi, Rabu (26/9/2018).
• Joko Widodo: 3 Tahun Belakangan, Tingkat Inflasi Kita Berada pada Kisaran 3,5 Persen
Jokowi mengunggah potretnya yang sedang memantau ibu-ibu yang sedang membatik.
Tak sendiri, Jokowi juga didampingi oleh rombongan besar mengelilingi acara Pekan Purnabakti Indonesia Tahun 2018 yang diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta.
Dalam keterangan fotonya, Jokowi menuliskan inisiatif agar pensiunan PNS tetap aktif bekerja.
Cara yang diusulkan Jokowi adalah melalui kerjasama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan para pensiunan PNS yang bernaung dalam Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI).
Dengan kerjasama ini, Jokowi berharap para pensiunan PNS bisa membantu kepala desa menyiapkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan program padat karya tunai kepada pemerintah pusat.
• Liga 1 Indonesia Dihentikan Sementara, Kemenpora Bantah Intervensi PSSI
Jokowi juga mengatakan bahwa banyak kepala desa yang belum bisa membuat laporan ini dengan benar.
Jika tidak ada pengawasan, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan menurut Jokowi.
"Para pensiunan PNS, apakah hanya bisa beristirahat rumah, mengemong cucu, dan tidak berkegiatan lagi?
Tidak.
Pengalaman panjang yang dimiliki para pensiunan PNS dalam birokrasi, adalah potensi yang besar, yang berguna bagi masyarakat.
Karena itulah, saya menyambut baik kerja sama yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan para pensiunan PNS yang bernaung dalam Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI).
Kerja sama ini bisa diwujudkan dalam banyak hal.
Salah satunya, membantu mempersiapkan para kepala desa menyiapkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan program padat karya tunai kepada pemerintah pusat.
• Blusukan ke Pasar Tradisional, Sandiaga Uno: Ini Wujud Keberpihakan Kami pada Pedagang dan UMKM
Banyak yang belum bisa membuat laporan yang benar, padahal dana desa ini meningkat setiap tahun: Rp20,7 triliun pada 2015, lalu naik jadi Rp47 triliun (2016), Rp60 triliun (2017), dan Rp60 triliun tahun ini.
Totalnya sudah Rp187 triliun.
Tahun depan mungkin meningkat kurang lebih Rp73 triliun.
Kalau tidak ada pengawasan, juga laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang benar, akan sangat berbahaya," tulis Jokowi dalam keterangan fotonya. (*)