Ferdinand Hutahaean Jelaskan 2 Tujuan Lakukan Investigasi pada Asia Sentinel

Sementara dikutip dari asiasentinel.com, Rabu (19/9/2018), Asia Sentinel telah meminta maaf kepada SBY, Partai Demokrat dan siapapun yang merasa terhina oleh pemberitaan pada 10 September lalu.

Asia Sentinel menarik kembali pemberitaan tentang SBY dan kasus Bank Century Indonesia.

Dalam situsnya, Asia Sentinel mengaku telah berlaku tidak adil dan melayangkan banyak tuduhan kepada SBY.

Asia Sentinel juga menyebut pihaknya tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak terkait sehingga merugikan SBY.

Diberitakan sebelumnya dari Tribunnews.com, Senin (17/9/2018), Partai Demokrat resmi melaporkan pemberitaan media asing Asia Sentinel kepada Dewan Pers, di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).

• Update Polling Pilpres 2019 yang Dibuat Mata Najwa, Prabowo Unggul 16 Persen dari Jokowi

Pengaduan Partai Demokrat ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, bersama Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Ferdinand Hutahaean, dan enam orang lainnya.

Hinca memaparkan, pengaduan pihaknya ke dewan pers untuk menjaga kebebasan pers di Indonesia sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Menurutnya, satu di antaranya yang menjadi masalah adalah media-media dalam negeri Indonesia turut menyebarkan berita tersebut.

“Kasus ini sudah lama ditutup secara hukum dan politik tapi kemudian muncul kembali dengan mengutip media asing yang belum tentu kredibel, ini menjadi pembelajaran bagi media-media di Indonesia,” terang Hinca.

Media Asing Asia Sentinel, Rabu (12/9/2018), menyebut pemerintahan SBY adalah pemerintahan dengan konspirasi kriminal yang sangat besar.

• Tersisa 3 Hari Lagi, Update Polling Twitter yang Dibuat Iwan Fals: Join Masih Unggul dari Padi

Artikel tersebut ditulis oleh John Berthelsen, editor sekaligus pendiri Asia Sentinel, sebuah media Asia yang berbasis di Hongkong.

Dalam artikel yang diterbitkan Asia Sentinel disebutkan bahwa Pemerintahan era Presiden SBY dianggap sebagai pemerintahan dengan konspirasi kriminal yang sangat besar.

Sebanyak 12 miliar dolar Amerika Serikat (AS) uang dari pembayar pajak dicuri dan dicuci melalui bank-bank internasional.

Tulisannya didasarkan dari laporan hasil investigasi setebal 488 halaman dalam gugatan yang dilayangkan Weston Capital International ke Mahkamah Agung Mauritius.

Laporan berupa analisis forensik atau barang bukti yang dikumpulkan oleh tim penyidik ​​dan pengacara di Indonesia, London, Thailand, Singapura, Jepang dan negara-negara lain juga dilengkapi 80 halaman afidavit atau keterangan di bawah sumpah.

Laporan ini juga melibatkan serangkaian penyelidikan di lembaga keuangan internasional termasuk Nomura, Standard Chartered Bank, United Overseas Bank (Singapore) dan lain-lain.