Balas Sindiran Habiburokhman soal Kursi Wagub DKI, Tsamara Amany: Kita Sudah Cukup Belajar, Pak
Ketua DPP PSI Tsamara Amany Alatas menanggapi pernyataan Politikus Partai Gerindra, Habiburokhman soal perebutan kursi wakil gubernur DKI Jakarta.
Penulis: Vintoko
Editor: Fachri Sakti Nugroho
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Ketua DPP PSI Tsamara Amany Alatas menanggapi pernyataan Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman soal perebutan kursi wakil gubernur DKI Jakarta.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan melalui akun Twitter-nya, @TsamaraDKI, Selasa (18/9/2018).
Awalnya, Tsamara mentautkan pemberitaan yang berisi pernyataan Habiburokhman terkait M Taufik yang diajukan Partau Gerindra mengisi kursi gubernur DKI Jakarta.
• Tsamara Amany: Saya Tak Mau Mantan Koruptor Jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta
Dalam pemberitaan itu, Habiburokhman meminta Tsamara dan PSI lebih banyak belajar politik sebelum mengkritik M Taufik.
Menanggapi hal itu, Tsamara mengatakan jika pihaknya sudah cukup belajar.
Belajar, kata Tsamara, untuk tidak menerima orang yang pernah mengkhianati amanah rakyat sebagai wakil gubernur DKI.
"Kita sudah cukup belajar, Pak. Belajar untuk tidak menerima orang yang pernah mengkhianati amanah rakyat sebagai wakil gubernur ibukota kita," tulis Tsamara.
Tsamara sebelumnya juga menolak keras mantan koruptor menjadi wakil gubernur DKI Jakarta.
Diberitakan Tribunnews.com, Senin (17/9/2018), Muhammad Taufik digadang-gadang akan mengisi kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta mengantikan Sandiaga Uno.
Padahal saat ini Taufik juga sudah masuk dalam daftar bakal calon legislatif di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta.
Taufik sempat divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena merugikan uang negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.
• Soal Kursi Wakil Gubernur DKI, Gerindra: Rebutan Itu Hanya Bahasa Media untuk Mendramatisir Keadaan
Sementara itu diberitakan Kompas.com, sebagai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga pada Pilkada DKI 2017, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sama-sama ingin mengusulkan nama wakil gubernur.
PKS meminta Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik agar tidak maju sebagai calon wakil gubernur DKI.
Dengan demikian, PKS dan Gerindra bisa sepakat mengusulkan satu nama dari PKS.
Pemilihan wakil gubernur DKI pun tidak perlu dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara atau voting di DPRD DKI Jakarta.
