Terkait Pemberitaan Asia Sentinel, Presiden Keenam RI: Korbannya Lagi-lagi SBY dan Partai Demokrat

TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan tanggapan terkait pemberitaan Asia Sentinel yang memojokkan dirinya dan Partai Demokrat.

Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, SBY menyebut pihak Asia Sentinel mengarang cerita yang tidak mengandung kebenaran.

"Ada pihak asing yang mengarang cerita yang tidak mengandung kebenaran. Korbannya, lagi-lagi SBY dan Partai Demokrat," ujar SBY dalam pidato politik di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (17/9/2018).

SBY juga menyayangkan sebagian media lokal dan pihak tertentu turut menyebarluaskan fitnah yang dilayangkan kepadanya.

Untuk menghadapi fitnah dari media asing tersebut, SBY menuturkan Demokrat akan menempuh jalur hukum.

• Demokrat Laporkan Berita Asia Sentinel, Jansen Sitiandaon Peringatkan Media Lokal

"Akan kita kejar sampai ke ujung dunia mana pun, yang merusak dan menghancurkan nama baik kita. Ini juga berlaku bagi pihak-pihak di dalam negeri yang ikut-ikutan memfitnah dan merusak kehormatan kita," ujar SBY.

Presiden Keenam ini menyebut memahami kemarahan Demokrat terkait fitnah dari Asia Sentinel.

Apalagi fitnah dimunculkan pada musim pemilu sehingga menurut SBY pihak yang turut menyebarluaskan memiliki motif dan kepentingan politik.

SBY juga mengimbau kepada Kader Demokrat untuk tidak main hakim sendiri.

"Ingat, negara kita adalah negara hukum. Bukan negara gruduk dan negara kekerasan," jelas SBY.

Dalam pidatonya, SBY mengucapkan terima kasih terhadap simpati dan dukungan dari seluruh Kader Demokrat dan rakyat.

"Insya Allah, saya akan tetap kuat sambil berikhtiar agar keadilan sejati datang," tutur SBY.

• Demokrat TV: Ada Manipulasi Digital yang Dilakukan Asia Sentinel, Mereka Takut Hadapi Gugatan

Diberitakan sebelumnya dari Tribunnews.com, Senin (17/9/2018), Partai Demokrat resmi melaporkan pemberitaan media asing Asia Sentinel kepada Dewan Pers, di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).

Pengaduan Partai Demokrat ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan bersama Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Ferdinand Hutahaean, dan enam orang lainnya.

Hinca memaparkan, pengaduan pihaknya ke dewan pers untuk menjaga kebebasan pers di Indonesia sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Menurutnya salah satu hal yang menjadi masalah adalah media-media dalam negeri Indonesia turut menyebarkan berita tersebut.