Kirim Pesan Terbuka ke Lin Neumann, Jansen Sitindaon: Semoga Bapak Tak Ikut Terlibat Memfitnah SBY

TRIBUNWOW.COM - Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengirim pesan terbuka untuk co-founder Asia Sentinel Lin Neumann.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut berkaitan dengan media Asia Sentinel yang dianggap menulis berita fitnah terkait keterlibatan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam skandal Bank Century.

Hal itu disampaikan Jansen melalui akun Twitternya, @jansen_jsp, Selasa (18/9/2018).

Jansen berharap semoga Lin tidak memiliki kontribusi sekecil apapun terkait pemberitaan tersebut.

Menurut Jansen, jika Lin terlibat, maka lawannya adalah seluruh kader Demokrat yang ada di Indonesia.

• Unggah Foto Berdua, Jansen Sitindaon: Dibuktikan Pakde Karwo Solid Bersama Demokrat

"Yth Pak Lin Neuman: SEMOGA TIDAK BENAR dgn KONTRIBUSI SEKECIL APAPUN anda ikut terlibat dibelakang FITNAH pak @SBYudhoyono mencuci uang 177 T ini!

Jika benar, lawan bapak kami kader @PDemokrat se Indonesia ini, yg TERLUKA! Akan kami ingat dan mintai pertanggungjawaban anda," tulis Jansen.

Foto Lin bersama Moeldoko dan Jokowi

Nama Lin menjadi santer dibicarakan setelah Demokrat melakukan penelusuran.

Hasil penelusuran tersebut di antaranya adalah temuan foto Lin bersama Moeldoko dan Jokowi.

Foto itu kemudian diunggah oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik pada Selasa (18/9/2018).

Mulanya, Rachland mengunggah foto Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko duduk bersama sejumlah pria.

Di belakangnya, ada beberapa orang yang berdiri, dan sosok Lin ada di antara mereka.

"Lin Neumann -- berkacamata, ketiga di belakang -- adalah Co-Founder Asia Sentinel, Blog berbasis di Hongkong yang menyebar kabar bohong tentang SBY dan Partai Demokrat.

Di foto ini Tuan Neumann berfoto dengan @GeneralMoeldoko Apakah Istana terlibat dalam fitnah pada SBY?" tulis Rachland Nashidik.

Setelah mengunggah foto Moeldoko, Rachland mengunggah foto Jokowi dan Lin.

Kedua tokoh tersebut tampak tersenyum menghadap kamera.

"Kita yakin, foto ini tak bicara lain kecuali Lin Neumann, Ketua AmCham, beraudiensi dengan Presiden. Pertanyaan kita: Apa kepentingan tersembunyi organisasi dagang AS itu bila dikaitkan dengan Tuan Neumann yang medianya aktif memfitnah kubu rival Pak @jokowi jelang Pilpres?" sambung Rachland.

• Pidato Lengkap SBY Bangun Politik yang Beradab: Rakyat Masih Ingat Apa yang Saya Lakukan 10 Tahun

Tanggapan Istana

Juru Bicara Presiden, Johan Budi memberikan klarifikasi mengenai foto yang beredar itu.

Menurut Johan Budi, istana tidak terlibat dengan pemberitaan Asia Sentinel yang memiftnah SBY.

"Saya kira enggak ada hubungan sama sekali. Di mana letak kesimpulan mem-backing itu di mana?" kata Johan Budi, Selasa (18/9/2018), seperti dikutip Kompas.com.

Johan menilai, foto Moeldoko bersama Lin Neumann tak bisa dijadikan kesimpulan bahwa Istana turut terlibat dalam pemberitaan Asia Sentinel.

"Pas pertemuan apa saya enggak tahu itu. Mungkin pas ramai-ramai ada pertemuan. Yang ketemu banyak pemred jangan kemudian di-simplified, disimpulkan ke situ. Itu namanya jumping conclusion," kata dia.

Fakta Mengenai Foto Lin Bersama Moeldoko

Foto yang diunggah Rachland sama dengan foto yang pernah diunggah di situs web resmi KSP.

Dalam artikel di situs web KSP itu disebutkan, foto tersebut diambil saat Moeldoko bertemu delegasi American Chamber of Commerce Indonesia (AmCham Indonesia) pada 2 Mei 2018.

Pada pertemuan itu dibahas berbagai perkembangan yang sebelumnya sering menjadi perhatian investor, yakni terkait persiapan pemerintah menjelang pesta demokrasi, pilkada serentak di berbagai daerah, dan pemilihan presiden RI.

• Rocky Gerung Sebut Usul Debat Pilpres Pakai Bahasa Inggris atau Arab hanya Gimmick Politik

Tudingan Asia Sentinel

Sebelumnya media asing Asia Sentinel, Rabu (12/9/2018), menyebut pemerintahan SBY adalah pemerintahan dengan konspirasi kriminal yang sangat besar.

Artikel tersebut ditulis oleh John Berthelsen, editor sekaligus pendiri Asia Sentinel, sebuah media Asia yang berbasis di Hongkong.

Dalam artikel yang diterbitkan Asia Sentinel disebutkan bahwa Pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap sebagai pemerintahan dengan konspirasi kriminal yang sangat besar.

Sebanyak 12 miliar dolar Amerika Serikat (AS) uang dari pembayar pajak dicuri dan dicuci melalui bank-bank internasional.

Sementara 30 pejabat pemerintahan disebut terlibat dalam skema konspirasi tersebut.

Tulisannya didasarkan dari laporan hasil investigasi setebal 488 halaman dalam gugatan yang dilayangkan Weston Capital International ke Mahkamah Agung Mauritius pekan lalu.

Laporan berupa analisis forensik atau barang bukti yang dikumpulkan oleh tim penyidik ​​dan pengacara di Indonesia, London, Thailand, Singapura, Jepang dan negara-negara lain juga dilengkapi 80 halaman afidavit atau keterangan di bawah sumpah.

Laporan ini juga melibatkan serangkaian penyelidikan di lembaga keuangan internasional termasuk Nomura, Standard Chartered Bank, United Overseas Bank (Singapore) dan lain-lain.

Laporan itu menyebut banyak penipuan dan korupsi yang terjadi di pusaran PT Bank Century Tbk.

Bank ini direkapitalisasi pada tahun 2008 dan berganti nama menjadi Bank Mutiara.

• Faizal Assegaf: Aneh jika Ada Segelintir Elit Parpol yang Hasut Rakyat untuk Ciptakan Kegaduhan

Bahkan, disebutkan dalam artikel ini Bank Mutiara juga disebut sebagai 'Bank SBY', karena diyakini berisi dana gelap untuk menunjang Partai Demokrat, yang dipimpin oleh SBY.

Artikel menyebutkan konspirasi ini dirancang oleh Kartika Wirjoatmodjo, bankir terkemuka di Indonesia, dan pihak lainnya "dengan maksud menjarah kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan dan cadangan asuransi dalam jumlah yang melebihi US $ 1,05 miliar selama 10 tahun".

Demokrat Laporkan Asia Sentinel

Diberitakan Tribunnews.com, Partai Demokrat resmi melaporkan pemberitaan media asing Asia Sentinel kepada Dewan Pers, di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).

Pengaduan Partai Demokrat ini diwakili oleh Hinca Pandjaitan bersama Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Ferdinand Hutahaean, dan enam orang lainnya.

Dalam ucapannya, Hinca mengatakan pengaduan pihaknya ke dewan pers untuk menjaga kebebasan pers di Indonesia sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Menurutnya salah satu hal yang menjadi masalah adalah media-media dalam negeri Indonesia turut menyebarkan berita tersebut.

“Kasus ini sudah lama ditutup secara hukum dan politik tapi kemudian muncul kembali dengan mengutip media asing yang belum tentu kredibel, ini menjadi pembelajaran bagi media-media di Indonesia,” terang Hinca.

(TribunWow.com/Lailatun Niqmah)