Pilpres 2019
Ferdinand Tanggapi Pernyataan Jokowi yang Sebut Iklannya sebagai Amanat Undang-Undang
Ferdinand Hutahaean memberikan tanggapannya soal pernyataan Jokowi yang sebut Iklannya di bioskop adalah amanat Undang-Undang (UU).
Penulis: Ananda Putri Octaviani
Editor: Fachri Sakti Nugroho
lihat foto
Waduk Krueng Keurto di NAD, biaya 1 T lbh masih terkendala pembebasan lahan.
Waduk Way Sekampung, Waduk Marga Tiga di Lampung,msh bnyk lahan belum bebas.
Waduk Karian, Waduk Sindang Heula pun demikian.
Termasuk juga waduk/ bendungan Ciawi Jabar.
Iklan Bendungan di Bioskop XXI
Tidak akan mungkin proyek bendungan/ waduk itu selesai konstruksinya, jika lahannya belum belum bebas.
Lalu pertanyaannya waduk mana atau waduk apa yg diiklankan sudah tergenang air dan dpt mengairi sawah dll?" unggah Ferdinand.
• Fokus Nyaleg PDIP dan Staf Khusus Presiden, Johan Budi Mundur dari Posisi Jubir TKN Jokowi-Maruf
Sementara itu, sebelumnya diberitakan TribunWow.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak tudingan beberapa kalangan yang menilainya telah melakukan kampanye lebih dulu, dengan pemutaran Iklan Bendungan yang ditayangkan di bioskop.
Dilansir dari website resmi Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id, hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi usai membuka Kongres XXXVI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), di Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/9/2018).
Jokowi mengemukakan, iklan itu dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), yang memang sesuai amanat Undang-Undang (UU).
Dalam Undang-Undang, jelasnya, Kemenkominfo ditugaskan untuk menyampaikan hasil-hasil pembangunan, baik yang sudah selesai, masih dalam proses, atau belum selesai.
“Itu kan memang tugasnya Kominfo. Itu amanat Undang-Undang, bahwa baik pembangunan yang sudah selesai, atau proyek yang sudah selesai, atau masih dalam proses atau belum selesai itu memang diinfokan supaya masyarakat bisa mengikuti apa yang sudah dikerjakan pemerintah, apa yang belum, apa yang akan. Ini memang tugasnya Menkominfo,” tegas Jokowi.
Jokowi mengatakan apa yang dilakukan Kemenkominfo sama dengan yang dikerjakan Departemen Penerangan pada era Orde Baru yang bertugas menyosialisasikan program-program pemerintah.
“Kalau dulu, misalnya, menteri penerangan yang menerangkan (program pemerintah). Lalu masak suruh diem gini, gimana sih?,” ujarnya.
(TribunWow.com/ Ananda Putri Octaviani)
