17 Poin Pakta Integritas yang Ditandatangani Prabowo, di Antaranya Menjamin Kepulangan Habib Rizieq

TRIBUNWOW.COM - Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani pakta integritas yang diajukan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa ( GNPF).

Dengan demikian, GNPF resmi memberikan dukungannya pada bakal capres Prabowo dan wakilnya Sandiaga Uno, dalam Pilpres 2019 nanti.

"Telah terselesaikannya dengan baik ijtima ulama dan tokoh nasional II dan ditandatanganinya pakta integritas oleh paslon, yaitu yang terhormat Bapak Prabowo Subianto dengan Sandiaga Salahuddin Uno," ujar Ketua GNPF Yusuf Muhammad Martak dalam konferensi pers bersama di Grand Cempaka, Jakarta, Minggu (16/9/2018), dilansir TribunWow dari Kompas.com.

• Fadli Zon Sebut Prabowo telah Tandatangani Pakta Integritas Ijtimak Ulama II GNPF

Prabowo berjanji akan memberikan terbaik bagi Indonesia jika terpilih nanti.

Ia merasa terharu dan mengapresiasi dukungan yang diberikan GNPF.

"Ini sungguh sesuatu yang mengharukan bagi diri saya. Dan, saya sudah berjanji kepada saya akan berbuat yang terbaik. Seluruh jiwa dan raga saya, saya persembahkan kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia," kata Prabowo dalam konferensi pers bersama di Grand Cempaka, Jakarta, Minggu (16/9/2018).

Menurut Prabowo, 17 poin yang termuat dalam pakta integritas itu demi kepentingan bangsa Indonesia.

Prabowo sangat mengapresiasi komitmen GNPF yang telah menyuarakan aspirasi masyarakat.

Adapun 17 poin pakta integritas yang ditandatangani Prabowo, adalah sebagai berikut:

1. Sanggup melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

• Prabowo Ceritakan soal Zulkifli Hasan yang Merancang Strategi untuk Menurunkan Ahok

2. Siap menjaga dan menjunjung nilai-nilai religius dan etika yang hidup di tengah masyarakat. Siap menjaga moralitas dan mentalitas masyarakat dari rongrongan gaya hidup serta paham-paham yang merusak yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma yang berlaku lainnya di tengah masyarakat Indonesia.

3. Berpihak pada kepentingan rakyat dalam setiap proses pengambilan kebijakan dengan memperhatikan prinsip representasi, proporsionalitas, keadilan, dan kebersamaan.

4. Memperhatikan kebutuhan dan kepentingan umat beragama, baik umat Islam, maupun umat agama-agama lain yang diakui Pemerintah Indonesia untuk menjaga persatuan nasional.

5. Sanggup menjaga dan mengelola Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan umat Islam), secara adil untuk menciptakan ketentraman dan perdamaian di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.

6. Menjaga kekayaan alam nasional untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.