Bahas Iklan Jokowi, Ruhut Sitompul Sebut Pendukung Prabowo-Sandiaga Semakin Sensitif

Hal itu dianggap akan menimbulkan tafsir yang berbeda bagi siapapun yang menyaksikannya.

• Maruarar Sirait Sebut Jokowi Iklan di Bioskop sebagai Kepala Negara Bukan Kandidat Capres

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden, pemerintahannya tak pernah memasang iklan di bioskop seperti pemerintahan Jokowi-JK.

Sebab, pemerintahan SBY menghindari hal- hal yang berpotensi melanggar peraturan kampanye.

"Kayaknya sih enggak ada. Dulu ya kita tidak (begitu) pemerintahan SBY melakukan hal-hal yang berpotensi melanggar aturan kampanye Pemilu," ujar Syarif, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Oleh karena itu, jika ada yang membandingkan pemerintahan Jokowi dan SBY dalam hal beriklan, Syarif menyebut pendapat itu sebagai sesuatu hal yang tidak mendasar.

• VIDEO Mobil Hotman Paris Dihentikan Wanita yang Minta Bantuan Kepadanya Sambil Menangis

Syarif juga berpendapat, seharusnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turun tangan untuk ikut menentukan apakah iklan pembangunan bendungan di bioskop tersebut termasuk melanggar aturan pemilu atau tidak.

Sementara setelah polemik iklan tersebut meluas, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membantah iklan itu merupakan bentuk dari kampanye sosok Jokowi.

"Yang kami sampaikan tersebut bukan bagian dari kampanye.

Kementerian Kominfo tidak sama sekali melakukan kampanye terkait dengan pencapresan Pak Jokowi pada periode mendatang," ujar Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu melalui akun resmi Facebook, Rabu (12/9/2018).

Iklan yang diproduksi kementeriannya itu merupakan peran dan tugas yang memang sudah diamanahkan kepada Kemenkominfo sebagai humas pemerintah atau 'Government Public Relation'. (TribunWow.com/Tiffany Marantika)