Tanggapi Fadli Zon yang Sebut Kader PPP Tak Solid Dukung Jokowi, Arsul Sani: Kami Tertawa Saja

TRIBUNWOW.COM - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani memberikan tanggapannya soal pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon beberapa waktu lalu.

Fadli menyebut bahwa kader partai PPP tidak satu suara dalam mendukung Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang.

Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, Arsul mengatakan, kubu pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno sedang menghibur diri karena sejumlah kader Partai Demokrat menyatakan dukungannya ke Jokowi.

"Mas Fadli Zon dan kawan-kawan sedang menghibur diri karena rupanya banyak ditinggal struktur dan akar rumput Partai Demokrat untuk dukung Pak Jokowi," ujar Arsul saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/9/2018).

"Nah supaya ada hiburannya maka mereka bilang bahwa banyak kader PPP dukung Prabowo-Sandiaga. Kami ketawa saja, mudah-mudahan dengan cara seperti itu kegalauan mereka sedikit terobati," tambahnya.

• Fadli Zon Tanggapi Beredarnya SK 2019PrabowoPre Siden

Sebelumya, Fadli menyebutkan ada kader parpol pengusung pasangan Jokowi-Maruf Amin yang juga tidak solid dalam memberikan dukungannya.

Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan tanggapan soal Partai Demokrat memberikan dispensasi untuk kadernya yang mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.

Ia menuturkan, perbedaan pendapat terkait dukungan terhadap salah satu pasangan dalam partai politik merupakan hal yang wajar.

Menurut Fadli, kader PPP di daerah ada yang tidak mendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang.

"Coba ditanya dengan partai-partai pendukung. Misalnya di PPP ada juga yang kita temui di bawah-bawahnya tidak satu komando. Biasa saja," kata Fadli.

"Begitu juga dengan partai lain yang berada di sana. Belum tentu juga semuanya kemudian seratus persen ke sana. Ada yang 70 persen, ada yang 60 persen, ada bahkan yang di bawah 50 persen," imbuhnya.

Fadli mengatakan, dukungan sejumlah kader Partai Demokrat pada Jokowi tak akan menjadi hambatan bagi koalisi Prabowo dalam meraup dukungan pada masa kampanye.

• Kunjungi Sinta Nuriyah Wahid, Sandiaga Uno Ungkap Pesan yang Disampaikan oleh Istri Gus Dur

Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Papua mengungkapkan dukungannya untuk pasangan Joko Widodo-Maruf Amin di Pilpres 2019.

Lukas meyakini, keputusannya untuk mendukung Jokowi-Maruf akan diikuti seluruh masyarakat Papua.

"Harga mati, bungkus, 3 juta suara kita kasih semua ke Jokowi," kata Lukas seusai dilantik Presiden Jokowi sebagai Gubernur Papua, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018) seperti yang dikutip dari Kompas.com.

Gubernur Papua dua periode ini mengatakan mendukung Jokowi karena Jokowi mengerti masalah Papua.

Hal tersebut, menurut dia, sudah dibuktikan selama empat tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan.

"Semua presiden tidak mampu menyelesaikan provinsi Papua. Itu kami catat. Yang terbaik Pak Jokowi, semua persoalan di Papua dia memahami," ujar Lukas.

Lukas menambahkan, tidak ada strategi khusus untuk memenangkan Jokowi-Maruf di Papua.

Ia meyakini, dengan pernyataannya yang akan mendukung Jokowi-Ma'ruf, maka seluruh rakyat Papua akan ikut mendukung pasangan petahana itu.

"Caranya saya bicara ini sudah, selesai, bungkus, semua ikut," kata dia.

• Demokrat Beri Dispensasi pada DPD yang Dukung Jokowi-Maruf Amin, Syamsuddin Haris Beri Tanggapan

Lukas mengaku siap diberi sanksi oleh partainya karena berbeda sikap di Pilpres 2019.

Pasalnya, Partai Demokrat mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Sanksi silakan saja," ujarnya.

Sikap Demokrat atas pernyataan dari Lukas ini pun mendapatkan jawaban dari Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, Minggu (9/9/2018).

Ferdinand menjelaskan DPP Partai Demokrat memberikan dispensasi khusus kepada pengurus partainya di Papua termasuk Lukas Enembe yang memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Maruf.

Alasannya dukungan tersebut diberikan karena kader Demokrat di Papua menginginkan partai mendukung Jokowi-Maruf.

"Salah satunya Papua, kami sedang pikirkan memang karena di sana karena kader-kader kami mayoritas waktu melakukan Rakorda (rapat kordinasi daerah) memang menginginkan berkoalisi dengan pak Jokowi," kata Ferdinand Hutahaean seperti dikutip dari Tribunnews.com.

(TribunWow.com/ Ananda Putri Octaviani)