Pengamat Politik Nilai Kubu Prabowo-Sandi Harus Jatuhkan Sanksi ke Demokrat, Sekjen PSI: Apa Berani?

TRIBUNWOW.COM - Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, menanggapi pernyataan pengamat politik Hendri Satrio terkait keputusan Partai Demokrat yang memberi dispensasi bagi kadernya yang mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.

Dilansir TribunWow.com hal itu disampaikannya melalui laman Twitter-nya, @AntoniRaja, Senin (10/9/2018).

Awalnya, Raja Juli Antoni mentautkan pernyataan pengamat Hendri Satrio yang meminta agar kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk menjatuhkan sanksi politik bagi kader Partai Demokrat yang mendukung pasangan Jokowi-Maruf Amin.

• Demokrat Beri Dispensasi pada DPD yang Dukung Jokowi-Maruf Amin, Syamsuddin Haris Beri Tanggapan

Terkait hal itu, Raja Juli Antoni meragukan keberanian Partai Demokrat untuk mengambil keputusan menjatuhkan sanksi.

"Apa berani?" tulis Raja Juli Antoni.

Sementara itu diberitakan Kompas.com, pengamat politik Hendri Satrio berpendapat, koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno perlu memberikan sanksi politik bagi Partai Demokrat.

Untuk bentuk sanksinya, kata Hendri, yakni mendapatkan jatah kursi lebih sedikit dibandingkan anggota koalisi lain apabila menang dalam Pemilihan Presiden 2019.

"Kalau nanti Prabowo-Sandiaga menang Pilpres, jatah menteri untuk Demokrat dikurangi saja," ujar Hendri, Senin (10/9/2018).

Bahkan, jika perlu, koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga tak usah melibatkan Demokrat dalam kerja-kerja kampanye.

"Kalau memang nanti Partai Demokrat tetap main dua kaki seperti itu, ya sudah, enggak usah dihitung saja oleh koalisi. Anggap saja kehadiran Demokrat itu untuk memenuhi administratif. Lanjutkan saja dengan kekuatan yang ada bersama PKS dan PAN," ujar Hendri.

• Tanggapi Tudingan Demokrat Bermain 2 Kaki, Imelda Sari Tegaskan Partainya Dukung Prabowo-Sandiaga

Sanksi politik semacam ini dinilai perlu.

Pasalnya, kebijakan Demokrat memberikan dispensasi bagi kadernya yang 'menyeberang' mendukung Jokowi-Ma'ruf tidak memberikan pendidikan etika politik yang baik bagi masyarakat.

Apabila memang Partai Demokrat mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga, maka seharusnya ada sanksi bagi kadernya yang tidak mengikuti kebijakan itu.

Hendri juga berpendapat, masih ada waktu bagi Demokrat untuk membuktikan diri bahwa partainya mendukung penuh Prabowo-Sandiaga, meskipun kebijakan dispensasi bagi kader yang mendukung Jokowi tetap dilakukan.

"Apakah SBY mau memperjuangan Prabowo sebagai presiden ke kadernya? Kita tunggu saja. Termasuk apakah AHY nanti masuk ke dalam tim suksesnya? Kita juga tunggu saja," ujar Hendri.

• Tidak Ada Sanksi Bagi Kader Demokrat yang Nyatakan Dukungan ke Jokowi, Ini Tanggapan Gerindra