Breaking News:

Gejolak Rupiah

Gejolak Rupiah, JK Sebut Adanya Kemungkinan Evaluasi Kebijakan Subsidi

Selain kemungkinan evaluasi subsidi, JK juga memberikan penjelasan terkait langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi gejolak rupiah.

Penulis: Qurrota Ayun
Editor: Mohamad Yoenus
Grafis Tribunwow/Kurnia Aji Setyawan
Jusuf Kalla 

TRIBUNWOW.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan adanya kemungkinan evaluasi kebijakan subsidi sebagai akibat dari gejolak nilai tukar rupiah yang sedang terjadi saat ini.

Namun, JK menyebut belum membuat rincian subsidi apa yang akan dievaluasi, dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, Senin (10/9/2018).

“Kemungkinan juga mengurangi pengeluaran secara memanfaat bagaimana subsidi bermanfaat kepada masyarakat yang membuthkan bukan kepada yang tidak membutuhkan,” jelas JK.

Selain kemungkinan evaluasi subsidi, JK juga memberikan penjelasan terkait langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi gejolak nilai tukar rupiah.

Sri Mulyani Sebut Pelemahan Rupiah Naikkan Pendapatan Negara Rp 4,7 Triliun

Pemerintah akan meminta Bank Indonesia (BI) menjaga kurs rupiah dengan terus melakukan intervensi ke pasar uang.

Tujuannya agar nilai tukar rupiah tidak anjlok.

“Itu memang tugas Bank Indonesia seperti itu. Menjaga kurs,” ujar JK.

Langkah kedua adalah pemerintah menerapkan kebijakan mandatori biodiesel 20 persen (B20).

Tujuan kebijakan ini untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan dinilai mampu menekan impor migas.

Sedangkan langkah ketiga adalah dengan mengurangi jumlah impor.

Untuk mengendalikan jumlah impor, pemerintah menaikkan tarif impor barang konsumsi.

Sandi Sebut Tempe Sekarang Setipis ATM, Gerindra: Kita Kritisi Agar Pemerintah Bangun dari Tidurnya

Permintaan akan barang impor bisa menyebabkan bertambahnya permintaan valuta asing dan membuat rupiah semakin tertekan.

Kenaikan tarif impor akan menyebabkan harga barang impor menjadi lebih mahal dan membuat orang lebih memilih barang produksi dalam negeri.

“Karena mahal, orang akan memilih produk dalam negeri, itu dasar berpikirnya,” jelas JK.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah resmi merilis kebijakan tarif impor baru guna mengendalikan laju impor barang konsumsi pada PPh pasal 22.

Ekonom Sebut Rupiah Masih Bisa Tertekan karena Isu Eksternal

Diwartakan dari Kontan.co.id, Rabu (5/9/2018), tarif pajak Barang Mewah (BM) naik dari yang sebelumnya berada di range 10 hingga 50 persen, kini disamakan menjadi 50 persen sesuai dengan PPh pasal 22.

Pemerintah juga mengeluarkan instrumen tambahan yakni menaikkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil mewah.

Kenaikan PPnBM ini mencapai 10 hingga 125 persen, dari sebelumnya 2,5 hingga 7,5 persen.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani memaparkan mobil mewah akan dikenakan biaya impor baru sehingga harganya menjadi tiga kali lipat dari harga asli di negara asalnya, dikutip dari Kompas.com, Kamis (6/9/2018).

Diminta Batasi Impor Beras bila Terpilih, Prabowo: Negara Kita Luas, Harusnya Bisa Swasembada Pangan

“Jadi kalau mobil mewah masuk sini, mereka harus membayar 125 persen (PPnBM) ditambah bea masuk 50 persen, PPn 10 persen, ditambah PPh 10 persen, kira-kira hampir dikenakan 190 persen dari harganya,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menuturkan adanya kebijakan ini diharapkan bisa mengurangi laju impor mobil mewah di Indonesia.

Ia menunjukkan data total nilai mobil impor utuh dari bulan Januari hingga Agustus 2018 mencapai 87,88 juta dolar Amerika Serikat (AS).

Angka tersebut menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 41,94 juta dolar AS.

Kebijakan tarif impor ini diterapkan untuk merespon kondisi perekonomian Indonesia saat ini. (TribunWow.com/ Qurrota Ayun)

ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved