Dahnil Anzar: Melarang Rakyat Komentari tentang Kondisi Ekonomi Itu Keterlaluan

Tidak mudah memang stop rezim impor, krn telah berlangsung dlm waktu yg panjang, maka harus dimulai harusnya sejak teks stop impor itu dibacakan ketika kampanye dulu, bukan justru membiarkan ugal2an dilakukan menteri yg tuannya ketum Parpol, bkn Pak Presiden," tulis Dahnil Anzar.

Diberitakan sebelumnya, merespon kondisi perekonomian Indonesia, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto memfinalisasi kebijakan pembatasan impor terhadap ratusan produk atau bahan baku.

Pemerintah juga mengeluarkan instrumen tambahan yakni menaikkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil mewah.

Kenaikan PPnBM ini mencapai 10 persen hingga 125 persen, dari sebelumnya 2,5 persen hingga 7,5 persen.

Seperti dikutip TribunWow.com dari Kontan.co.id, Rabu (5/9/2018), tarif pajak Barang Mewah (BM) naik dari yang sebelumnya berada di range 10 hingga 50 persen, kini disamakan menjadi 50 persen sesuai dengan PPh pasal 22.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sebagai satu di antara beberapa komponen pertumbuhan, ekspor diperkirakan akan terpengaruh dari sentimen eksternal.

Sentimen eksternal ini yakni perkiraan pertumbuhan volume perdagangan dunia yang tumbuh tidak setinggi tahun sebelumnya sehingga menjadi tantangan dalam kinerja ekspor.

“Ekspor kita cukup tinggi namun impor kita juga tinggi. Tahun depan relatif lebih lemah karena ada risiko ini,” katanya di kawasan GBK, Senayan, Kamis (16/8/2018).

Untuk itu, pertumbuhan ekspor tahun 2019 ditargetkan sebesar 6,6%.

Hingga semester I-2018, ekspor hanya tumbuh sebesar 6,9%.

• Ekonom UI: Pencabutan Subsidi BBM demi Selamatkan Rupiah Justru akan Timbulkan Masalah Baru

Di sisi impor, yang menjadi tantangan pada tahun depan adalah kebutuhan konsumsi dan investasi dalam negeri yang tumbuh tinggi sehingga diperkirakan akan mendorong impor.

Impor pada tahun 2019 diproyeksi tumbuh sebesar 7,4%.

Hingga semester I-2018, pertumbuhan impor tercatat sebesar 13,9%.

“Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia lebih tinggi,” ujarnya.

Selain itu Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) juga telah meminta kepada kementerian, swasta, terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar pemakaian local content ini betul-betul diperhatikan, diwartakan TribunWow.com dari situs resmi Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id, Rabu (5/9/2018).

Jokowi mengungkapkan kalau semuanya bisa menggunakan komponen dalam negeri, Jokowi meyakini, akan ada penghematan 2-3 miliar dolar Amerika Serikat (AS). (TribunWow.com/Rekarinta Vintoko)