Ditanya Dukung Siapa di Pilpres 2019, Mahfud MD: Tak Ada Pasangan yang Ideal

"Sejak awal digagas dan diajak sy menolak keras utk ikut gerakan #2019gantipresiden. Sy hanya setuju dan bersedia ikut dgn gerakan #2019pemilihanpresiden. Meski begitu gerakan itu sendiri menurut sy tak melanggar hukum. Kalau diboncengi tindakan melanggar hukum, ya hrs ditindak," tulis akun @mohmahfudmd.

• Mahfud MD Imbau agar Tidak Menggunakan Kata Jihad untuk Agenda 5 Tahunan

Sementara dirinya pun juga pernah menolak menjadi bagian dari tim sukses kampanye pasangan Jokowi dan Maruf.

Sebab, ia saat ini tengah menjabat sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Saya tidak bisa menjadi ketua timses karena saya berada di BPIP," kata Mahfud ditemui seusai memberikan pembekalan kepada caleg Partai Solidaritas Indonesia di Jakarta, Senin (20/8/2018) yang dikutip dari Kompas.com.

Mahfud merasa jabatannya di BPIP mengharuskannya bersikap netral.

Sebab, pekerjaannya berkaitan dengan ideologi Pancasila.

"BPIP ditugaskan Presiden untuk menata ideologi tentu termasuk bagaimana netralitas penyelenggara negara karena BPIP itu badan penyelenggara juga," ujarnya.

Mahfud yang sempat menjadi kandidat kuat cawapres Jokowi ini juga mengaku, sejauh ini tidak ada tawaran untuk dirinya menjadi ketua timses Jokowi-Maruf.

"Tidak ada tawaran," ujarnya.

• Tanggapi Pernyataan Ali Ngabalin, Dosen UI: 2019 Ganti Presiden Disamakan Makar Sangat Menggelikan

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya juga menolak menjadi ketua tim sukses Jokowi-Maruf.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengungkapan bahwa Presiden Jokowi meminta Kalla untuk menjadi ketua tim sukses.

Masalahnya, jika Jokowi cuti kampanye, dirinya harus menjalankan tugas presiden.

"Pak Jokowi itu mintanya (agar JK jadi) ketua tim sukses, tapi setelah berbicara dengan Bu Mega dan lain-lain, Pak JK memberitahukan bahwa secara teknis susah pemerintah siapa yang jalankan?" ujar Sofjan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

JK, kata Sofjan, menilai bila seorang wapres ikut masuk di tim pemenangan kampanye 2019, sama saja dua pimpinan negara, presiden dan wakil presiden, ikut turun langsung di pilpres.

Pemerintahan harus tetap berjalan dan perlu ada yang mengendalikan secara langsung.

Oleh karena itu, kata dia, Kalla memilih ingin fokus sebagai wapres dan menolak tawaran jadi ketua tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin.

"Jadi Pak JK ingin konsentrasi ke pemerintahan dulu, ya terutama pelaksanakan rencana dari semua rencana Pak Jokowi itu dan Pak JK ini.

Mengenai ekonomi terutama," kata dia. (TribunWow.com/Tiffany Marantika)