Merespons Kondisi Perekonomian Indonesia, Kebijakan Impor akan Direvisi

TRIBUNWOW.COM - Merespon kondisi perekonomian Indonesia, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto memfinalisasi kebijakan pembatasan impor terhadap ratusan produk atau bahan baku.

Dilansir TribunWow.com dari situs resmi Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id Selasa (4/9/2018), hal tersebut diungkap saat sejumlah menteri bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/9/2018) pagi.

“Finalisasinya besok, bisa lebih bisa kurang dari 900 (produk),” kata Airlangga.

• Tanggapan Menkeu Sri Mulyani saat Diprotes Anggota DPR soal Rupiah yang Terus Melemah

Airlangga mengungkapkan pemerintah akan memilih jenis produk termasuk bahan baku, barang antara, atau barang hilir yang akan dibatasi impornya.

“Kalau ada bahan di dalam negeri pasti dibeli industri. Ini working capital maupun dari segi efisiensi,” terang Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga sedang mengkaji kemampuan industri untuk melakukan substitusi bahan.

Hal ini karena untuk membuat pabrik di dalam negeri perlu waktu beberapa tahun.

• Faizal Assegaf: Gejolak Rupiah Masih dalam Batas Wajar

Namun demikian, Airlangga Hartarto mengisyaratkan belum akan ada sanksi bagi industri yang belum memakai bahan lokal.

“Kita enggak akan berikan sanksi. Kalau investasi justru insentif yang didorong,” ungkap Airlangga.

Diwartakan TribunWow.com dari Kontan.co.id, Selasa (4/9/2018), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai komoditas yang akan dibatasi impornya akan diumumkan pada Rabu (5/9/2018) atau Kamis (6/9/2018).

Pemerintah akan mengenakan tarif baru Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor pada 900 komoditas barang impor konsumsi. (TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)