Jubir PSI Dedek Prayudi: Indonesia Bukan Sedang Krisis Ekonomi, tapi Darurat Korupsi

TRIBUNWOW.COM - Juru Bicara PSI Dedek Prayudi menanggapi polemik antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI dan politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter, @Uki23, yang diunggah pada Selasa (4/9/2018).

Mulanya, Dedek Prayudi mentautkan pemberitaan terkait persoalan KPU DKI dengan Mohamad Taufik.

• Mantan Panglima TNI Sebut Kasus Korupsi di Malang Jadi Contoh agar Tak Loloskan Bacaleg Eks Koruptor

Diberitakan, sumber perseteruan keduanya adalah Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif.

Terkait hal itu, Dedek Prayudi memberikan tanggapannya.

Menurut pria yang akrab disapa Uki ini, Indonesia bukan sedang krisis ekonomi, namun sedang darurat korupsi.

"Indonesia bukan sedang krisis ekonomi, tapi Indonesia sedang darurat korupsi," kicau Uki.

Seperti dikutip dari Kompas.com, dalam PKPU, mantan narapidana korupsi dilarang ikut dalam proses pileg.

Taufik sebagai orang yang menyandang status itu terjegal dengan aturan tersebut.

Benar saja, saat pengumuman daftar calon sementara, KPU DKI menetapkan Taufik tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon anggota legislatif DPRD DKI Jakarta.

Adu kuat pun dimulai, Taufik menggugat KPU DKI melalui Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta.

Berikut fakta-faktanya:

1. Taufik menang

Rangkaian sidang ajudikasi atas gugatan Taufik di Bawaslu akhirnya sampai pada putusan akhir.

Bawaslu membuat kesimpulan bahwa Taufik memenuhi syarat sebagai bakal calon anggota DPRD DKI Jakarta dalam Pemilu 2019.

Taufik merasa bersyukur dan berterima kasih dengan Bawaslu atas putusan itu.

"Saya mengapresiasi kerja Bawaslu yang tidak takut tekanan. Dia berpedoman dengan UU dan saya memang dari awal meyakini bahwa PKPU itu bertentangan dengan UU. Sesuatu yang bertentangan mestinya tidak boleh terjadi," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (3/9/2018).

Taufik memang menilai PKPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

UU tersebut menyatakan, seorang eks narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

• Mardani Ali Sera Berpendapat Selama Belum Ada Putusan MA, Mantan Koruptor Dilarang Nyaleg

2. KPU DKI tak gubris putusan Bawaslu

Atas putusannya, Bawaslu DKI Jakarta memerintahkan KPU DKI Jakarta untuk melaksanakan putusan terhitung 3 hari setelah dibacakan.

KPU DKI harus memasukkan nama Taufik ke dalam daftar calon legislatif. Namun, KPU DKI memilih berpedoman kepada KPU RI.

Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos mengatakan KPU RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 991 Tahun 2018.

Isinya, KPU di daerah diminta menunda keputusan mengenai bakal caleg eks-napi korupsi itu sampai ada putusan Mahkamah Agung.

Saat ini, proses uji materi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Legislatif di Mahkamah Agung masih berlangsung.

"Ada surat edaran KPU RI Nomor 991 Tahun 2018 bahwa kami diminta untuk menunda pelaksanaan putusan Bawaslu provinsi sampai keluar putusan uji materi MA terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018," ujar Betty.

Salah satu pihak yang mengajukan judicial review atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 adalah Taufik juga.

• Bawaslu Loloskan Eks Napi Koruptor Maju Jadi Caleg, Arsul Sani: Dari Perspektif Hukum Tidak Keliru

3. Taufik ancam gugat lagi

Sebelum KPU DKI mengutarakan keputusannya untuk menunda putusan, Taufik sudah ancang-ancang menentukan sikap.

Dia tidak akan tinggal diam jika KPU DKI tidak melaksanakan putusan Bawaslu.

Kata dia, undang-undang juga mengatur bahwa lembaga KPU wajib menjalankan putusan Bawaslu.

Jika KPU DKI berkeras, Taufik mengaku tidak akan capek menggugat lagi.

"Dalam UU Pemilu, keputusan Bawaslu itu wajib dilaksanakan oleh KPU. Kalau enggak melaksanakan, ya kita gugat lagi ke perdata ke DKPP, terus saja kita gugat," ujar Taufik.

Bagi Taufik sendiri, ada tujuan tersendiri di balik sikapnya yang pantang mundur menentang KPU DKI.

Dia ingin mengingatkan kepada KPU bahwa sikap yang mereka buat melanggar hak seseorang.

Selain itu juga bertentangan dengan undang-undang. (TribunWow.com/Rekarinta Vintoko)