Laode Syarif Tanggapi Bacaleg Eks Koruptor, Fahri Hamzah: KPK Kenapa Banyak Orang Nggak Pensiun?
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah memberikan komentar terkait pernyataan dari Laode M Syarif selaku wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penulis: Tiffany Marantika Dewi
Editor: Astini Mega Sari
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah memberikan komentar terkait pernyataan dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif terkait bakal calon legislatif (caleg) yang berasal dari mantan koruptor.
Melalui Twitter @FahriHamzah, Fahri mempertanyakan sikap KPK yang banyak anggotanya tidak lekas pensiun.
"Sama dengan di @KPK_RI kenapa banyak orang Gak pensiun2 ya?" tulis Fahri Hamzah, Sabtu (1/9/2018).
Fahri juga mentautkan berita dari Kompas.com soal penyataan Laode.
Laode menyatakan, pihaknya dari awal mendukung Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks napi kasus korupsi, terorisme, dan narkoba menjadi caleg.
• Ferry Mursyidan Membelot ke Kubu Prabowo-Sandiaga, Surya Paloh Beri Tanggapan
Hal itu dikatakan Laode menanggapi keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meloloskan sejumlah calon legislatif (caleg) berstatus mantan narapidana kasus korupsi.
“Memangnya partai politik kekurangan kader apa sampai misalnya mencalonkan lagi yang mantan napi koruptor,” ujar Laode di Pulau Ayer, Kepulauan Seribu, Sabtu (1/9/2018).
Namun, kata Laode, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk ikut campur pada aturan tersebut.
Menurut dia, aturan untuk melarang eks napi kasus korupsi merupakan ranah penyelengara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu.
“Saya tidak bisa mencampuri urusan Bawaslu, penilaian Bawaslu membolehkan,” kata Laode.
KPK, lanjut Laode, sebelumnya telah melakukan kajian mengenai partai politik.
“Kami menyoroti beberapa hal salah satunya sistem transparansi keuangan supaya mereka (parpol) me-manage keuangan partai dengan profesional, akuntabel dan transparan,” ujar Laode.
• Ronnie Higuchi Rusli Sebut ada 6 Bank yang Paling Aman, Kementrian Keuangan Beri Tanggapan
“Kedua,soal kadarisasi harus dilatih, di-train, dan betul-betul dari bawah nggak boleh ujug-ujug nggak pernah ikut parpol karena banyak uang misalnya diusul jadi calon legislatif,” tabah dia.
Kode etik dan disiplin partai politik juga mesti ditegakkan.
Menurut Laode, jika kader parpol melakukan perbuatan yang bertentangan dengan etik dan telah diputus di pengadilan seharusnya diberi sanksi hukuman.
