Ali Ngabalin: Gerakan '2019GantiPresiden' adalah Provokasi untuk Tidak Memilih Jokowi

TRIBUNWOW.COM - Staf Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin ‎menilai, gerakan '#2019GantiPresiden' tidak mendidik masyarakat, dan lebih mementingkan keinginan kelompok tertentu saja.

Ali Mochtar Ngabalin menjelaskan, '#2019GantiPresiden' memiliki arti pada 1 Januari 2019‎ pukul 00.00 WIB, Presiden Indonesia harus diganti, padahal kontestasi Pilpres terjadi pada April 2019.

"‎Jadi kalau mau berkuasa enggak apa-apa, tapi jangan kebelet, tidak memberikan pendidikan kepada masyarakat, itu yang saya keberatan," tutur Ali Mochtar Ngabalin di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

• Beredar Video Jokowi Nonton Laga Timnas Indonesia Vs Uni Emirat Arab di Pos Polisi

Menurut Ali Mochtar Ngabalin, semua yang berkaitan dengan kepentingan orang untuk meraih kekuasaan, memiliki aturan tersendiri, dan bukan dengan membuat gerakan tagar mengganti presiden yang dikemas dalam pengajian ataupun tablig akbar.

"‎Itu sesungguhnya adalah provokasi kepada masyarakat untuk jangan memilih Pak Jokowi ketika kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden," ucap Ali Mochtar Ngabalin.

‎Politikus Partai Golkar itu mengatakan, kebebasan berpendapat memang dijamin dalam UUD 1945 pasal 28e, tetapi undang-undang tersebut memiliki turunannya, yaitu UU Nomor 9 Tahun 1998.

• Refly Harun: Hukum-hukum Terkait Tagar 2019GantiPresiden dan Jokowi2Periode Harusnya Bisa Diterapkan

‎"Ada aturannya, ada sanksinya, pasal 8 itu menjelaskan ada 5 poin di antaranya, menghargai perbedaan yang ada, menjaga persatuan, dan lain-lain. Jadi kalau Anda datang ke daerah dan mengganggu orang di daerah itu, dia berhak mempunyai kewenangan untuk menolak Anda, bahkan harus diusir keluar seperti di Surabaya itu, karena itu mengacau," paparnya.‎ (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ali Ngabalin: Kalau Mau Berkuasa Nggak Apa-apa, Tapi Jangan Kebelet