Aburizal Bakrie: Kami Imbau Aktivis Gerakan 2019 Ganti Presiden Tetap Bergerak pada Koridor

TRIBUNWOW.COM - Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie memberikan komentar terkait gerakan 2019 ganti presiden yang kembali diperbincangkan setelah mendapatkan pengadangan.

Hal ini disampaikan Aburizal melalui Twitter miliknya, @aburizalbakrie, Senin (27/8/2018).

Aburizal mengatakan, walaupun partainya adalah partai pertama yang menyatakan dukungan pada Joko Widodo (Jokowi), namun dirinya menolak keras cara premanisme yang dilakukan pada kelompok gerakan 2019 ganti presiden.

Ia juga memberikan imbauan agar gerakan tersebut tetap bergerak dalam koridor dan peraturan perundangan dengan cara santun, bermartabat dan patuh pada hukum.

Berikut ini tweet dari Aburizal yang dirangkum oleh TribunWow.com.

• Harapan Sandiaga Uno untuk Calon Penggantinya di Kursi Wagub DKI Jakarta

"Saya ditanya mengenai pendapat saya tentang represi atas gerakan #2019GantiPresiden
Berikut jawaban saya:

Meski Partai Golkar adalah yang paling pertama dan terdepan mendukung @jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya selama dua periode akan tetapi kami menolak dg keras cara2 represif dan premanisme terhadap gerakan #2019GantiPresiden tersebut.

Karena kebebasan menyatakan pendapat dijamin dan diatur oleh undang-undang.

Pelarangan Neno Warisman untuk menghadiri acara deklarasi di Pekanbaru dan pengepungan terhadap @AHMADDHANIPRAST di Surabaya misalnya, yang dilakukan dengan cara represif dan membiarkan tindakan premanisme, adalah tidak sejalan dengan iklim demokrasi yang sedang kita bangun.

Serta tidak menunjukkan netralitas aparat dalam mengayomi masyarakat.

Cara2 seperti ini justru merugikan Pak @jokowi dan tidak menggambarkan cara mendukung yg baik &benar.

Seyogyanya meskipun berbeda pilihan tetapi harus saling menghargai & menghormati kebebasan berpendapat.

Karena itu kami juga menghimbau kepada aktivis #2019GantiPresiden untuk tetap bergerak dalam koridor peraturan perundangan dengan cara-cara santun, bermartabat dan kepatuhan terhadap hukum.

Tidak pelu mengeluarkan ucapan atau tindakan2 provokatif, yang akan memperkeruh suasana

Aparat juga hendaknya memberikan pembelajaran demokrasi kepada masyarakat dengan tidak memihak, dan dapat memfasilitasi serta mengatur masing-masing unjuk-pendapat sehingga terhindar dari konflik di lapangan.

Saya yakin tahun 2019 nanti merupakan pesta demokrasi yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan jangan sampai cara-cara represif dan provokatif menodai ajang pesta demokrasi tersebut.

Mari kita sama-sama saling menjaga aset bangsa terbesar kita yaitu demokrasi agar tidak rusak dan ternoda oleh tindakan provokatif dan represif," tulis Aburizal.

• Pengamat Politik Sebut Gerakan 2019 Ganti Presiden sebagai Makar hingga Wacana Politik Terburuk

Sementara itu, hal berbeda dilontarkan oleh mantan ketua Mahkamah Konsitusi (MK), Jimly Assidiqie.

Jimly menganggap kampanye tersebut sama dengan menyebar kebencian terhadap presiden yang sedang menjabat, yakni Joko Widodo.

Dalam akun media sosial itu, Jimly menyebut bahwa gerakan itu jelas menyebar kebencian kepada Presiden yang sedang menjabat, sebelum waktu kampanye pilpres yang resmi.

Meski demikian, menurut Jimly, penegak hukum yang menangani gerakan #2019GantiPresiden itu perlu bersikap hati-hati.

Polisi diminta mengedepankan netralitas dalam penegakkan hukum.

"Ya, tapi aparat negara seperti Polri juga harus mampu memperlihatkan diri benar-benar jadi alat negara yang adil dan tidak memihak," kata Jimly kepada Kompas.com, Minggu (26/8/2018).

• Jimly Assidiqie Tanggapi Gerakan 2019 Ganti Presiden, Ferdinand: Sedih Dengar Prof Bidang Hukum Ini

Sebelumnya, gerakan #2019GantiPresiden mendapat penolakan.

Gerakan itu juga sempat dilarang digelar oleh kepolisian.

Salah satunya, ratusan massa yang menolak acara Deklarasi Ganti Presiden 2019 di Surabaya, Jawa Timur, sampai turun ke jalan pada Minggu pagi.

Mereka mengepung Hotel Majapahit Surabaya di Jalan Tunjungan tempat Ahmad Dhani menginap.

Massa sengaja menggelar aksi di depan hotel tersebut untuk menghadang agar Ahmad Dhani tidak bisa keluar dan bergabung dengan massa aksi deklarasi.

Sebelumnya, gerakan serupa yang dipimpin oleh aktivis Neno Warisman di Bandara Hang Nadim, Batam, juga mendapat penolakan dari masyarakat.

Terakhir, Neno juga ditolak sekelompok orang ketika hendak melakukan aksi di Pekanbaru, Riau.

Setelah tertahan lebih kurang delapan jam di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Riau, akhirnya Neno kembali ke Jakarta. (TribunWow.com/Tiffany Marantika)