Tanggapi Pernyataan Ariel Heryanto, Sudjiwo Tedjo: Di Sini Krisis Berat, Warga Saling Tikam

TRIBUNWOW.COM - Budayawan Sudjiwo Tedjo turut memberikan tanggapan atas pernyataan akademisi, Ariel Heryanto.

Tanggapan itu diberikan Sudjiwo Tedjo melalui Twitter miliknya, @sudjiwotedjo, Jumat (24/8/2018).

Mulanya, Ariel Heryanto melalui Twitter @Ariel_heryanto menuliskan keadaan politik pemerintahan di Australia.

Krisis politik yang dialami Australia mengakibatkan para petinggi saling tikam, namun masyarakatnya tidak turut andil.

Menurut Ariel, hal ini dikarenakan masyarakat telah jemu dengan para petinggi politik mereka.

• Ini Daftar Menteri di Indonesia yang Tersandung Kasus Korupsi

"Politik pemerintahan pusat di Australia krisis berat. Para petinggi saling tikam.

Tapi yang menarik: masyarakat pada umumnya gak ikut2an baku-hantam.

Kehidupan sehari2 berlangsung seperti biasa. Kesan saya kebanyakan penduduk muak dengan para politikus di papan atas," tulis Ariel, Kamis (23/8/2018).

Menanggapi hal itu, Sudjiwo pun mengatakan jika apa yang dikatakan Ariel merupakan sindiran untuk politik pemerintahan di Indonesia.

Karena politik pemerintahan di Australia berkebalikan dengan kondisi di Indonesia.

Sudjiwo mengatakan jika masyarakat Indonesia saling tikam soal politik.

Namun, para petinggi tidak turut dalam permasalahan tersebut dan justru salin menjalin kerukunan antar politik.

Hal ini pun disebutkan Sudjiwo jika para petinggi politik pemerintahan itu sudah jemu dengan rakyat.

• Ferdinand Beri Tanggapan terkait Larangan Membawa Uang Kertas Asing Lebih dari 1 Miliar

"Mungkin maksud Prof Ariel di Indonesia sebaliknya. Masyarakat di sini krisis berat.

Para warga saling tikam. Tapi yg menarik: Para petinggi umumnya gak ikut2an baku-hantam.

Para petinggi umumnya rukun. Mereka sudah muak dgn masyarakat," tulis Sudjiwo Tedjo.

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, aktivis media sosial Permadi Arya (Abu Janda) menanggap bahwa perang antara kubu pemerintah dan oposisi sudah berlangsung setelah Pemilu Presiden tahun 2014, dan dirinya hadir untuk menangkal buzzer anti-pemerintah.

Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) pada Selasa, 21 Agustus 2018 dengan tema 'Kampanye Belum, Perang Socmed Sudah Dimulai'

Abu Janda yang pro-pemerintah berpendapat, dia hadir karena menangkis buzzer anti-pemerintah.

• Pakar Hukum Tata Negara: Calon Menteri Harusnya Discreening KPK untuk Melihat Potensi Korupsi

Ia pun menyayangkan langkah para buzzer anti-pemerintah yang mendeskreditkan pemerintah dengan hoax dan ujaran kebencian.

"Saya bisa eksis karena menangkis buzzer anti-pemerintah. Bahwa buzzer ini sudah membangun opini dan narasi dengan upaya mendiskreditkan pemerintah. Sayangnya menggunakan hoax dan hate speech," kata Abu Janda.

Abu Janda lantas membeberkan beberapa isu hoax yang selama ini diembuskan, yakni soal kebangkitan PKI.

Menurutnya, isu kebangkitan PKI adalah hoax.

Sebab jika benar ada maka TNI Polri pasti akan bertindak.

"Hampir setiap bulan menangkap teroris. Ini polisi dan TNI punya wewenang menangkap PKI. Tidak ada anggota PKI ditangkap. Kalau percaya ada 15 juta PKI, sama saja menghina kedua institusi negara," katanya.

Kemudian mengenai opini Presiden Joko Widodo disebut raja utang juga adalah hoax.

• Rupiah Melemah, Ferdinand Hutahaean: Akhirnya Rakyat yang Korban

Menurutnya, sebelum pemerintahan Jokowi utang Indonesia sudah mencapai Rp3.700 triliun.

“Utangnya Pak Jokowi juga jelas membangun infrastruktur, bukan mangkrak," katanya.

Isu lain yang ia sebut hoax adalah isu mengenai banyaknya tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia dan rezim pemerintahan Jokowi adalah anti-Islam.

Padahal, kata Permadi, isu maraknya TKA sudah dibantah oleh Kementerian Tenaga Kerja.

Terkait radikalisme ulama, Abu Janda menyebut hal tersebut adalah hoax.

"Itu gara-gara ada satu ustaz yang melakukan kriminal, padahal cuma satu ustaz, dan 10 ribu ustaz aman," ujar Abu Janda.

Ia pun bercerita mengenai maraknya perang di media sosial selama empat tahun ini.

Bahkan, sebutan cebong untuk pendukung Jokowi dan kampret sebutan pendukung oposisi dibuat melalui media sosial.

• Tak Diizinkan Mengisi Diskusi dengan Rocky Gerung, Ratna Sarumpaet: Rezim Panik

"Itu asal-muasal cebong karena, maaf ya, Pak Jokowi disebut Jokodok, dan anaknya disebut cebong," katanya.

Sedangkan untuk julukan kampret dianalogikan pikiran para pendukung oposisi yang selalu memandang buruk pemerintahan Jokowi.

"Kampret kan tidurnya kebalik, jadi otaknya kebalik, mikirnya kebalik, akalnya kebalik. Pak Jokowi bagus dibilang jelek," ujarnya.

Ia tak memungkiri bahwa kedua pihak, pendukung pemerintah Jokowi dan oposisi, banyak menebar hoax di media sosial selama empat tahun terakhir.

Maka seharusnya polisi bertindak tegas, apalagi saat ini sudah memasuki tahap Pilpres yang makin parah penyebaran hoax di media sosial. (TribunWow.com/Tiffany Marantika)