Kontroversi Permintaan Jokowi ke TNI/Polri, Teddy Gusnaidi: Mereka Tak Punya Jawaban atas Tudingan

TRIBUNWOW.COM - Politisi PKPI, Teddy Gusnaidi angkat bicara terkait permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Polri dan TNI untuk mensosialisasikan keberhasilan program pemerintah kepada masyarakat.

Pernyataan Teddy ini diunggah melalui akun Twitter miliknya, @TeddyGusnaidi, Sabtu (25/8/2018).

Menurut Teddy, permintaan Jokowi sangat lumrah dan tidak melanggar apapun.

Teddy menilai jika para politikus tidak memiliki bukti saat menyalahkan Jokowi.

• Presiden Beberkan Fakta tentang Foto Anak Muda Bergaya Punk yang Mirip dengan Sosok Jokowi Muda

Pasalnya, menurut Teddy, para politikus tersebut tidak bisa menunjukkan aturan apa yang ditabrak Jokowi.

Teddy menambahkan, sosialisasi yang dilakukan oleh alat negara sudah dilakukan oleh negara sejak dahulu.

Ia mencontohkan, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), TNI pernah diminta untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kenaikan harga bensin.

Lebih lanjut, Teddy mengatakan jika TNI berfungsi sebagai penangkal, penindak dan pemulih.

Diterjemahkan oleh Teddy, TNI bisa turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan fakta, menangkal hoax, dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

Berikut ini kicauan lengkap Teddy Gusnaidi.

• Alasan Polisi Tak Izinkan Diskusi Rocky Gerung dan Ratna Sarumpet di Bangka Belitung

"1. Kemarin saya tantang dengan bertanya, Dimana salahnya ketika Jokowi meminta TNI-Polri Sosialisasikan Kinerja Pemerintah ke Masyarakat? Saya kemudian tambahkan, Bodoh jika ada yang menyalahkan hal itu, Benci boleh, bodoh jangan.

2. Tantangan saya dijawab dengan berbagai jawaban bodoh dan ngawur. Tapi semua jawaban itu tidak ada satupun bisa membantah, bahkan para politikus Partai yang berkoar-koar menyalahkan Jokowi diam. Mereka ternyata tidak punya jawaban atas tudingan konyol mereka. Penyakit gak tuh?

3. Mereka bilang bedakan sama alat pemerintah, melanggar UU dan konstitusi, mengacak sistem kenegaraan, kampanye, marketing, humas, politik praktis, dwi fungsi dsbnya. Tapi ketika saya tanya lagi dimana aturan yang menyalahkan? diam semua.. termasuk para politikus ngawur itu.

4. Saya jelaskan dengan dua hal ya.., pertama fakta dilapangan, soal sosialisasi yg dilakukan alat negara ke masyarakat itu sudah dilakukan dari dulu dan tdk ada masalah. Contoh di zaman SBY, TNI pun pernah diminta memberikan pemahaman ke masyarakat terkait kenaikan harga bensin.

• Ketua Bawaslu Bersikukuh Minta Kesaksian Andi Arief Terkait Dugaan Mahar Politik

5. Dan di zaman digital ini, menemukan berita TNI-Polri turun memberikan sosialisasi ke masyarakat banyak. Tinggal dicari saja. Ini tidak pernah jadi masalah, tapi menjelang Pilpres jadi masalah dan yang mempermasalahkan ternyata tidak punya kemampuan intelektual sama sekali.