Tanggapi Pernyataan Pramono Anung, Rachland Nashidik: Dana Bantuan yang Dicairkan, Bukan Dianggarkan

TRIBUNWOW.COM - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat menanyakan terkait pencairan dana bantuan untuk korban gempa di Lombok, NTB.

Hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter @RachlanNashidik yang ia tulis pada Kamis (23/8/2018).

Dalam cuitan tersebut, Rachland Nashidik menanyakan soal pencairan dana 38 miliar rupiah untuk para korban.

Bahkan Rachland mengaku tidak mempersoalkan dana yang dianggarkan, melainkan dana yang dicairkan.

"Bung @pramonoanung, saya bertanya, bukan bikin pernyataan. Apakah benar sejauh ini pemerintah cuma mengucurkan Rp. 38 M? Mengucurkan, artinya dana yang sudah dicairkan -- bukan dana yang masih dianggarkan," tulisnya.

• Refly Harun: Kalau Semua Jadi Timses dan Saling Menjatuhkan, Siapa yang Menjaga Kewarasan Publik?

Sebelumnya, Rachland Nashidik melalui akun Twitternya, mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan penanganan gempa di Lombok.

Tak hanya itu, melalui Cuitan yang ia unggahnya pada Selasa (21/8/2018), Rachland mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan pelaksanaan pertemuan tahunan IMF-World Bank Summit.

Rachland mengatakan seharusnya Presiden Jokowi menunjukkan aksi-aksi simbolik yang mengekspresikan empati.

"Bila benar sejauh ini Presiden Jokowi hanya mengucurkan Rp.38 Miliar bagi bencana di NTB, maka ia sedang memamerkan kekosongan sensitivitas, empati, tanggungjawab, sense of urgency dan rasa keadilan di dalam kepemimpinannya.

Negara tak hadir bagi rakyatnya yang sedang berduka.

Saya mendesak Presiden Jokowi membatalkan IMF-World Bank Summit yang akan diselenggarakan di Bali. Tak pantas dan seluruhnya salah untuk mendahulukan perhelatan seharga hampir Rp 1 Triliun di sebelah penderitaan saudara-saudara kita di NTB yang lebih membutuhkan perhatian.

Saya juga mendesak, sambil kita menuntaskan janji menyelenggarakan Asian Games, panitia mengibarkan bendera merah putih di setengah tiang di semua cabang pertandingan. Sebagai tanda bangsa sedang berduka dan ungkapan solidaritas dengan saudara-saudara kita di NTB.

• Jokowi Minta Perwira TNI/Polri Sosialisasi Program Pemerintah, Suryo Prabowo Beri Tanggapan

Bila Presiden Jokowi menilai "pariwisata" adalah kepentingan yang lebih besar dibanding keperluan menetapkan status "bencana nasional" di NTB, setidaknya Presiden dapat melakukan aksi-aksi simbolik yang mengekspresikan empati. Jangan business as usual.

Presiden perlu mengingat kuat-kuat, tugas dan tanggungjawabnya bukan hanya menanggulangi bencana di NTB dengan menempatkan korban pada fokus perhatiannya yang utama. Presiden juga harus mengaktifkan perasaan sebangsa, solidaritas sesama warga, fondasi kelangsungan hidup bangsa.

Saat ini kita sedang menjamu tamu dari negara-negara sahabat di Asia. Mata mereka tertuju pada kita. Presiden Jokowi harus menunjukkan: kita bangsa yang besar dan kuat karena saling mengasihi dan saling membantu. Jangan mereka menilai kita tak peduli pada saudaranya sendiri," tulis Rachland Nashidik.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membantah pernyataan sejumlah tokoh yang menyebutkan pemerintah hanya menganggarkan Rp 38 miliar dalam penanganan dampak gempa yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Melalui website resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, setkab.go.id, bantahan Pramono Anung itu disampaikan usai menghadiri acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada Siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia dan Peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

“Anggarannya Rp 4 triliun lebih, Rp 4 triliun lebih. Supaya ini tidak ditafsirkan macam-macam, anggarannya Rp 4 triliun lebih,” jelas Pramono Anung kepada wartawan.

Ia memberi contoh, untuk menggantikan rumah yang rusak, dimana terdapat tiga klasifikasi kerusakan, yaitu rusak berat, sedang dan ringan, membutuhkan anggaran yang sangat besar.

• Andi Arief akan Penuhi Panggilan Bawaslu, Kesaksiannya Jadi Penentu Nasib Sandiaga Uno

Seperti diketahui, anggaran untuk korban yang rumahnya rusak berat adalah sebesar Rp50 juta, rusah sedang Rp25 juta,dan rusak ringan Rp10 juta.

“Jadi kalau kemudian para politisi ada yang mengembangkan bahwa dananya itu Rp 38 miliar, yang bersangkutan tidak punya empati terhadap persoalan yang ada di Lombok,” ucapnya.

Meskipun mengalokasikan anggaran Rp 4 triliun lebih, Pramono Anung memastikan, jumlah tersebut bisa ditambah karena berapa jumlah yang rusak nanti yang akan ditangani.

• Amien Rais Sebut Tak Ada Diskriminasi atas Apa Pun, Teddy Gusnaidi: Enggak Percaya Dia Ngomong Gini

Dalam kesempatan ini ia juga menuturkan bahwa seharusnya ketika gempa terjadi seluruh pihak harusnya saling bersatu, bukannya malah memelintir dan sebagainya.

“Kita belajar dari bangsa-bangsa lain, seperti di Jepang, itu seharusnya kita bersatu untuk menanganai itu bukan malah kemudian menginformasikan hal yang bukan yang sebenarnya,” tuturnya. (TribunWow.com/Woro Seto)