PKS Diduga Paksa Gerindra untuk Setujui Nama Cawagub DKI, Teddy Gusnaidi: Wajib Diproses Bawaslu

TRIBUNWOW.COM - Politisi PKPI Teddy Gusnaidi membuat kultwit panjang terkait dugaan pemaksaan PKS ke Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik untuk menyetujui dua nama cawagub DKI Jakarta yang diajukan PKS.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan melalui akun Twitternya, @TeddyGusnaidi, yang ditulis pada Jumat (24/8/2018).

Mulanya, Teddy mengatakan jika telah terjadi dugaan pemberian imbalan jabatan wakil gubernur DKI Jakarta dalam proses pencalonan wakil presiden.

• Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Maruf Nyatakan Tak Utamakan Sosok dari Militer untuk jadi Ketua

Dijelaskannya, dugaan itu menyeret nama politisi Partai Gerindra M Taufik yang mengaku dipaksa oleh PKS untuk meneken surat kesepakatan yang menyatakan dua nama calon cawagub DKI yang diajukan PKS.

Teddy meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar tidak menunggu laporan dan berharap agar dugaan pemaksaan itu segera diproses.

Berikut cuitan lengkap Teddy Gusnaidi terkait dugaan pemaksaan PKS kepada M Taufik untuk menyetujui dua nama cawagub DKI Jakarta yang diajukan PKS:

"1. Blm selesai kasus dugaan mahar sandiaga ke PAN & PKS dalam proses pencalonan wapres, kini Bawaslu kembali hrs memeriksa kasus baru lagi, walaupun pelakunya masih pihak yg sama juga. Telah terjadi dugaan pemberian imbalan jabatan wakil Gubernur DKI dlm proses pencalonan wapres.

2. M. Taufik, Ketua DPD DKI Gerindra mengaku diancam dan dipaksa oleh PKS. PKS akan menarik dukungan terhadap Prabowo jika dia tidak menandatangani surat kesepakatan yang menyatakan bahwa Mardani Ali Sera dan Nurmansyah menjadi pengganti Wagub DKI yg ditinggalkan Sandiaga Uno.

3. M. Taufik terpaksa menandatangani surat pernyataan tersebut yang disodorkan Wasekjen PKS Abdul Hakim di ruang tunggu VIP KPU saat pendaftaran Capres-cawapres 2019.

4. Taufik menandatangani surat tersebut karena PKS mengancam tidak akan menandatangani surat pendaftaran Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai capres-cawapres yang tinggal beberapa jam lagi.

• Idrus Marham Beberkan 3 Alasan Mundur dari Menteri Sosial dan Partai Golkar

5. Berdasarkan Pasal 228 ayat 1 UU 7 Tahun 2017, Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Jadi bukan cuma uang saja, tapi imbalan apapun, termasuk jabatan. Artinya ini ada pelanggaran Pemilu terkait imbalan.

6. KOREKSI: Surat pencalonan Prabowo-sandi sebagai capres cawapres ditandatangani PKS setelah mendapatkan imbalan kursi Wagub DKI. M Taufik dari Gerindra menandatangani surat pernyataan sebagai imbalan agar PKS mau menandatangani pencalonan Prabowo-Sandiaga sebagai Capres & Cawapres

7. Sekali lagi saya katakan seperti sebelum2nya, Bahwa Bawaslu tdk perlu menunggu laporan, karena tanpa laporan, ini sudah menjadi temuan yg bisa diproses. Soal ancaman & paksaan itu bukan domain bawaslu, Bawaslu hanya tahu ada imbalan kursi Wagub Gubernur pada proses pencalonan.

8. M. Taufik bisa saja laporkan terjadi pengancaman dan pemaksaan dari PKS ke pihak kepolisian, itu urusan lain. Tapi yang pasti, Bawaslu harus memproses temuan ini karena terjadi transaksi antara M. Taufik ke PKS agar supaya PKS tetap mau mencalonkan Prabowo-Sandiaga.

9. Saya bicara dugaan pelanggaran pemilu, bukan karena ingin Prabowo-sandiaga tidak ikut Pemilu. Bagi saya Prabowo-sandiaga bukan pasangan calon yg kuat. Dari segi apapun mereka “cacat” dan dari segi manapun tidak ada yang layak dijual. Ini benar-benar soal penegakan aturan main.