Jokowi Minta TNI/Polri Sosialisasi Capaian Pemerintah, Ferdinand: Tak Percaya Diri Hadapi Pilpres

TRIBUNWOW.COM - Politisi Demokrat, Ferdinand Hutahaean menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta perwira TNI dan Polri untuk ikut mensosialisasikan pencapaian program kerja pemerintah selama ini.

Hal tersebut, Ferdinand Hutahaean sampaikan melalui akun Twitter @LawanPoLitikJKW pada Kamis (23/8/2018).

Ferdinand menilai bahwa Jokowi tidak memahami tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri.

Ferdinand juga menyebut apabila  Jokowi menyalahgunakan wewenang.

• Tanggapi Pernyataan Pramono Anung, Rachland Nashidik: Dana Bantuan yang Dicairkan, Bukan Dianggarkan

Menurutnya, TNI dan Polri harus netral dan presiden harus ingat sumpah dan melaksanakan sesuia undang-undang.

Bahkan, politisi Demokrat itu menilai, arahan Jokowi itu untuk kepentingan kampanye.

Lebih lanjut, Ferdinand Hutahaean menganggap jika Jokowi tidak percaya diri hadapi Pilpres sehingga harus meminta TNI/Polri mensosialisasikan capaian pemerintah.

Berikut cuitan Ferdinand Hutahaean selengkapnya:

"Presiden Jokowi tampaknya tidak mengerti tupoksi TNI POLRI. Presiden Jokowi patut diduga demi mempertahankan kekuasaannya yang rapuh, menyalah gunakan wewenang. Netralitas aparat harus dijaga sesuai UU. Presiden harus ingat sumpah yang wajib melaksakan UU.

UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur tugas dan kewenangan TNI. UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengatur tugas dan kewenangan Polisi. TNI bertugas tentang HANKAM, Polisi bertugas tentang KAMTIBMAS dan GAKKUM. Tidak ada tugas jadi juru kampanye..! Presiden hati2 melanggar UU

 Presiden Jokowi jangan membungkus pelibatan TNI POLRI dalam kampanyenya dengan narasi menjelaskan capaian kinerja pemerintah.

TNI POLRI jangan ditarik2 ke Politik, kinerja pemerintah itu identik dengan politik terlebih Jokowi maju sebagai Capres.

Sudah ada 285 jubir, apa masih kurang?

Menginstruksikan TNI POLRI Menjelaskan kinerja pemerintah oleh Presiden adalah bentuk penyalahgunaan wewenang. Semua lembaga harus tunduk pada aturan dalam UU sbg turunan dari Konstitusi. Presiden tidak boleh melanggar konstitusi dan UU. TNI POLRI tidak boleh berkampanye.

Dalam kampanye pilpres 2019, karena Jokowi adalah peserta pilpres, maka tentu narasi kampanyenya adalah terkait capaian kerjanya selama ini. Maka memita TNI POLRI menjelaskan kinerja pemerintah, sama saja menyuruh TNI POLRI jadi juru kampanye Jokowi. Ini melanggar UU dan Konstitusi.

Yang mulia presiden @jokowi , mr kita lakukan Demokrasi ini dengan adil, jujur dan transparan.

Kekuasaan itu amanah, sekeras apapun upaya kita, jika Allah tdk berkehendak mama itu tidak akan jadi.

maka jangan kita bawa bangsa ini ke dalam situasi tak menentu dengan menabraki UU. Kasihan bangsa.

Saya pikir dan duga, Jokowi semakin tak percaya diri menghadapi pilpres ini hingga harus meminta TNI POLRI kampanyekan kinerjanya. Jokowi pun patut diduga semakin panik dgn elektabilitas yg tak bertumbuh, sementara Emak emak sdh siap berperang dgn panci dan penggorengan.

Presiden Jokowi pun harus lebih banyak belajar tentang arti ALAT NEGARA. TNI POLRI itu ALAT NEGARA sesuai Konstitusi dan UU, bukan alat pemerintah apalagi alat penguasa. Saya yakin Pejabat TNI POLRI paham ttg ini, ttg ALAT NEGARA..!!"

Diketahui, Jokowi meminta perwira TNI/Polri untuk ikut mensosialisasikan pencapaian program kerja pemerintah selama ini.

• Refly Harun: Kalau Semua Jadi Timses dan Saling Menjatuhkan, Siapa yang Menjaga Kewarasan Publik?

Hal itu diungkapkan ketika berpidato di hadapan 243 orang Sekolah Staf dan Komando TNI dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggu (Sespimti) Polri di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

"Berkaitan dengan program pemerintah, kerja-kerja pemerintah yang telah banyak kita lakukan. Saya titip ke seluruh perwira, juga ikut mensosialisasikan, ikut disampaikan (ke masyarakat) pada momen-momen yang tepat untuk menyampaikan itu," ujar Jokowi yang dilansir dari Kompas.com.

Secara khusus, Jokowi menekankan pada pemerataan pembangunan yang dilaksanakan pada pemerintahannya.

Menurut dia, masyarakat harus mengetahui mengapa pemerintahannya tidak hanya fokus ke pembangunan di wilayah-wilayah padat penduduk, namun juga di pelosok-pelosok Nusantara.

"Padahal kalau mau cepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bangun saja di Jawa. Pasti cepat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tinggal nambahin sedikit-sedikit saja," ujar Jokowi.

• Amien Rais Sebut Tak Ada Diskriminasi atas Apa Pun, Teddy Gusnaidi: Enggak Percaya Dia Ngomong Gini

"Return politiknya juga lebih cepat karena enam puluh persen penduduk itu ada di Pulau Jawa. Tapi apakah itu yang mau kita lakukan? Kan tidak. Ini demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," lanjut dia.

Dalam acara silaturahim tersebut, hadir pula Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Jenderal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (TribunWow.com/Woro Seto)