Ketua MPR Kembali Jawab Pernyataan Menteri Keuangan soal Pidatonya yang Menyindir Utang Negara
Ketua MPR Zulkifli Hasan menjawab pernyataan Sri Mulyani soal pidatonya di sidang tahunan MPR RI yang menyindir soal cicilan utang pemerintah Rp 400 T
Penulis: Ananda Putri Octaviani
Editor: Wulan Kurnia Putri
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menjawab pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal pidatonya di sidang tahunan MPR RI yang menyindir soal cicilan utang pemerintah sebesar Rp 400 triliun.
"Yang menyesatkan itu Menteri Keuangan bukan ketua MPR. Ini MPR dan DPR lembaga politik, bukan lembaga sosial, ini lembaga politik. jadi ngomong politik, ini tempatnya," ucap Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/8/2018), seperti yang TribunWow.com lansir dari Kompas.com.
Zulkifli kemudian membaca catatan yang sudah disiapkannya ketika memberi keterangan kepada wartawan.
Ia menjelaskan, menteri keuangan sendiri yang menyatakan jumlah utang jatuh tempo mencapai Rp 409 triliun.
• Reaksi Andi Arief saat Dipanggil Bawaslu sebagai Saksi Dugaan Suap Mahar Politik Sandiaga Uno
"Ini pernyataan beliau lho, di APBN 2018. Akan memberatkan anggaran di tahun 2019 nanti," kata Zulkifli.
Menurut Zulkifli, menteri keuangan mengucapkan pembayaran hutang nantinya akan berat karena harus mencari sumber pembiayaan lain selain yang ada selama ini.
"Kalau rupiahnya melemah, akan nambah ini (besar hutangnya, red). Betul gak? Jadi kalau rupiah melemah, dollar menguat, nambah dia," ucapnya.
Zulkifli menjelaskan, Rizal Ramli di satu media pada Senin (20/8/2018), mempertanyakan kenapa baru bicara sekarang mengenai beratnya pembayaran utang.
"Kemarin-kemarin ke mana? Pemerintah tidak memiliki manajeman inovatif dalam membayar hutang sehingga sekarang kelimpungan ketika hutang jatuh tempo, kata Rizal Ramli," ucap Zulkifli sambil terus membaca catatannya.
"Ekonom nih, INDEF, Bima Yudhistira, juga sampaikan utang jatuh tempo adalah gabungan dari utang pemerintah sekarang dan sebelumnya. Tidak sepenuhnya warisan masa lalu," tambahnya.
Zulkifli menuturkan, Indef mengatakan utang pemerintah, misalnya, ORI 013, diterbitkan 26 oktober 2016 jatuh tempo Rp 19,6 triliun, dan ada pula SPN diterbitkan 15 Februari 2018.
"Kata Indef, pemerintah akan menambah utang baru sebesar Rp 35,9 triliun. Kalau benar itu ditambah tentu akan lebih berat dengan pertumbuhan ekonomi yang 5,3 ya. Jadi yang menyesatkan itu menteri keuangan, bukan ketua MPR," ucapnya.
Zulkifli juga menjelaskan soal utang yang ia sebut sebanyak 4x dari anggaran kesehatan.
"Anggaran 2018, anggaran kesehatan Rp 111 triliun, jadi kalau bayar utangnya Rp 409 triliun apa enggak empat kali? Empat kali kan?" kata Zulkifli.
"Hati-hati, jelaskan seterang-terangnya kepada pak Presiden, infrastruktur sudah ditunda, banyak. Padahal itu program andalan Pak Presiden Jokowi. Sudah dimoratorium. Artinya ada masalah kan? Ada 500 item tidak boleh impor, dikurangi. Itu tandanya ada masalah justru itu jangan menyesatkan, sampaikan apa adanya," ucapnya lagi.
• Sri Mulyani Mengaku Pembayaran Utang Negara Cukup Berat, Rizal Ramli: Ngapain Bantah Selama Ini
