Prabowo Rajin Kritisi Jokowi soal Ekonomi, Sekjen PDIP: Karena Jurus Itu yang Bisa Dilakukan

TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sering mengkritisi pemerintah di bidang ekonomi.

Hal ini sering digaungkan Prabowo ketika berpidato maupun melalui akun sosial media resmi milik Gerindra.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jendral PDIP, Hasto Kristiyanto angkat bicara.

Hasto mengatakan jika seringnya Prabowo mengkritik Joko Widodo (Jokowi) di bidang ekonomi karena hanya itu yang bisa dikritisi.

"Pak Prabowo banyak mengkritik (ekonomi) karena jurus itu yang bisa dilakukan," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/8/2018) seperti yang dikutip TribunWow.com dari Kompas.com.

Selain itu, Hasto pun juga mengaitkan kritikan Prabowo dengan rekam jejak Prabowo di bidang korporasi yang dianggap bermasalah.

• KPK: Dugaan Mahar Politik Bisa Diusut jika Ada Bukti

"Rakyat bisa bertanya bagaimana rekam jejak beliau, rekam jejak di dalam memimpin korporasi itu saja banyak masalah," tambah Hasto.

Selain itu, karena sering mengkritisi persoalan ekonomi, tim kampanye nasional Jokowi dan Maruf Amin dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019 pun juga menyatakan siap berperang data dengan kubu Prabowo terkait isu ekonomi.

Bahkan, pihaknya juga telah menggandeng ekonom untuk memperkuat tim pemenangan.

"Bukan saja (perang) data, tapi rasional ekonomi. Jadi perang data, interpretasi dan proyeksi," ujarnya usai konferensi pers juru kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin di Jakarta, Senin (13/8/2018).

Pasangan petahana Jokowi-Maruf Amin juga masih menggodok nama-nama tim ekonominya.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi, pihaknya masih menyusun nama-nama tim yang akan mempertajam visi dan misi ekonomi jagoannya.

• PKS Siapkan Kader untuk Isi Jabatan Wagub DKI, Guntur Romli: Sandiaga Pialang Politik

"Untuk nama - nama tim, masih disusun kelengkapannya," ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (12/8/2018).

Namun, dia menutup rapat nama-nama yang akan diusung, sebab menurutnya, penyusunan kelengkapan tim tersebut masih dirapatkan di tingkat Sekretaris Jenderal sejumlah partai yang pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Sementara itu, diberitakan dari kubu Prabowo pun juga telah menyiapkan para ekonom untuk melawan kubu Jokowi.

Bahkan pasangan Prabowo-Sandi, dikabarkan sudah meminta mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanudin Abdulah dan Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier untuk menjadi tim ekonominya.

Anggawira, Fungsionaris DPD Partai Gerindra mengatakan, sejauh ini ada beberapa nama sudah dikumpulkan.

• KNKT Akan Investigasi 14 Barang Bukti untuk Temukan Penyebab Jatuhnya Pesawat Dimonim

“Sudah ada pembentukan tim ekonomi, sedang dibahas, ada Burhanudin Abdulah, Fuad Bawazier, tokoh-tokoh senior, dan dari yang muda juga ada saya,” ujarnya.

Hanya, kata Angawira, para tokoh tersebut masih belum membahas soal visi dan misi ekonomi sang calon presiden.

Nama-nama tersebut juga belum dikukuhkan secara resmi, karena masih dalam tahap penyusunan.

Selain dua orang itu, ekonom dari partai pengusung yaitu PAN dan PKS juga akan dilibatkan.

"Ada nama seperti Drajad Wibowo dari PAN dan dari PKS juga saya lihat ada ekonom-ekonom yang bagus juga,” ujarnya.

Dia menyebut, sejauh ini Prabowo-Sandiaga konsen terhadap pembangunan ekonomi.

Bahkan ini kerap menjadi isi pidato Sandiaga di setiap kesempatan.

• Larang Gunakan Istilah Cebong dan Kampret, Ridwan Kamil: Bangsa Kita Punya Adab

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, satu di antara kritikan Prabowo soal isu ekonomi adalah penyataannya jika tidak ada lagi Indonesia di tahun 2030 pada scenario writing pihak asing,

"Jadi di luar negeri itu ada scenario writing, yang nulis itu ahli-ahli intelijen strategis. Dibuka dong, baca dong," ujar Prabowo di Hotel Millenium, Jakarta, Kamis (22/3/2018), yang dikutip dari Kompas.com.

Prabowo ingin menyampaikan skenario tersebut sebagai sebuah peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk tidak menganggap enteng berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia, seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, penguasaan sumber daya, hingga persoalan lingkungan.

Lebih lanjut ia mengatakan, masih banyak pihak asing yang hingga kini berusaha mengganggu kedaulatan Indonesia, seperti pada masa penjajahan di masa lalu.

"Sesudah perang kemerdekaan mereka tetap Indonesia mau dipecah dari dulu selalu. Nah ini sekarang masih ada tulisan seperti itu bahwa Indonesia ini oleh ahli masih dianggap tahun 2030 udah tidak ada lagi," ujarnya. (TribunWow.com/Tiffany Marantika)