Pilpres 2019
Usulan Sudjiwo Tedjo pada Pemilihan Ketua Tim Pemenangan Capres
Menurut Sudjiwo Tedjo, seharusnya ketua tim pemenangan diambil dari partai yang tampak tidak mendukung sepenuhnya dalam koalisi.
Penulis: Tiffany Marantika Dewi
Editor: Astini Mega Sari
TRIBUNWOW.COM - Budayawan Sudjiwo Tedjo angkat suara terkait pemilihan ketua tim pemenangan bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan maju ke pemilihan presiden (pilpres) 2019.
Hal ini diungkapkan Sudjiwo Tedjo melalui Twitter miliknya, @SudjiwoTedjo, Selasa (14/8/2018).
Menurut Sudjiwo Tedjo, seharusnya ketua tim pemenangan diambil dari partai yang tampak tidak mendukung sepenuhnya dalam koalisi.
Selain itu, Sudjiwo juga memberikan sindiran jika ada partai yang tidak sepenuhnya mendukung koalisi, maka akan terlihat adanya sikap tidak memiliki niat untuk menang.
"Usulku: Ketua Tim Pemenangan Capres harus diambil dari partai yang tampak mendukung setengah hati.
Dgn begitu mau tak mau partai tersebut berubah all out.
Kalau tidak, kita akan saksikan kompetisi yg salah satu pesertanya emang udah gak niat menang sejak semula," tulis Sudjiwo Tedjo.
• Andi Arief Terus Ungkit Isu Mahar Politik, Faizal Assegaf: Bukti SBY Hanya Kamuflase Dukung Prabowo

Kicauan Sudjiwo Tedjo (Capture Twitter @Sudjiwotedjo)
Sementara itu, diberitakan dari Kompas.com, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengungkapkan bahwa ketua umumnya, Zulkifli Hasan, menjadi salah satu kandidat ketua tim pemenangan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Selain itu, ia juga menyebut nama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY), Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) dan mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus kader PKS Ahmad Heryawan.
"Ya ada nama Zulkifli Hasan, ada nama SBY, ada nama Aher, AHY, ya itu, tapi nanti diputuskan secara kolektif kolegial," ujar Viva Yoga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/8/2018).
Menurut Viva, pembentukan struktur tim pemenangan masih dalam proses finalisasi.
Tak hanya melibatkan partai koalisi, pembentukan tim pemenangan juga akan melibatkan relawan pendukung.
• Adhyaksa Dault Berharap akan Ada Anggota Pramuka Aktif yang Bisa Jadi Presiden RI Kelak
"Posisi itu akan diputuskan secara musyawarah mufakat karena ini adalah kekuatan kolektif kelogial. Nanti akan dibagi tugas pokok fungsinya," kata Viva.
"Jadi kami masih dalam proses finalisasi. Dalam beberapa hari ke depan akan diumumkan secara resmi oleh pasangan calon," ucapnya.
Sementara dari kubu Jokowi, nama Jusuf Kalla (JK) sempat menguat menjadi ketua tim pemenangan.
Namun, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi mengungkapan bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak untuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.
"Pak Jokowi itu mintanya (agar JK jadi) ketua tim sukses, tapi setelah berbicara dengan Bu Mega dan lain-lain, Pak JK memberitahukan bahwa secara teknis susah pemerintah siapa yang jalankan?" ujar Sofjan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018).
• Laporkan Kekayaan, Sandiaga Uno: Jangan Ada yang Ditutup-tutupi, Harus Berani Dipertanggung Jawabkan
JK, kata Sofjan, menilai bila seorang wapres ikut masuk di tim pemenangan kampanye 2019, maka sama saja dua pimpinan negara, presiden dan wakil presiden, ikut turun langsung di Pilpres.
Sedangkan, pemerintahan harus tetap berjalan dan perlu ada yang mengendalikan secara langsung.
Oleh karena itu, kata dia, Kalla memilih ingin fokus sebagai wapres dan menolak tawaran jadi ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Jadi Pak JK ingin konsentrasi ke pemerintahan dulu, ya terutama pelaksanakan rencana dari semua rencana Pak Jokowi itu dan Pak JK ini. Mengenai ekonomi terutama," kata dia.
Meski begitu, Sofjan mengatakan, Kalla tetap mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.
• Asman Abnur Bakal Direshuffle, Mensesneg Pratikno: Konsekuensi dari Dinamika Politik
Kalla setuju menjadi ketua dewan penasehat tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Menurut Sofjan, posisi sebagai ketua dewan penasehat cocok untuk Kalla. Sebab Kalla dinilai berpengalaman menjadi koordinator di Pemilu.
"Beliau saya rasa sudah jadi dan sudah bersedia untuk itu (jadi ketua dewan penasehat). Sekarang kan musti dibicarakan yang satu minta ini yang satu minta itu, Pak JK bilang nanti ini akan diputuskan Pak Jokowi," ucap dia. (TribunWow.com/Tiffany Marantika)