Defisit Transaksi Berjalan RI Alami Kenaikan, Rizal Ramli: Pak Jokowi ke Mana Tim Ekonominya?

TRIBUNWOW.COM - Mantan Menteri Keuangan sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli memberikan tanggapan terkait defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) pada kuartal II 2018.

Seperti dikutip dari Kompas.com, Bank Indonesia (BI) menyatakan defisit transaksi berjalan itu telah mengalami kenaikan pada periode kuartal II 2018.

Pada periode tersebut, tercatat defisit transaksi berjalan tercatat mencapai 3 persen dari total produk domestik bruto (PDB) atau sebesar 8 miliar dollar AS.

• Terapkan 3 Olahraga Berikut jika Ingin Perutmu Rata

"Defisit transaksi pada kuartal sebelumnya sebesar 5,7 miliar dollar AS atau 2,2 persen dari PDB," kata Yati dalam jumpa pers di Gedung BI, Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Namun demikian, Yati menegaskan bahwa defisit transaksi berjalan itu masih dalam batas aman hingga semester I 2018, lantaran berada di bawah tiga persen dari PDB

"Defisit transaksi berjalan masih 2,6 persen terhadap PBD sampai semester I 2018. Masih aman, yang jelas peningkatan defisit ini karena diikuti peningkatan kegiatan ekonomi," pungkas dia.

• Sekjen Nasdem: Pemilihan Maruf Amin sebagai Cawapres Sudah Melalui Proses dan Mekanisme yang Ada

Terkait hal itu, Rizal Ramli memberikan tanggapannya melalui akun Twitter, @RamliRizal, yang ditulis pada Jumat (10/8/2018).

Rizal Ramli mempertanyakan ke mana tim ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Naiknya defisit transaksi berjalan itu, kata dia, menekan kurs Rupiah.

Tak hanya itu, dirinya menyindir rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk melelang barang sitaan petugas Bea dan Cukai berupa minuman keras ilegal.

"Pak Jokowi ke mana Tim Ekonominya ?? Defisit Current Account kuartal II, US$ 8 miliar, 3% GDP. Ini yg menekan kurs Rupiah. Lebih tinggi dari kuartal I US$ 5,7 miliar. Ini juga lebih besar dari kuartal II-2017, US$ 5 miliar. Mosok hanya mau lelang miras," tulis Rizal Ramli.

Seperti diketahui sebelumnya dari Kompas.com, rencana Menkeu terkait pelelangan miras ilegas itu dapat terjadi jika pengadilan memutuskan demikian.

"Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan dan prosedur penegakan hukum atas pidana penyelundupan, keputusan (dilelang atau tidak) adalah kewenangan pihak kejaksaan dan pengadilan," kata Sri Mulyani melalui akun Instagram @smindrawati pada Senin (6/8/2018).

Sri Mulyani menjelaskan, dalam kurun waktu semester I tahun 2018, yakni per Januari hingga Juni, petugas Bea dan Cukai telah mengungkap penyelundupan narkoba hampir 4 ton, 560.000 liter miras, dan 186 juta rokok ilegal.

Miras ilegal yang disita dari pengungkapan kasus selalu dimusnahkan bersama dengan barang lain seperti rokok dan narkoba.

• Jadi Cawapres Prabowo, Sandiaga: Izinkan Kami Menghadirkan Pemerintahan yang Kuat