Hasil Survei LIPI: Politisasi SARA dan Identitas Berpotensi Hambat Penyelenggaraan Pemilu 2019

TRIBUNWOW.COM - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merilis hasil survei terkait potensi gangguan yang menghambat Pemilu 2019.

Rilis tersebut disampaikan analis politik dari LIPI, Syamsuddin Haris melalui akun Twitternya, @sy_haris, yang diunggah pada Selasa (7/8/2018).

Dalam rilis itu, Syamsuddin juga mengunggah gambar terkait hasil survei.

• Said Didu: Sesuai Undang-undang, Komisaris BUMN Dilarang Jadi Timses Presiden

Tampak dalam gambar itu, jika gangguan berupa politisasi SARA dan identitas sebesar 23,6 persen.

Konflik horizontal antar pendukung paslon sebesar 12,3 persen.

Gangguan keamanan 10,4 persen, kekurangsiapan penyelenggara pemilu 6,6 persen, dan ketidaknetralan penyelenggara Pemilu sebesar 5,7 persen, dan Lainnya sebesar 46 persen.

@sy_haris: Survei ahli yg dirilis LIPI hari ini: Potensi gangguan yg hambat Pemilu 2019 di antaranya: politisasi SARA dan identitas (23,6%), konflik horizontal pendukung (12,3%), gangguan keamanan (10,4), ketidaksiapan penyelenggara (6,6%), penyelenggara tdk netral (5,7%), lain2 (46,0%).

• Emosi dan Kecewa atas Kelakuan Teman, Ivan Gunawan Pilih Blokir dan Ucapkan Selamat Tinggal

Seperti dikutip dari Kompas.com, Peneliti Politik Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) Esty Ekawati menuturkan, politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan identitas berpotensi menghambat penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

Menurut Esty, politisasi SARA juga akan berdampak pada konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Hal tersebut Esty paparkan dalam Sosialisasi Hasil Survei Ahli 2018 yang bertema "Pemetaan Kondisi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan: Menjelang Pemilu Serentak 2019" di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

“Sebanyak 72,41 persen ahli menjawab ada (potensi menghambat penyelenggaraan pemilu), contohnya yakni politisasi SARA dan identitas, konflik horizontal antar pendukung calon, gangguan keamanan, kekurangsiapan penyelenggaraan pemilu, ketidaknetralan penyelenggaraan pemilu, dan lain-lain,” papar Esty.

• Pertemuan Prabowo Subianto dengan GNPF Ulama, Bahas Parpol Koalisi hingga Rekomendasi Cawapres

Survei ahli yang dilakukan oleh Tim Peneliti Pusat Penelitian Politik (LIPI) dilaksanakan di 11 provinsi di Indonesia dengan responden sebanyak 145 orang terdiri dari ahli politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang berasal dari para akdemisi,aktivis, jurnalis, tokoh masyarakat, serta anggota kelompok profesi.

Survei ini menggunakan teknik non-probability sampling yakni dengan menerapkan teknik purposive sampling, dimana sampel sumber data (ahli) dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. (TribunWow.com/Rekarinta Vintoko)