Pertanyakan Cawapres Prabowo, Analis Politik LIPI Sebut Ada Koalisi Berbasis Kekuasaan

TRIBUNWOW.COM - Analis Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, memberikan komentar terkait polemik calon wakil presiden (cawapres) dari kubu Prabowo Subianto.

Melalui akun Twitter @sy_haris, yang ditulis pada Senin (6/8/2018), Syamsuddin mengatakan jika saat ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang cemas apakah Prabowo akan memilih kadernya sebagai cawapres.

Hal yang sama juga terjadi pada Demokrat yang menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapresnya.

Sementara PAN, dianggap akan bergabung kembali ke koalisi Joko Widodo (Jokowi).

Polemik yang terjadi antara partai-partai calon koalisi Gerindra ini menurut Syamsuddin dikarenakan koalisi yang berbasis kekuasaan belaka.

"Siapa cawapres @prabowo? PKS harap2 cemas Prabowo memilih kadernya, Salim Segaf Al Jufri. Tapi SBY dan @PDemokrat berharap AHY yg dipinang Prabowo. Daripada gigit jari, PAN bersiap2 gabung kembali ke koalisi Jokowi. Saya kira inilah risiko jika basis koalisi kekuasaan belaka," tulis Syamsuddin.

• Tanggapi Arahan Jokowi pada Relawan, Andre Rosiade: Beliau Kami Anggap Gagal

Kicauan dari Syamsuddin ini pun mendapatkan komentar dari netizen yang mempertanyakan kubu dari Jokowi.

• Tsamara Amany Terima Tantangan dari Andi Arief untuk Debat Terbuka dengan AHY

Seperti yang dilontarkan oleh akun @syaikhu98, "Terus yg sono bukan kekuasaan Pak, mlh tambah bingung baca tweet jenengan."

Kemudian akun @amirsyah_eddy, "Terus kubu sebelah basisnya apa..?."

Hingga akun @sy_haris, "Kubu sebelah ya sama, basisnya kekuasaan juga. Semua koalisi politik sejak era alm. Gus Dur basisnya masih sama, yaitu kekuasaan. Idealnya tidak hanya kekuasaan, tapi juga kesamaan gagasan tentang Indonesia yang lebih baik, adil dan sejahtera."

Sementara itu, dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, koalisi pengusung Presiden Joko Widodo terbuka bila ada partai lain yang hendak bergabung, termasuk PAN.

Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya peluang bergabungnya PAN ke dalam koalisi pengusung Jokowi.

"Ya proses dialog terus dilakukan karena bagaimana kita berdemokrasi kalau tidak dengan musyawarah. Juga proses komunikasi dijalankan dengan baik," kata Hasto di sela acara pembekalan calon anggota legislatif (caleg) PDI-P di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Minggu (5/8/2018).

• Eva K Sundari Beri Kutipan Pidato Jokowi, Tamrin Tomagola: Ditunda Nanti saja saat Orasi Kampanye

Namun, kata Hasto, nantinya semua partai pengusung menyerahkan keputusan akhir kepada Jokowi ihwal kemungkinan bergabungnya PAN.

Ia menambahkan, Jokowi merupakan sosok yang cair dalam berkomunikasi.

Hal itu dibuktikan kala Jokowi merangkul PPP, Golkar, dan PAN yang sebelumnya menjadi oposisi di Pilpres 2014.

Hasto mengatakan, saat ini ia dan para sekjen sedang fokus menyiapkan teknis pemenangan Jokowi di Pilpres 2019.

Karena itu, ia tak mengikuti lobi-lobi politik untuk mengajak parpol lain bergabung.

"Hanya Bapak Presiden bersama seluruh tim yang membantu beliau. Tentu saja dimungkinkan untuk melakukan dialog itu," lanjut dia.

Sebelumnya, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan, koalisi pengusung Presiden Joko Widodo masih membuka peluang bagi PAN untuk bergabung.

Hal itu bahkan sempat disinggung dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan sembilan sekjen partai yang tergabung di koalisi Jokowi.

• Jokowi Tunjuk Megawati saat Ditanya Kapan Deklarasi Cawapres, Suryo Prabowo Beri Tanggapan

Pertemuan tersebut berlangsung di Bogor, pada Selasa (31/7/2018) malam.

"Betul (buka peluang untuk PAN bergabung). Tadi malam memang ada yang menyinggung seperti Itu," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Bahkan, kata Arsul, Jokowi meminta pendapat kepada para sekjen ihwal opsi bergabungnya PAN ke dalam koalisi.

Arsul lantas menyatakan, pada intinya para sekjen juga masih membuka kesempatan untuk PAN jika memang serius hendak bergabung.

Namun, untuk kepastiannya, Arsul menyatakan hal tersebut hanya bisa disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Intinya istilahnya koalisi tidak menggembok yang tidak bisa dibuka kembali. Sepanjang semuanya sepakat ya terbuka saja. Sepanjang semua sepakat," lanjut dia. (TribunWow.com/Tiffany Marantika)