Bicara Kemiskinan Ekstrem, Fadli Zon: Fakta Mana yang Kau Dustakan

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakian Rakyat (DPR), Fadli Zon membahas kemiskinan ekstrem yang melanda wilayah tertentu di Indonesia.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter @fadlizon yang diunggah pada Kamis (2/8/2018).

Fadli Zon mengatakan apabila kelaparan terjadi di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Ia pun menanyakan fakta apa lagi yang didustakan?

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu kemudian meminta agar pemerintah tidak melakukan manipulasi data dan menghadapi kasus seperti itu.

"Fakta mana yg kau dustakan, kemiskinan ekstrim hingga kelaparan terjadi di era @jokowi .

Jgn manipulasi data. Hadapi n atasi dg kebijakan," kata Fadli Zon.

• Mahkamah Agung Tolak Kasasi PKS, Fahri Hamzah Menangkan Perkara Pemecatannya

Diketahui,Kementerian Kesehatan, melalui laman web resmi Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes telah menetapkan bencana kelaparan yang melanda suku Mausu Ane di Maluku sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) pada 24 Juli 2018.

Dinas kesehatan terkait dan Kemenkes pun telah melakukan pemantauan dan koordinasi, termasuk dalam penyaluran obat-obatan kepada warga.

Diberitakan Kompas.com, per Jumat (27/7/2018) jumlah orang yang meninggal akibat bencana tersebut naik, menjadi 4 orang.

"Data terakhir ada empat warga Mausu Ane yang meninggal dunia," ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Farida Salampessy,

Keempat orang tersebut yaitu Lusirue (50), Laupia (60), dan dua anak balita Asoka (2 bulan) dan Aiyowa (4).

"Korban terakhir yang merupakan dunia karena kelaparan adalah Laupia, tepatnya pada Kamis (26/7/2018)," imbuhnya.

Tercatat setidaknya ada 170 jiwa warga Mausu Ane yang terdampak bencana kelaparan tersebut.

Data tersebut masih sementara lantaran sebagian warga masih berada di hutan.

Bantuan untuk mereka pun terus berdatangan.

Diawali dari bantuan yang diberikan Kodam XVI Pattimura dan Polda Maluku, hingga bantuan dari berbagai pihak lainnya.

"Sejauh ini bantuan bahan makanan dan obat-obatan serta bantuan dasar lainnya terus berdatangan," ujar Farida.

Bantuan yang telah disalurkan diantaranya beras, obat-obatan, gula pasir, mie instan, selimut, sandal, dokter dan tenaga medis, ransum, imukalbiskuit, terpal, hingga air mineral.

Warga suku Mausu Ane diketahui belum bisa berbahasa Indonesia maupun bahasa Ambon, mereka hidup secara nomaden dan hanya bisa ditemui melalui perantaraan Raja Maeno.

Pemerintah Kabupaten Maluku pun berencana untuk merelokasi warga ke tempat yang lebih aman.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua.

• Ratna Sarumpaet Bersyukur dengan Pilihan Ustaz Abdul Somad terkait Cawapres: Mari Kita Mendoakan

Akan tetapi, warga menolak untuk dipindahkan, dengan alasan enggan untuk meninggalkan tanah mereka hingga takut ada perusahaan yang masuk dan mengelola tanah mereka.

Sementara itu, terkait data kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak tahun 1999, yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018.

Dikutip dari Tribunnews, dengan persentase kemiskinan 9,82 persen, jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang.

"Maret 2018 untuk pertama kalinya persentase penduduk miskin berada di dalam 1 digit. Kalau dilihat sebelumnya, biasanya 2 digit, jadi ini memang pertama kali dan terendah," kata Kepala BPS, Suhariyanto, saat menggelar konferensi pers di kantornya, Senin (16/7/2018).

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu September 2017, persentase kemiskinan tercatat sebesar 10,12 persen atau setara dengan 26,58 juta orang penduduk miskin di Indonesia.

Bila dirinci lagi, terdapat penurunan persentase penduduk miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Persentase penduduk miskin di perkotaan per Maret 2018 sebesar 7,02 persen, turun dibandingkan September 2017 sebesar 7,26 persen.

Sama halnya dengan di perdesaan, di mana persentasenya pada Maret 2018 sebesar 13,20 persen, turun dari posisi September 2017 sebesar 13,47 persen.

Suhariyanto mengungkapkan, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dari September 2017 hingga Maret 2018, yakni inflasi umum dalam periode itu sebesar 1,92 persen.

Serta rata-rata pengeluaran per kapita tiap bulan untuk rumah tangga di 40 persen lapisan terbawah yang tumbuh 3,06 persen.

Faktor lain yaitu bantuan sosial tunai dari pemerintah yang tumbuh 87,6 persen pada kuartal I 2018 atau lebih tinggi dibanding kuartal I 2017 yang hanya tumbuh 3,39 persen.

Selain itu, juga dari program beras sejahtera ( rastra) dan bantuan pangan non-tunai kuartal I yang tersalurkan sesuai jadwal.

"Lalu karena nilai tukar petani Maret 2018 di atas angka 100, yaitu 101,94, dan kenaikan harga beras sebesar 8,57 persen pada September 2017 sampai Maret 2018 yang disinyalir mengakibatkan penurunan kemiskinan jadi tidak secepat periode Maret 2017 sampai September 2017," kata Suhariyanto.

Sementara itu, jika ditarik mundur, pada 1999 Indonesia mencatat persentase kemiskinan paling tinggi, sebesar 23,43 persen atau setara dengan 47,97 juta penduduk miskin.

Angka kemiskinan pada tahun-tahun berikutnya secara bertahap menurun meski sempat beberapa kali naik pada periode tertentu.

"Tetapi, menurut saya, kita masih punya banyak PR, bagaimana supaya kebijakan-kebijakannya lebih tepat sasaran sehingga penurunan kemiskinannya menjadi lebih tepat," imbuh Suhariyanto. 

• Reaksi Fahri Hamzah ketika Dengar Mahkamah Agung Tolak Kasasi PKS terkait Pemecatannya

(TribunWow.com/Lailatun Niqmah)