Sindir Ali Ngabalin, Ferdinand Hutahaean: Demokrat Tidak Hanya Mikirin Bagi-bagi Kursi

TRIBUNWOW.COM - Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyindir Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.

Dilansir TribunWow.com, melalui akun Twitter @LawanPoLitikJKW, Ferdinand membatah pernyataan Ali Ngabalin soal kursi di pemerintahan.

Ferdinand Hutahaean menyatakan bahwa partainya tidak hanya memikirkan soal bagi-bagi kursi, melainkan menginginkan rakyat agar sejahtera.

"Maaf ya bro @NgabalinAli , kami Demokrat tdk hanya mikirin tentang bagi bagi kursi. rakyat ini diurus, disejahterakan bukan di eksploitasi demi bayar utang yang menggunung karena ambisi semu presiden," tulisnya.

• Sindir Ada yang Mau Jadi Wapres 3 Kali, Rizal Ramli: Apakah Hanya untuk Proteksi Gurita Bisnis?

Diketahui sebelumnya, Ali Ngabalin memberikan tanggapan terkait pernyataan SBY ketika jumpa pers usai bertemu Prabowo Subianto, Selasa (24/7/2018).

Saat itu, SBY mengatakan jika dirinya mengaku sulit untuk membangun kesepakatan dengan Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, Ali Ngabalin mengungkapkan bahwa selama ini komunikasi antara pihak Partai Demokrat dan kubu Jokowi telah terjalin dan sudah membuahkan kesepakatan.

• Komentari Putusan MK No 30, Pasek Suardika: Pengurus Parpol Serumpun dengan Advokasi, Notaris, PPAT

Diberitakan sebelumnya di Kompas.com, pertemuan antara SBY dan Prabowo di Mega Kuningan, Jakarta telah menghasilkan lima buah kesepakatan.

Kedua tokoh itu menitikberatkan kesamaan visi dan misi bersama untuk membangun koalisi pada Pilpres 2019.

SBY, selaku tuan rumah, menjabarkan panjang lebar soal kesepakatannnya itu dalam jumpa pers sesuai pertemuan 1,5 jam.

Berikut lima poin kesepakatan itu:

1. Bidang perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. SBY mengungkapkan dirinya dan Prabowo menyoroti soal pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, pengurangan kemiskinan, keseimbangan pembangunan manusia dan infrastruktur, situasi moneter, kebijakan pajak, situasi dan beban Pertamina. Dalam bidang ekonomi, kedua tokoh sepakat agar rakyat tidak terbebani tetapi tetap bisa menggerakkan investasi dan dunia usaha.

2. Bidang Hukum dan keadilan. SBY mengungkapkan rakyat saat ini membutuhkan hukum yang adil dan bebas intervensi.

3. Bidang politik dan demokrasi. SBY dan Prabowo membahas soal kebebasan berbicara, netralitas aparat, kebebasan pers, hingga penertiban hoaks. Kedua tokoh mendukung penertiban hoaks, namun tetap diakukan proporsional dan adil.

4. Sikap anti kapitalisme dan persatuan bangsa dan kerukunan sosial. Isu ini pun dibahas antara Prabowo dan SBY. Mereka sepakat menolak radikalisme dan ekstremisme tidak bisa dibiarkan. Namun, kedua parpol menolak Islamophobia.