Tsamara Minta Menkumham Pecat Kalapas yang Terlibat Jual Beli Sel Penjara dan Izin Keluar Masuk
Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany Alatas memberikan tanggapan soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Lapas Sukamiskin.
Penulis: Vintoko
Editor: Wulan Kurnia Putri
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany Alatas memberikan tanggapan soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Lapas Sukamiskin.
Dilansir TribunWow.com, hal itu diungkapkannya melalui akun Twitter, @TsamaraDKI, yang diunggah Minggu (22/7/2018).
Tsamara menilai penjara yang digunakan menjadi tempat hukuman para koruptor belum menimbulkan efek jera.
• Andi Arief: SBY dan Demokrat Tidak Pernah Mengkhianati Prabowo, PAN dan PKS
Dikatakannya, para koruptor dapat melakukan korupsi dimanapun, bahkan di dalam penjara sekalipun.
Untuk itu politisi PSI itu meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly untuk melakukan pembenahan segera.
Tsamara juga menegaskan agar semua kepala lapas (kalapas) yang terlibat jual beli sel penjara dan izin keluar masuk dipecat.
• OTT di Lapas Sukamiskin, ICW Minta Menkumham Mengundurkan Diri Jika Tidak Sanggup Mengurusi Lapas
@TsamaraDKI: Kalau penjara yg berfungsi menjadi tempat hukuman para koruptor saja justru menjadi lahan korupsi, lalu bagaimana kita bisa berharap mereka dapat efek jera?
Di luar korup, masuk penjara korup, keluar penjara lalu nanti boleh jd pejabat lagi & korup lagi?!
@TsamaraDKI: Yth Pak Menkumham Yasonna Laoly, ini momentum untuk bersih-bersih lapas.
Pecat semua Kepala lapas yang jual beli sel penjara & jual beli izin keluar masuk!
• Bebaskan Anak Bereksplorasi, Zaskia Adya Mecca Biarkan Kaba Menggambar di Badan Mobilnya
Seperti diberitakan Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sel dengan fasilitas mewah saat melakukan operasi tangkap tangan dan penggeledahan di Lapas Sukamiskin, Bandung, Sabtu (21/7/2018) dini hari.
KPK juga menyebut biaya untuk mendapat fasilitas tambahan di Lapas Sukamiskin, Bandung, berkisar Rp 200-500 juta.
"Rp 200-500 juta bukan per bulan. Untuk mendapat ruangan, di sana kan ada juga narapidana umum, seharusnya fasilitas sama. Tapi, ada perbedaan," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (21/7/2018).
Namun, Syarif sendiri belum tahu secara pasti ada berapa banyak sel dengan fasilitas mewah di Sukamiskin.
"Apakah fasilitas itu ada banyak, kami masih akan lakukan pendalaman," ujar Syarif.
