Fahri Hamzah: Seandainya KPK Benar, Artinya Jokowi Tidak Benar

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah memberikan komentar terkait presiden Joko Widodo (Jokowi) dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Melalui akun Twitter-nya, @Fahrihamzah, Minggu (22/7/2018), Fahri mengatakan perbandingan jika KPK benar maka Jokowi-lah yang salah.

Di kicauan tersebut Fahri mempertanyakan tugas presiden yang seharusnya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Ia menyebut jika setiap hari dalam 4 tahun korupsi bertambah semakin banyak.

"Seandainya @KPK_RI benar, artinya presiden @jokowi tidak benar. Kenapa korupsi semakin banyak? Bukankah tugas presiden menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN?

Nyatanya setiap hari dalam 4 tahun ini korupsi tambah banyak. Siapa salah siapa benar?" tulis Fahri.

• Anies Baswedan Soal Jalan Sudirman - Thamrin: Hari Ini, 22 Juli Rencana Itu Tunai !

"Seandainya @KPK_RI benar soal Lapas Sukamiskin, artinya presiden @Jokowi gagal sebab Lapas itu di bawah kabinet khususnya @Kemenkumham_RI yang diduga ada pembiaran.

Lalu siapa sebenarnya yang benar @jokowi atau @KPK_RI ? Masak yg terus dikorbankan pejabat bawahan?" kicau Fahri Hamzah.

• Fahri Hamzah Khawatir BUMN Alami Masalah Besar, Jubir PSI Justru Sebut Ada Kenaikan Nilai Aset

Selain itu, Fahri juga menyoroti banyaknya kepala daerah yang ditangkap KPK berada di bawah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berikut ini tweet dari Fahri Hamzah yang dikutip oleh TribunWow.com.

"Seandainya @KPK_RI benar berarti @jokowi gagal membina pejabat kepala daerah sebab penangkapan terus terjadi dan semakin hari semakin banyak.

Bukankah @Kemendagri_RI anggota kabinet? Apa yang kabinet @jokowi lakukan sudah 4 tahun kepala daerah jadi tangkapan ??

Seandainya @KPK_RI benar artinya presiden @jokowi dapat disebut memimpin pemerintahan korup.

Sebab setiap hari katanya ada maling APBN di pusat dan di daerah, di eksekutif dan juga legislatif. @KPK_RI dan @jokowi diam artinya ada yg benar ada yang salah? Masak diam?

Ada banyak sekali paradox di negeri ini di bawah pimpinan presiden @jokowi dengan tugas membangun pemerintahan yang bersih dan korupsi kolusi dan nepotisme.

Tapi buktinya menurut @KPK_RI semuanya tambah merajalela. Seandainya KPK benar maka jokowi lah yang gagal," tweet Fahri.

• Anies Baswedan Soal Jalan Sudirman - Thamrin: Hari Ini, 22 Juli Rencana Itu Tunai !

Sementara itu, diberitakan dari Kompas.com, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Lapas Sukamiskin, Bandung, merupakan tamparan bagi jajarannya.

"Peristiwa yang terjadi di Sukamiskin merupakan tamparan keras bagi jajaran. Saya sudah instruksikan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang ada," kata Yasonna saat memimpin apel menjelang pelaksanaan sidak di Lapas Klas I Surabaya di Porong Sidoarjo, Minggu (22/7/2018) malam.

Dalam sidak tersebut, Yasonna menggeledah ke sejumlah ruang tahanan yang ada di dalam Lapas Klas I tersebut.

Menurut dia, inspeksi ini juga dilaksanakan di sejumlah wilayah seperti Medan, Riau, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jogja, Jatim, Bali, Kalbar, Kalbar, Kalsel, Sulsel dan beberapa tempat lainnya.

"Kami juga sengaja mengundang media terkait dengan kegiatan ini. Sidak Lapas ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan yang dilakukan dilakukan oleh warga binaan," ujarnya.

Yasonna mengatakan, sidak harus rutin dilakukan, tidak hanya simbolik gerakan bersih saat momentum ini saja.

"Termasuk Sukamiskin harus mau dikoreksi, terbuka pada kritik yang masuk," katanya.

• Ali Ngabalin Diangkat Jadi Komisaris AP I, Sadi Didu Sebut Tidak Melanggar Aturan

Ia menyinggung langkah bersih-bersih narkoba yang dilakukan jajarannya selama ini. Namun, kini yang terjadi jual beli fasilitas.

"Namun yang terjadi sekarang ini adalah jual beli fasilitas, ini yang mencoreng lembaga. Bersih-bersih harus konsisten dilakukan," katanya.

Dalam kegiatan itu, dibagi menjadi beberapa tim dan berhasil menyita sejumlah barang seperti kipas angin, kabel, tampar, peralatan makan, pisau kecil, alat pemanas air, parfum.

Dalam OTT di Sukamiskin, Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein ditangkap dengan sangkaan memberi fasilitas dan izin khusus bagi sejumlah narapidana.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat orang tersangka. Mereka adalah Kalapas Sukamiskin Wahid Husein, staf Wahid Husein, Hendry Saputra, napi korupsi Fahmi Darmawansyah serta napi kasus pidana umum Andi Rahmat.

Fahmi Darmawansyah diduga menyuap Kalapas agar bisa mendapatkan fasilitas dan kemudahan yang seharusnya tidak ia dapatkan.

Fahmi dibantu oleh staf Wahid, Hendry Saputra dan napi kasus pidana umum Andi Rahmat. (TribunWow.com/Tiffany Marantika)