Politisi PDIP Bahas Kontrak Freeport, Fahri: Gak Usah Tipu, Saya Dulu Tukang Beli Emas di Kampung

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) angkat bicara menanggapi pembahasan kontrak karya Freeport  yang disampaikan oleh politisi PDIP Banda Aceh, Teuku Mahfud.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak dari laman Twitter @Fahrihamzah yang diunggah pada Sabtu (14/7/2018).

Awalnya, Teuku Mahfud mengatakan jika Indonesia tidak menunggu kontrak Freeport habis pada 2021 karena ada sejumlah ketentuan.

Seperti kententuan yang menyebutkan apabila dalam Kontrak Karya Freeport, Indonesia tidak bisa mendapatkan tambang tersebut secara gratis saat kontrak habis.

• Jubir PSI: Dia Sibuk Kerja, Bahkan di Saat Fadli Zon dan Kawannya Sibuk Membuat Jingle Lagu Fiksi

Ia kemudian menunjukkan sejumlah pasal terkait hal itu.

"1. Mengapa RI tidak menunggu saja kontrak Freeport Indonesia habis di 2021?

Ternyata terdapat ketentuan dalam Kontrak Karya Freeport yang menegaskan bahwa Indonesia tidak mendapat tambang bekas Freeport secara gratis saat kontrak habis.

@TheArieAir

2. Pasal 22 ayat 1 KK mengatur setelah jangka waktu berakhir, semua kekayaan milik Freeport yang bergerak atau tidak di wilayah proyek harus ditawarkan ke pemerintah dengan nilai pasar yang tidak lebih rendah dari nilai buku, yg sekarang bernilai minimal US$6 miliar.

3. Ditambah, pemerintah juga masih harus membeli infrastruktur jaringan listrik di area penambangan yang nilainya diestimasi lebih dari Rp 2 triliun.

Opsi RI saat ini adalah bayar US$3 miliar sekarang atau US$6 miliar (berpotensi naik) pada 2021 nanti.

4. Lalu, terdapat pula risiko diajukannya Indonesia ke Arbitrase Internasional mengingat kontrak berakhir pada 2021 sendiri masih jadi perdebatan.

Freeport McMoran berkeras KK mengikat RI sampai 2041 tanpa ada pengecualian.

• Menteri Susi Pudjiastusi Raih Ijazah Paket C, Sudjiwo Tedjo Ungkap Ketidaksetujuan

5. Jadi pemerintah dihadapi opsi beli US$ 3,85 miliar sekarang atau US$ 6 miliar di 2021 mendatang yang serba belum pasti," tulisnya.

Menanggapi hal tersebut, Fahri Hamzah menerangkan apabila sejak zaman Firaun sudah ada emas.

Ia pun meminta agar tidak ada tipu menipu mengenai hal itu.

Fahri yang mengaku sejak dulu tukang beli emas di kampung dari tambang rakyat menyatakan jika tambang dikuasai asing via Pemda.

@Fahrihamzah: Sejak zaman Firaun sudah ada emas...jadi ini teknologi baheula ..

Gak usah tipu.

saya dulu tukang beli emas di kampung...dari tambang rakyat..

dulu Newmont di kampung saya diambil asing via Pemda...di beritanya “pemerintah kuasi saham”.

Di belakang asing yg punya uang. Tipu.

Fahri juga mengatakan kontrak karya pertama terjadi pada saat dirinya belum lahir, seharusnya kontrak karya selanjutnya yang memperpanjang presiden terpilih.

@Fahrihamzah: Kontrak karya pertama 1968 saya belum lahir...

Kontrak karya kedua tahun 1991 pertama kuliah...masih baik kencur...

Kontrak karya ke 3 besok 2021...

Harusnya yg perpanjang presiden terpilih...

Tiba2 sudah tambah 20 tahun lagi.

Sebelumnya, Fahri juga menanyakan apa yang salah dalam divestasi saham ini.

• Lama Tak Terdengar Kabarnya, Eks Kiper Timnas Kurnia Meiga Kini Berjualan Kripik

@Fahrihamzah: Kontrak Karya Freeport berakhir 2021 (3 tahun lagi) dan otomatis 100% Freeport kembali ke pangkuan NKRI. Tanpa biaya.

Sekarang, seolah pemerintah akuisisi 51% saham dan perpanjang kontrak karya sampai 2041 (23 tahun lagi) dengan biaya Rp. 53 Trilyun.

Apa yang salah?

Diberitakan sebelumnya, Freeport McMoran akhirnya sepakat dengan Pemerintah Indonesia terkait divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 51 persen.

Dengan demikian, Indonesia bakal menjadi pemilik saham mayoritas sebesar 51 persen di PT FI.

Presiden Direktur Freeport McMoran, Richard Adkerson, menyebut, dengan kepemilikan saham mayoritas tersebut, Pemerintah Indonesia bisa mendapatkan penerimaan hinga puluhan miliar dollar AS.

"Dengan kepastian investasi dan operasi hingga tahun 2041, kami memperkirakan manfaat langsung kepada pemerintah pusat dan daerah, serta dividen kepada Inalum dapat melebihi 60 miliar dollar AS," kata Richard Adkerson usai penandatanganan kesepakatan divestasi di Kementerian Keuangan, Kamis (12/7/2018) sebagaimana dilansir dari Kompas.com.

Freeport McMoran merupakan induk usaha PTFI.

Adapun kepastian investasi dan operasi PTFI hingga tahun 2041 merupakan satu dari sejumlah poin hasil perundingan Freeport dengan pemerintah pada Agustus 2017 lalu setelah Indonesia resmi mencaplok 51 persen saham PTFI.

Proses divestasi 51 persen saham PTFI dilaksanakan oleh PT Indonesia Asahan Alumunium atau Inalum (Persero) selaku induk holding BUMN bidang pertambangan.

Setelah tercapai kesepakatan divestasi, Inalum harus menggelontorkan dana 3,85 miliar dollar AS untuk mengambil alih 51 persen saham Freeport.

Nominal 3,85 miliar dollar AS itu digunakan untuk membeli 40 persen hak partisipasi atau Participating Interest (PI) Rio Tinto di PTFI serta 100 persen saham Freeport McMoran di PT Indocopper Investama dengan porsi 9,36 persen saham di PTFI.

40 persen hak partisipasi Rio Tinto yang dibeli Inalum akan dikonversi jadi saham sehingga total yang dimiliki Indonesia nanti sebesar 51,38 persen.

Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, proses pembayaran 3,85 miliar dollar AS itu akan dilakukan maksimal dua bulan dari hari ini.

Untuk memenuhi pembayaran tersebut, Inalum akan dapat dukungan dana berupa pinjaman dana dari patungan 11 bank. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)

• Gerindra Angkat Bicara soal Tudingan Pelanggaran HAM di Masa Lalu yang Ditujukan kepada Prabowo