Sidang MT Demokrat, SBY Ingin Kadernya Jadi Cawapres dan 5 Kontrak Politik yang Harus Ditandatangani

TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan sejumlah hal yang mereka bahas dalam Sidang Awal Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak dari laman Twitter @SBYudhoyono yang diunggah pada Jumat (13/7/2018).

SBY mengatakan jika pihaknya telah menyepakati 5 kontrak politik, yang harapannya akan disepakati pula oleh capres-cawapres yang akan diusung oleh Partai Demokrat nanti.

Selain membahas kontrak politik, SBY juga memaparkan kriteria sosok capres dan cawapres yang akan mereka usung.

Seperti memiliki kesamaan visi dan misi demi kepentingan rakyat, dan bisa memberikan manfaat kepada Demokrat.

• Teddy Gusnaidi Tantang Cak Imin Menyatakan Sikap Tidak Dukung Jokowi: Saya Yakin Dia Gak Punya Nyali

Lebih lanjut, SBY menyatakan jika partainya berharap kader terbaiknya yang memiliki elektabilitas tinggi dilipih sebagai cawapres, meski harapan itu bukan harga mati bagi terjalinnya koalisi.

Berikut kontrak politik yang harus disepakati oleh capres dan cawapres yang akan diusung oleh Demokrat.

1. Bidang Ideologi

SBY mengatakan jika pihaknya ingin presiden dan wakil presiden mendatang jelas, tegas, dan terang posisinya, mendukung dan mengamalkan Pancasila.

Konsekuensinya, pemimpin mendatang tidak membuka ruang ideologi, paham atau pikiran-pikiran yang bertentangan dengan Pancasila, seperti Komunisme, dan pikiran yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama.

"Capres dan cawapres yang akan datang harus bersedia melakukan kontrak politik atas kejelasan ideologi mereka," ujar SBY.

• Gerindra Angkat Bicara soal Tudingan Pelanggaran HAM di Masa Lalu yang Ditujukan kepada Prabowo

2. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Dalam bidang ekonomi, rakyat menghadapi sejumlah persoalan, seperti lapangan kerja, kemiskinan, dan investasi.

Selain itu, SBY juga menyebut harus ada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan manusia.

Kemudian kebijakan perpajakan harus adil dan tidak membebani rakyat.