Pilpres 2019
Dewan Pakar PKPI Teddy Gusnaidi Sebut Kontrak Politik Partai Demokrat Basa-basi, Gak Ada yang Minat
Politisi PKPI Teddy Gusnaidi turut memberikan tanggapan mengenai kontrak politik yang diajukan Demokrat untuk capres dan cawapres.
Penulis: Laila N
Editor: Wulan Kurnia Putri
TRIBUNWOW.COM - Politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi turut memberikan tanggapan mengenai kontrak politik yang diajukan Partai Demokrat untuk capres dan cawapres yang akan mereka usung.
Dilansir TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter @TeddyGusnaidi yang diunggah pada Jumat (13/7/2018).
Teddy Gusnaidi menyindir jika Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak diminati oleh partai politik.
Ia pun menyebut jika SBY bisa terpaksa memohon untuk mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang.
• Inalum Kuasai 51 Persen Saham Freeport, Faizal Assegaf: Prestasi JKW Bikin Cikeas Tertunduk Malu
@TeddyGusnaidi: Mengajukan AHY, gak ada yang berminat.
Sekarang ganti mengajukan kontrak Politik basa-basi, dan kelihatannya gak ada yang berminat.
Kalau sudah begini yah terpaksa @SBYudhoyono Memohon untuk mendukung Jokowi.
Wong ditantang untuk menolak Jokowi, SBY ternyata gak bernyali..
• Rocky Gerung Bahas Pemilih dalam Pemilu 2019: Mereka Bukan Generasi Tempurung, Tak Bisa Ditipu
Sementara itu, diketahui SBY menyatakan jika partainya berharap kader terbaiknya yang memiliki elektabilitas tinggi dilipih sebagai cawapres, meski harapan itu bukan harga mati bagi terjalinnya koalisi.
Berikut kontrak politik yang harus disepakati oleh capres dan cawapres yang akan diusung oleh Demokrat.
1. Bidang Ideologi
SBY mengatakan jika pihaknya ingin presiden dan wakil presiden mendatang jelas, tegas, dan terang posisinya, mendukung dan mengamalkan Pancasila.
Konsekuensinya, pemimpin mendatang tidak membuka ruang ideologi, paham atau pikiran-pikiran yang bertentangan dengan Pancasila, seperti Komunisme, dan pikiran yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama.
"Capres dan cawapres yang akan datang harus bersedia melakukan kontrak politik atas kejelasan ideologi mereka," ujar SBY.
2. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat