Demokrat Ajukan 5 Kontrak Politik untuk Capres dan Cawapres, Teddy Gusnaidi: Itu Basa-basi
Dewan Pakar PKPI, Teddy Gusnaidi menanggapi kontrak politik yang diajukan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Penulis: Wahyu Ardianti
Editor: Wulan Kurnia Putri
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Teddy Gusnaidi menanggapi kontrak politik yang diajukan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada capres dan cawapres yang akan maju di Pilpres 2019.
Dilansir TribunWow.com, melalui akun Twitter @TeddyGusnaidi yang ia tulis pada Jumat (13/7/2018), Teddy menyebut jika Demokrat yang menawarkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk dijadikan sebagai Capres atau Cawapres, beberapa parpol tidak berminat.
Setelah itu, Teddy menyebut kontrak politik yang diajukan SBY adalah basa-basi.
Teddy kemudian menganalisis bahwa SBY akan mendukung Jokowi.
"Mengajukan AHY, gak ada yang berminat.
Sekarang ganti mengajukan kontrak Politik basa-basi, dan kelihatannya gak ada yang berminat.
Kalau sudah begini yah terpaksa @SBYudhoyono Memohon untuk mendukung Jokowi.
Wong ditantang untuk menolak Jokowi, SBY ternyata gak bernyali," tulisnya
Diketahui, Partai Demokrat mengajukan lima kontrak politik kepada capres dan cawapres yang berkontestasi di Pilpres 2019.
Kontrak tersebut disampaikan Ketua Umum sekaligus Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) melalui rekaman video di akun YouTube Partai Demokrat, Kamis (12/7/2018) malam.
"Setelah matang dan komunikasi politik katakanlah mendekati final, apakah opsi satu dua atau tiga, maka Demokrat secara resmi memohon kesediaan capres dan cawapres yang kami usung dalam rangka memenuhi harapan rakyat, bersedia menandatangani semacam kontrak politik," kata SBY yang dilansir dari Kompas.com.
Ia mengatakan kontrak politik itu penting untuk ditandatangani karena menjadi bagian dari aspirasi Demokrat yang diserap dari rakyat untuk diperjuangkan oleh kandidat capres dan cawapres ke depan.
Pertama, Demokrat meminta capres dan cawapres yang menjadi mitra koalisi secara tegas memperjuangkan ideologi Pancasila.
SBY mengatakan Demokrat tak ingin capres dan cawapres mereka membuka ruang penyeberangan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti komunisme dan radikalisme agama.
Kedua, Demokrat menginginkan adanya perbaikan ekonomi.
