Andi Arief Sebut Diktator Parlemen & MK Penyebab Krisis Politik Jika Hanya Jokowi yang Daftar Capres
Andi Arief menyebutkan 'diktator parlemen' dan Mahkamah Konstitusi bisa jadi penyebab Indonesia krisis politik.
Penulis: Tiffany Marantika Dewi
Editor: Wulan Kurnia Putri
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan 'diktator parlemen' dan Mahkamah Konstitusi bisa jadi penyebab Indonesia krisis politik.
Hal ini dikarenakan jika calon presiden (capres) yang mendaftar hanya Joko Widodo (Jokowi) dan calon wakil presiden (cawapres) nya kelak.
Pernyataan tersebut diungkapkan Andi melalui Twitter miliknya, @andiarief__, Senin (9/7/2018).
"Kalau pendaftaran Capres dan cawapres sampai 10 Agustus pk 12.00 hanya Pak Jokowi dan pasangannya yang mendaftar, maka indonesia memasuki krisis politik.
Kita tunjuk kesalahan pada diktator parlemen dan MK sebagai penyebabnya," tulis Andi.
Selain itu, Andi juga menambahkan partainya menganggap rayuan dari koalisi Jokowi pada partainya hanya sebatas kekuasaan.
Sedangkan Demokrat berkoalisi dengan Gerindra dikarenakan bukan hanya bicara terkait pemilihan presiden (pilpres) 2019, melainkan untuk masa depan politik Indonesia.
Berikut ini pernyataan dari Andi Arief yang dikutip TribunWow.com dari Twitter.
"Partai Demokrat selalu berfikir panjang untuk Indonesia ke depan.
Rayuan koalisi Jokowi untuk bergabung hanya semata untuk kekuasaan.
Tidak punya kalkulasi munculnya potensi krisis politik baru dengan penumpukan dukungan pada Jokowi dan pasangannya.
Karena itu Partai Demokrat menganggap ajakan Prabowo dan Gerindra untuk bicara serius soal Pilpres bukan semata untuk kekuasaan, Kami bicara tentang masa depan politik Indonesia.
SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Prabowo adalah dua tokoh militer yang telah disiplin menjalankan amanat reformasi dengan memilih cara sipil dan demokrati, karena itu melalui Demokrat dan Gerindra akan mati-matian menyelamatkan amanat reformasi di tengah politik kekuasaan yang gelap mata.
Di dalam Partai Demokrat dan Partai Gerindra --juga di PKS dan PAN-- banyak veteran reformasi-- yang masih ingin reforasi berjalan lurus dan melawan politik sadis toko sebelah.
Kalau Toko kelontong sebelah tidak kuat mengemban amanat reformasi, biarlah kami saja.
Politik pemaksaan PT (presidential threshold) 20 persen dan pengumpulan dalam bulog Koalisi bisa menjatuhkan Jokowi di tengah jalan bila terjadi krisis politik baru dengan hanya satu pasang yang mendaftar di KPU tanggal 10 Agustus nanti.
SBY dan Prabowo akan jadi penentu utama apakah akan menyelamatkan Indonesia dari krisis politk atau tidak di 10 Agustus nanti.
Harusnya toko kelontong sebelah berfikir panjang tentang potensi krisis politik di 10 Agustus 2018 jika yg mendaftar hanya satu pasang.
Jika Krisis siapa yg haeus menyelesaikan?
Mau tidak mau pemerintahan sementara karena MPR sudah berubah fungsi," tulis Andi.
Sementara itu, dikutip TribunWow.com dari Tribunnews, sidang pertama ambang batas calon presiden untuk pemilu 2019 telah berlangsung Senin (9/7) pagi di Gedung MK
Sebanyak 5 pemohon dari Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, hadir dengan membawa berkas untuk diserahkan kepada hakim konstitusi.
Para pemohon mengajukan uji materi terkait dengan pasal 222 UU nomor 7 tahun 2017 tentang UU pemilu.
UU tersebut menjelaskan pasangan calon diusulkan partai politik, atau gabungan partai politik, yang memenuhi persyaratan minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. (TribunWow.com/Tiffany Marantika)
